Kental Nuansa Politis, Reshuffle Kabinet Adalah Langkah Konsolidasi Kekuasaan Jokowi

- Ekonom Senior Institute For Development of Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri menilai reshuffle kabinet yang dilakukan 2 bulan menjelang berakhirnya pemerintahan Jokowi-Maruf Amin tidak memberikan dampak berarti bagi perekonomian.

Faisal Basri mencontohkan, penggantian posisi Menteri ESDM dari Arifin Tasrif ke Bahlil Lahadalia lebih bernuansa politis sebagai upaya Joko Widodo mengkonsolidasikan kekuasaannya menjelang lengser.

Posisi Menteri Investasi/Kepala BKPM yang ditinggalkan Bahlil saat ini ditempati Rosan Roeslani, mantan Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran.

"BKPM sekarang perannya besar sebagai otoritas yang memberikan fasilitas-fasilitas dan itu ditinggal oleh Bahlil, karena dia diberi kesempatan sebagai Menteri ESDM," ucap Faisal dalam diskusi yang digelar INDEF, Senin (19/8/2024).

"Saya tidak tahu apa yang terjadi pada Pak Tasrif tapi ini kan memperlancar proses penguasaan tambang termasuk bagi-baginya ke siapa-siapa lagi kan ormasnya tidak terbatas pada NU dan Muhammadiyah saja yang lain juga antre," sambung Faisal Basri.

Faisal menyebut pengelolaan tambang saat ini tidak melalui proses lelang melainkan lewat skema penunjukkan.

Dia melihat perombakan kabinet Jokowi di akhir masa jabatannya adalah untuk merusak tatanan kemudian diperlukan sosok pokrol bambu.

"Jadi ya saya tidak tahu, saya tidak kenal secara pribadi dengan Pak Rosan, mungkin beliau akan terus juga kan begitu apakah ini cerminan akan melanjutkan atau apa ya kita tidak tahu kita lihat saja," sebutnya.

Faisal melihat adanya perombakan ini kecil kemungkinannya terhadap meningkatnya kepastian berusaha dari investor-investor.

"Makanya yang di manufaktur nggak mau datang yang diundang family office gitu kan, memang aneh-aneh seperti itulah. Kan investasi kewenangannya masih di Luhut (Menko Kemaritiman dan Investasi), jadi saya lihat tidak berpengaruh," tukasnya.

Perombakan Kabinet demi Kepentingan Politik Jokowi

Ekonom Universitas Paramadina Jakarta Wijayanto Samirin berpendapat, perombakan kabinet yang dilakukan Presiden Jokowi jelas motivasinya untuk kepentingan politik.

Menurut dia, publik tidak mesti berharap bahwa langkah tersebut akan memberikan dampak positif terhadap ekonomi.

"Dampaknya ya pasti untuk politik dan kelompok-kelompok tertentu saja, saya rasa ini akan berdampak buruk karena ini menggambarkan kepada dunia bahwa pergantian orang-orang penting di Indonesia bisa dilakukan dengan seketika tanpa analisa mendalam," katanya.

Wijayanto memandang justru pembentukan Badan Gizi Nasional dipimpin Dadan Hindayana yang paling cukup memiliki dampak positif ke depan.

Hal itu lantaran Badan Gizi Nasional akan berperan langsung untuk mengurusi program makan bergizi gratis dari pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nantinya.

Ekonom Universitas Paramadina Jakarta Wijayanto Samirin.

"Kalau yang lain seperti di Kementerian ESDM ini relevan untuk mempercepat lisensi tambang untuk kelompok tertentu karena bagi-bagi tambang ini juga upaya merangkul elite atas dan menengah atas dengan pendekatan carrot dan monetary," tukasnya.

Ekonomi Indonesia Melambat

Ekonom senior Didin S. Damanhuri mengatakan ketidakstabilan politik dan moral otomatis memberi pengaruh kinerja ekonomi nasional.

Ketidakmampuan pemerintah menjaga integritas sistem politik bisa mengganggu proses legislasi yang penting untuk pembangunan ekonomi.

Seperti halnya undang-undang kontroversial Omnibus Law Cipta Kerja dan Undang-Undang Kesehatan belum sepenuhnya memenuhi harapan dari segi proses dan hasil.

Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didin S Damanhuri.  (Tribunnews/Nitis Hawaroh)

"Ketika undang-undang ini disahkan tanpa proses legislasi yang memadai maka dampaknya kemudian terasa pada investasi dan pertumbuhan ekonomi," tuturnya.

Program-program pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan acap kali tidak dilaksanakan dengan baik sehingga menciptakan ketimpangan sosial dan ekonomi.

Menurunnya tingkat kepercayaan telah menyebabkan keraguan di kalangan investor yang ragu untuk memutuskan investasi mereka.

“Keraguan ini pada gilirannya memperlambat pertumbuhan ekonomi," kata Didin.

Didin menggarisbawahi pemulihan stabilitas ekonomi memerlukan reformasi mendalam dalam sistem politik dan moralitas pemerintahan.

"Jadi tanpa adanya perubahan signifikan maka tantangan ekonomi akan terus memburuk," tuntasnya.

Tag:  #kental #nuansa #politis #reshuffle #kabinet #adalah #langkah #konsolidasi #kekuasaan #jokowi