Polri Sebut Brimob Punya Pengabdian yang Panjang di Tengah Masyarakat

Mabes Polri mengeklaim, Korps Brigade Mobil (Brimob) mempunyai rekam jejak panjang dengan hadir dan mengabdi di tengah-tengah masyarakat.

Hal itu disampaikan Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir merespons desakan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) yang meminta agar Brimob ditarik dari tengah masyarakat menyusul sejumlah kasus kekerasan yang melibatkan anggota kepolisian.

"Rekam sejarah jejak kehadiran dan pengabdian Brimob Polri di tengah-tengah masyarakat sangat panjang," kata Isir kepada Kompas.com, Selasa (24/2/2026).

Baca juga: Deretan Ulah Polisi di Awal 2026: Brimob Aniaya Siswa di Maluku hingga Kapolres Terjerat Narkoba

Menurut Isir, rekam jejak Brimob bahkan tidak bisa dilepaskan dari berbagai tugas kemanusiaan maupun pengamanan.

Ia menjelaskan, Brimob selama ini terlibat dalam berbagai operasi tanggap darurat bencana alam di sejumlah daerah, seperti Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat.

Bahkan, kata dia, sebagian penugasan tersebut masih berlangsung hingga saat ini.

"Mulai dari penanganan tanggap darurat bencana alam seperti di Sumut, Aceh dan Sumbar yang masih tergelar sampai sekarang," ujar Isir.

Selain penanganan bencana, Brimob juga berperan dalam pelayanan dan perlindungan keselamatan masyarakat, terutama pada tahapan penghentian konflik sosial.

Baca juga: Polri Perhatikan Usulan agar Brimob Ditarik dari Urusan Kamtibmas

Personel Brimob kerap diperbantukan melalui mekanisme bantuan kendali operasi (BKO) kepada satuan kewilayahan, khususnya polres dan polresta jajaran.

“Penguatan dan pelapisan BKO Brimob Polri kepada satuan-satuan kewilayahan khususnya polres dan polresta jajaran bertujuan memastikan perlindungan keamanan dan keselamatan masyarakat,” kata dia.

Desakan penarikan Brimob mencuat setelah terjadinya sejumlah kasus kekerasan, salah satunya dugaan penganiayaan terhadap seorang pelajar hingga tewas di Tual, Maluku.

Kasus tersebut memicu kritik dari kelompok masyarakat sipil yang menilai perlu ada evaluasi terhadap penempatan pasukan bersenjata di ruang-ruang sipil.

Baca juga: Hukuman Berat Menanti Brimob Penganiaya Pelajar

Menanggapi usulan tersebut, Isir menegaskan bahwa Polri menghargai setiap masukan dan kritik konstruktif dari masyarakat.

Ia mengatakan, Polri sebagai institusi sipil di era demokrasi terbuka terhadap evaluasi dan pengawasan publik.

“Polri berterima kasih dan mengapresiasi setiap masukan dan kritikan konstruktif dari setiap elemen masyarakat. Hal-hal itu diperhatikan oleh Polri sebagai institusi sipil yang terbuka di era demokrasi-supremasi sipil dengan nilai-nilai HAM, supremasi hukum dan prinsip-prinsip transparansi serta akuntabilitas," ujar Isir.

Meski demikian, Mabes Polri belum menyampaikan secara spesifik apakah usulan penarikan Brimob dari tengah masyarakat akan ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan baru.

Baca juga: Komnas HAM Sebut Sanksi Pemecatan Brimob Aniaya Anak di Tual Tidak Cukup

Desakan tarik Brimob

Diberitakan sebelumnya, Ketua YLBHI, Muhammad Isnur, mendesak Polri menarik pasukan Brimob dari penanganan urusan-urusan yang bersinggungan langsung dengan masyarakat.

Desakan itu disampaikan menyusul kasus dugaan kekerasan anggota Brimob di Tual, Maluku, yang menyebabkan seorang remaja berinisial AT (14) meninggal dunia.

"Jadi tarik semua pasukan Brimob dari urusan-urusan dengan masyarakat ya. Ini bukan masalah kamtibmas yang ditangani oleh Brimob ya," kata Isnur dalam keterangannya, Sabtu (21/2/2026).

Karena peristiwa ini, YLBHI mendorong reformasi kepolisian secara menyeluruh, termasuk mengevaluasi peran Brimob dalam pengamanan di tengah masyarakat.

Menurut Isnur, Brimob merupakan satuan khusus yang diperuntukkan bagi kepentingan khusus, bukan untuk menghadapi warga sipil, demonstran, atau masyarakat yang memperjuangkan hak atas tanah dan lingkungan.

Tag:  #polri #sebut #brimob #punya #pengabdian #yang #panjang #tengah #masyarakat