Industri Perhotelan Keluhkan Dampak Efisiensi, Ketua Kadin: Itu Konsekuensi ...

- Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Bakrie, menanggapi keluhan industri perhotelan yang terdampak kebijakan efisiensi yang diterapkan pemerintah.

Ia mengakui ada banyak pengusaha perhotelan yang mengeluhkan dampak tersebut.

"Ya, itu efisiensi benar-benar suatu konsekuensi yang dirasakan teman-teman di perhotelan. Nah, akan tetapi saya merasa (efisiensi) bahwa itu bagian dari upaya pemerintah agar dana (anggaran) ditempatkan di tempat yang benar. Jadi, saya rasa itu memang konsekuensi yang mesti dihadapi," ujar Anindya usai menghadiri Indonesia-Turkiye CEO Forum di Jakarta pada Rabu (12/2/2025) sore.

"Tapi memang keluhan itu banyak, kasihan. Jadi, banyak tempat-tempat yang kosong. Saya rasa itu konsekuensi yang harus dihadapi dalam waktu pendek," ungkapnya.

Meski begitu, ia berharap kondisi efisiensi tidak berkepanjangan sehingga anggaran pemerintah bisa kembali normal secara bertahap.

Menurutnya, jika ekonomi dunia membaik, maka Indonesia juga ikut terdampak secara positif.

"Tapi mudah-mudahan, setelah ekonomi bangkit lagi, ya kan, bukan ekonomi Indonesia saja, tapi ekonomi dunia, ya bujet itu bisa kembali lagi bertahap," tegasnya.

"Ini kan karena satu, ekonomi belum pasti. Yang pasti adalah yang biaya. Jadi, biaya yang dijaga dulu, saya rasa wajar," tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Timur (Jatim) menyatakan bahwa kebijakan efisiensi anggaran pemerintah berdampak signifikan terhadap industri perhotelan dan restoran.

Ketua PHRI Jatim, Dwi Cahyono, mengungkapkan bahwa sejumlah hotel mengalami penurunan okupansi hingga 30 persen, sementara biaya operasional tetap tinggi.

"Ketika okupansi turun, kita kena biaya-biaya tinggi. Dampak yang paling maksimal nantinya ya ada PHK (pemutusan hubungan kerja)," kata Dwi saat dikonfirmasi, Rabu (12/2/2025), dilansir dari Kompas.com (12/2/2025).

Dwi juga menyoroti dampak kebijakan ini terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Menurut dia, permintaan produk dari sektor UMKM akan mengalami penurunan seiring dengan menurunnya kegiatan industri perhotelan dan restoran.

"Ya, pengurangan karyawan, terus kalau PHK itu nanti ada hubungan kita dengan supplier, dengan UMKM. Hubungan kita dengan segala macam akan terpengaruh semuanya," jelasnya.

Dwi pun berharap pemerintah dapat mempertimbangkan kembali kebijakan efisiensi anggaran agar sektor pariwisata tidak semakin terpuruk.

Dwi mengungkapkan bahwa dampak kebijakan efisiensi sudah mulai terasa sejak Januari 2025, ditandai dengan pembatalan pemesanan kamar hotel.

"Ya, pembatalan ini sebenarnya sejak bulan Januari itu sudah ada. Dan mulai efektif di bulan Februari ini mulai bertambah dampaknya," ucapnya.

Menjelang bulan Ramadhan, dampak dari efisiensi anggaran ini semakin dirasakan oleh para pengusaha perhotelan dan restoran.

Bahkan, sektor MICE (Meeting, Incentive, Convention, Exhibition) turut terdampak. "Iya, MICE itu terdampak. Kami masih kumpulkan datanya, sementara ini tercatat ada 30 persen, tapi nanti kalau dikumpulkan bertambah," ujar Dwi.

Tag:  #industri #perhotelan #keluhkan #dampak #efisiensi #ketua #kadin #konsekuensi