Survei Litbang Kompas: Kasus Suap dan Jual Beli Perkara Hukum Jadi PR Prabowo-Gibran

- Survei Litbang Kompas menunjukkan bahwa pemberantasan kasus suap dan jual beli perkara hukum masih menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

“Yang masih menjadi PR itu yang paling parah adalah memberantas suap dan jual beli kasus hukum itu ada di 57,5 persen,” ujar Peneliti Litbang Kompas, Rangga Eka Sakti, dalam program Obrolan News Room Kompas.com, Rabu (22/1/2025).

Meski begitu, menurut Rangga, aspek ini memang sudah menjadi yang terendah di dalam beberapa survei Litbang Kompas dua tahun belakangan.

Rendahnya angka dalam aspek ini dinilai menjadi indikator bahwa publik memandang hukum masih bisa diperjualbelikan.

Penilaian ini dinilai relevan jika melihat angka di aspek menjamin perlakuan yang sama oleh aparat hukum kepada semua warga, yang angka kepuasannya cukup rendah, yaitu 67,3 persen.

“Jadi, logikanya, publik melihatnya, kasus hukum bisa diperjualbelikan, kemudian tidak semua orang setara di mata hukum,” kata Rangga.

Rendahnya kepuasan masyarakat dalam kedua aspek ini diduga karena maraknya kasus extra judicial killing atau pembunuhan di luar hukum yang melibatkan oknum aparat penegak hukum.

Secara keseluruhan, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mencapai 80,9 persen.

Tak hanya itu, tingkat keyakinan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran juga tinggi, yakni 89,4 persen.

“Kepuasan terhadap kinerja Prabowo-Gibran itu tinggi banget ya, 80,9 persen. Sementara tingkat keyakinan ke depan juga tinggi, 89,4 persen,” kata Manajer Riset Litbang Kompas Ignatius Kristanto, dalam memaparkan survei "Evaluasi 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran" secara virtual, Jumat (17/1/2025).

Dalam survei tersebut, tingkat kepuasan bidang penegakan hukum menjadi yang terendah dibandingkan aspek lainnya.

Padahal, tren kenaikan di aspek penegakan hukum menjadi yang tertinggi jika dibandingkan dengan aspek lainnya, yakni 72,1 persen.

Sementara di bidang politik keamanan 85,8 persen, kesejahteraan sosial mencapai 83,7 persen, dan ekonomi 74,5 persen.

Survei Litbang Kompas ini dilakukan melalui wawancara tatap muka yang diselenggarakan dari tanggal 4-10 Januari 2025.

Sebanyak 1.000 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi Indonesia.

Tingkat kepercayaan 95 persen dengan “margin of error” penelitian +/- 3,10 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.

Meskipun demikian, kesalahan di luar pemilihan sampel dimungkinkan terjadi. Survei dibiayai sepenuhnya oleh Harian Kompas (PT. Kompas Media Nusantara).

Tag:  #survei #litbang #kompas #kasus #suap #jual #beli #perkara #hukum #jadi #prabowo #gibran