Pengamat: Blokir Cloudflare untuk Berantas Judol Salah Sasaran, Pemerintah Harusnya Lakukan Ini

- Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) sebelumnya mengancam akan memblokir dan memutus akses Cloudflare sebagai bagian dari upaya memberantas situs judi online (judol) di Indonesia.

Langkah tersebut diambil karena perusahaan infrastruktur web itu belum memenuhi kewajiban administratif sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat di Indonesia.

Namun, rencana pemblokiran Cloudfare itu dinilai tidak tepat sasaran. Pengamat keamanan siber dari ITSEC Asia, Afif Hidayatullah menilai bahwa akar permasalahan terletak pada situs judi online, bukan pada penyedia layanan infrastruktur internet.

Saat dihubungi KompasTekno, Afif menjelaskan bahwa yang seharusnya yang diblokir adalah situs judinya, bukan layanan infrastruktur internet seperti Cloudflare. 

"Rencana itu kurang tepat sasaran. Masalahnya ada di situs judi, bukan di penyedia infrastruktur seperti Cloudflare," ujar Afif.

Fokus pada domain, bukan blokir infrastruktur

Menurut Afif pemerintah dapat membasmi situs-situs judol di Indonesia tanpa memblokir akses Cloudflare. Ada beberapa langkah yang menurutnya ideal untuk dilakukan pemerintah, salah satunya yaitu berfokus pada domain ilegal itu sendiri, alih-alih memblokir infrastruktur. 

"Komdigi jangan memblokir infrastrukturnya. Fokus pada domain, bukan penyedia layanan. Buat mekanisme komunikasi cepat antara Komdigi dan Cloudflare untuk take-down domain judi," jelas Afif.

Selain fokus pada domain, Afif juga merinci beberapa langkah teknis lain, di antaranya:

• Meningkatkan deteksi otomatis domain “hit-and-run” yang sering dipakai judi online.
• Libatkan ISP lokal untuk filter DNS/HTTP level domain spesifik.
• Jangan mengorbankan ekosistem internet demi mengejar situs yang sebenarnya bisa diatasi dengan pendekatan lebih presisi.

Menurut Afif, permintaan pemblokiran domain spesifik seperti judol ke Cloudflare sangat mungkin dilakukan. Sebab, layanan tersebut juga sudah biasa menerima permintaan serupa dari pemerintah negara lain, asalkan ada dasar hukum dan bukti jelas.

"Pemerintah tinggal menyediakan daftar domain yang harus diputus, Cloudflare bisa mengeksekusi dalam hitungan jam," pungkasnya.

Ist Cloudflare merupakan perusahaan infrastruktur internet yang menyediakan layanan untuk membuat website lebih cepat, aman, dan stabil.

Cloudflare juga menerima permintaan untuk memutus layanan domain tertentu, menghapus DNS record, memblokir trafik pada edge servers, hingga men-disable caching/proxy untuk domain ilegal. 

Registrasi PSE tidak efektif cegah judol

Afif juga menilai bahwa sekalipun Cloudflare memenuhi kewajiban pendaftaran PSE, hal itu tidak serta-merta menghentikan situs judol menggunakan layanannya.

Proses pendaftaran PSE hanyalah prosedur administratif; operator situs judi dapat dengan cepat membuat domain baru dan kembali mendaftar ke Cloudflare.

"PSE hanya proses administratif. Tidak akan otomatis mencegah situs judi memakai Cloudflare. Situs judi bisa mendaftar ulang dengan domain baru dalam hitungan menit dan tetap memakai layanan Cloudflare," tuturnya.

"Teknisnya, kontrol tidak ada di Cloudflare. Cloudflare cuma gerbang, bukan pemilik konten," pungkas Afif. 

Untuk diketahui, Komdigi memberi tenggat 14 hari kerja (sejak 19 November), bagi platform yang belum terdaftar untuk segera memenuhi persyaratan.

Jika Cloudflare tetap tak mendaftar hingga tenggat berakhir, maka sanksi administratif termasuk pemutusan akses layanan akan diberlakukan sebagaimana ketentuan Pasal 7 PM Kominfo 5/2020.

Tag:  #pengamat #blokir #cloudflare #untuk #berantas #judol #salah #sasaran #pemerintah #harusnya #lakukan