Program Bakti GoTo untuk Negeri Diluncurkan, Soroti Jaminan Sosial Mitra

 

 

- Grup GoTo melalui Gojek meluncurkan Program Bakti GoTo untuk Negeri sebagai upaya memperluas perlindungan sosial dan peluang ekonomi bagi mitra pengemudi. Program ini diperkenalkan di Jakarta beberapa waktu lalu di tengah pembahasan rencana Peraturan Presiden yang akan mengatur transportasi daring dan relasi kemitraan di sektor ekonomi digital.

Program tersebut mencakup empat pilar utama, yakni perlindungan jaminan sosial melalui BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, Bantuan Hari Raya (BHR), beasiswa serta bursa kerja, dan pengembangan Usaha Mitra Swadaya.

Sejumlah mitra pengemudi mengaku telah merasakan dampak langsung dari program tersebut. Wardiasto, mitra pengemudi Gojek di Solo, Jawa Tengah, mengatakan ia kini memiliki sumber pendapatan tambahan melalui bengkel motor kecil yang dikelola bersama sesama mitra.

“Kami mendapat tempat, air, dan listrik secara gratis. Jadi kami hanya bermodal tenaga untuk menjalankannya,” ujar Wardiasto.

Menurutnya, usaha tersebut membantu menambah penghasilan di luar aktivitas menarik penumpang setiap hari.

Sementara di Surabaya, Farid, mitra pengemudi lainnya, menyebut perlindungan jaminan sosial menjadi manfaat yang paling dirasakan. Ia mengaku terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan dengan iuran yang ditanggung melalui program perusahaan.

“Untuk iuran sudah dibantu sepenuhnya, jadi tidak perlu memikirkan biaya lagi,” kata Farid.

Sementara itu, Dilan, mitra pengemudi di Jakarta, memanfaatkan bursa kerja yang disediakan bagi mitra. Ia mengaku telah mengikuti proses rekrutmen hingga tahap wawancara untuk peluang kerja formal di luar sektor pengemudi daring.

Direktur Utama GoTo Hans Patuwo menyatakan kesejahteraan mitra menjadi prasyarat utama keberlanjutan bisnis perusahaan. Menurutnya, industri transportasi daring tidak dapat tumbuh tanpa kondisi mitra yang sehat dan memiliki pendapatan memadai.

“Kalau mitra tidak sehat, bisnis tidak bisa tumbuh. Karena itu, kami berupaya memastikan mitra mendapatkan perlindungan dan penghasilan yang layak,” ujar Hans.

Dari sisi pemerintah, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menekankan pentingnya akses jaminan kesehatan bagi pengemudi transportasi daring yang memiliki risiko kerja tinggi. Ia mendorong pemanfaatan BPJS Kesehatan, terutama untuk upaya pencegahan penyakit.

“Kesehatan jauh lebih murah dan lebih produktif dibandingkan mengobati saat sudah sakit,” kata Budi.

BPJS Ketenagakerjaan mencatat lebih dari 210.000 mitra pengemudi GoTo telah terdaftar sebagai peserta. Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Eko Nugriyanto menyebut total manfaat klaim yang disalurkan sepanjang 2023–2025 telah melampaui Rp100 miliar.

“Manfaat tersebut mencakup santunan kecelakaan kerja, kematian, hingga beasiswa untuk anak mitra,” ujar Eko.

Di sisi lain, Koordinator Aksi BPJS Watch Timboel Siregar menilai langkah GoTo sejalan dengan amanat konstitusi yang mewajibkan negara memastikan seluruh warga negara mendapatkan jaminan sosial. Namun, ia menekankan perlunya kebijakan yang lebih sistemik agar perlindungan pekerja informal tidak bergantung pada inisiatif korporasi semata.

“Partisipasi pekerja informal dalam jaminan sosial masih rendah. Program seperti ini positif, tetapi negara tetap harus hadir melalui regulasi yang kuat,” ungkap Timboel.

Peluncuran program ini berlangsung di tengah pembahasan rencana Peraturan Presiden tentang transportasi daring yang diproyeksikan akan memperjelas status kemitraan serta memperkuat perlindungan sosial bagi pekerja ekonomi digital.

Kebijakan tersebut diharapkan menjadi payung hukum yang lebih permanen bagi jutaan pengemudi daring di Indonesia.

Tag:  #program #bakti #goto #untuk #negeri #diluncurkan #soroti #jaminan #sosial #mitra