Seskab Teddy Tegaskan MBG Tidak Kurangi Program dan Anggaran Pendidikan

- Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak mengurangi program dan anggaran pendidikan.

"Jadi, kemarin ada pihak, sedikit pihak yang menyampaikan bahwa program Makan Bergizi Gratis itu mengurangi program dan anggaran pendidikan sehingga sekolah terbengkalai, kemudian guru-guru tidak diperhatikan. Jadi, saya mau jawab, itu narasi yang keliru," kata Teddy, di Kompleks Istana, Jakarta, Jumat (27/2/2026).

Teddy menegaskan MBG bertujuan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Selain itu, MBG juga merupakan fondasi awal untuk memperbaiki pendidikan ke depan.

Baca juga: PDIP: Rp 769 Triliun Anggaran Pendidikan Dipakai MBG Rp 223,5 Triliun

"Apakah program makan bergizi ini mengurangi program pendidikan? Saya jawab, tidak. Faktanya, tidak ada program strategis pendidikan dari periode sebelumnya yang tidak berjalan sekarang," ujar dia.

Teddy mengungkapkan, porsi anggaran pendidikan adalah 20 persen dari APBN dengan nilai sebesar Rp 769,1 triliun pada tahun ini.

Dalam anggaran pendidikan memiliki banyak peruntukannya.

Menurut dia, angka soal peruntukan anggaran pendidikan juga sudah disepakati bersama baik oleh pemerintah dan DPR RI, termasuk isi dan peruntukannya.

"Dan isinya, peruntukannya itu sudah disepakati bersama tahun lalu oleh Pemerintah, DPR, dan Badan Anggaran DPR. Yang mana Ketua Banggarnya juga PDI-P, gitu kira-kira," ujar dia.

Baca juga: Kepala BGN Ungkap Pesan Prabowo, Jangan Ada Korupsi Program MBG

Pada kesempatan ini, Seskab RI menjamin tidak ada program pendidikan dari periode sebelumnya yang dihentikan.

Bahkan, pemerintah justru menambah sejumlah program untuk pendidikan seperti program Sekolah Rakyat.

"Ada Kartu Indonesia Pintar berjalan. Ada Program Indonesia Pintar berjalan. Bahkan Presiden Prabowo menambahkan ada Sekolah Rakyat," ujar Teddy.

Menurut dia, pada 2025, sudah terbangun 166 Sekolah Rakyat. Tahun ini, kata Teddy, akan dibangun sekitar 100 sekolah lagi.

"Untuk apa? Anak-anak yang tidak bisa sekolah, putus sekolah, atau mungkin bahkan dia tidak pernah sekolah, disekolahkan di sekolah rakyat. Diberi penginapan, diberi pendidikan, diberi makan gizi dan dijamin kesehatannya," ujar dia.

Teddy juga membahas soal masalah sekolah rusak.

Menurut dia, hal ini sudah sejak lama menjadi persoalan. Namun, di era Prabowo justru banyak sekolah direnovasi.

"Jadi, SMA itu kewenangan gubernur, SD dan SMP itu kewenangan bupati dan wali kota. Tapi, zaman Bapak Presiden Prabowo, karena dari dulu sudah rusak dan bermasalah, tapi tidak tertanggulangi, kita renovasi. Faktanya, di tahun 2025 saja, sudah ada sekitar 16.000 sekolah yang direnovasi," tutur dia.

Pemerintah di era Prabowo juga meluncurkan program pembelajaran digital.

Pada tahun 2025, menurut dia, sudah 280.000 smartboard yang dikirim ke sekolah-sekolah seluruh Indonesia.

Baca juga: Respons Gugatan Guru Honorer ke MK, Komisi X DPR: MBG Tidak Pakai Anggaran Pendidikan

"Tahun ini akan ditingkatkan lagi. Belum lagi nanti ada sekolah Garuda, ada sekolah terintegrasi, ada pembangunan kampus-kampus baru yang Pak Presiden ingin buat, sedang berjalan," tutur dia.

Kepada para guru, Prabowo juga memberikan sejumlah atensi. Salah satunya, pemerintah di bawah Presiden Prabowo memberikan insentif untuk guru honorer

"Dari tahun 2005 sampai 2025 ada namanya insentif. Dan baru naik di zaman Presiden Prabowo. Menjadi Rp 400.000. Jadi, anda bayangkan, selama 20 tahun insentif itu belum pernah naik," ungkap dia.

Oleh karenanya, ia menegaskan, tidak ada program terkait pendidikan yang dikurangi atau dihentikan. Semuanya tetap berjalan.

"Jadi, saya mau sampaikan, tidak ada program yang tidak dilanjutkan. Semua program berjalan dan bahkan ditambah," ujar Teddy.

Sebelumnya diberitakan, PDI-Perjuangan (PDI-P) mengatakan, berdasarkan Undang-Undang APBN 2026 dan Peraturan Presiden tentang rincian APBN, pendanaan MBG masuk dalam pos anggaran pendidikan.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PDI-P, My Esti Wijayati, menyampaikan ini untuk menepis narasi yang menyebutkan bahwa anggaran program MBG tidak diambilkan dari anggaran pendidikan.

Baca juga: PSI Bela MBG yang Dikritik PDIP Pakai Anggaran Pendidikan

“Di dalam lampiran APBN yang berupa Peraturan Presiden, itu juga secara jelas dinyatakan bahwa Rp 769 triliun anggaran pendidikan itu di antaranya digunakan untuk MBG sebanyak sebesar Rp 223,5 triliun. Itu resmi di dalam buku lampiran APBN,” kata Esti, dalam konferensi pers di Sekolah Partai PDI-P, Jakarta, Rabu (25/2/2026).

Esti mengatakan, klarifikasi ini disampaikan setelah banyak kader di daerah mempertanyakan informasi yang beredar di media massa dan media sosial.

Atas dasar itu, penjelasan tersebut diperlukan agar kader dan masyarakat mendapatkan informasi yang sesuai dengan data resmi APBN.

“Nah, karena di bawah sudah mulai muncul pertanyaan-pertanyaan itu, maka kiranya kami juga perlu menjelaskan secara terbuka supaya kita menyampaikan kebenaran sesuai dengan data-data yang ada di dalam APBN,” ujar dia.

Tag:  #seskab #teddy #tegaskan #tidak #kurangi #program #anggaran #pendidikan