Klarifikasi Fraksi PDI-P: Rencana Penutupan Minimarket Demi Koperasi Desa Belum Jadi Keputusan DPR

– Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) secara resmi meluruskan kabar simpang siur yang menyebutkan DPR RI telah menyetujui rencana pemerintah menutup gerai ritel modern atau minimarket di pelosok desa. 

Isu tersebut mencuat seiring munculnya narasi bahwa penghentian ekspansi minimarket diperlukan untuk memuluskan jalan bagi Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

Sekretaris Fraksi PDI-P DPR RI Dolfie OFP mengatakan, rencana penutupan minimarket muncul karena dianggap sebagai saingan Kopdes Merah Putih.

Bahkan, kata dia, ada narasi yang mengatakan Ketua DPR RI Puan Maharani menyetujui rencana tersebut.

“Tidak terdapat pernyataan resmi dari Ketua DPR RI terkait isu penghentian atau pembatasan ekspansi minimarket di desa sebagaimana yang berkembang di ruang publik,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (23/2/2026).

Baca juga: Said Abdullah: DPR Tak Berwenang Tutup Ritel Modern, Ekonomi Desa Harus Kolaboratif

Dolfie menjelaskan, isu yang beredar merupakan bagian dari dinamika pembahasan dalam rapat kerja di Komisi V DPR RI dengan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto beberapa waktu lalu. 

Sebagaimana diketahui, ada usulan dari Yandri untuk menghentikan ekspansi minimarket demi Kopdes Merah Putih.

Dalam informasi yang beredar, Komisi V DPR disebutkan baru memberikan respons lisan atas isu yang disampaikan Yandri.

Namun, Dolfie menegaskan, rapat yang dimaksud berlangsung pada November 2025. Saat itu Yandri menilai keberadaan minimarket yang sudah merajalela harus distop demi kelancaran Kopdes Merah Putih. 

Dolfie menilai, jika ada respons dari anggota dewan, hal itu belum merupakan keputusan rapat kerja Komisi V DPR RI.

Baca juga: Mendes: Kalau Koperasi Desa Sudah Jalan, Minimarket Harus Stop, Kekayaannya Terlalu!

Di sisi lain, substansi yang beredar merupakan bagian dari dinamika pembahasan di Komisi V DPR RI. 

“Ini terjadi  dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan dan penyerapan aspirasi. Bahkan hal tersebut belum merupakan keputusan rapat kerja Komisi V DPR RI bersama Kementerian Desa,” terang Wakil Ketua Komisi XI DPR RI itu.

Dolfie mengatakan, Fraksi PDI-P selalu mengedepankan kajian mendalam terhadap kebijakan strategis yang menyangkut kepentingan usaha, program pemerintah, dan hajat hidup rakyat. 

Dalam hal ini, penutupan minimarket demi Kopdes Merah Putih pun menjadi perhatian fraksi.

“Fraksi PDI-P berpandangan, setiap kebijakan strategis yang berdampak pada pelaku usaha, koperasi desa, dan masyarakat luas harus disertai kajian yang komprehensif dan berbasis data,” paparnya.

Dolfie menegaskan, Fraksi PDI-P terus menekankan bahwa kebijakan harus dibahas secara mendalam di komisi terkait sesuai mekanisme yang berlaku.

Baca juga: Komisi V Dukung Mendes Stop Ekspansi Minimarket demi Koperasi Desa: Tantangannya Tak Akan Ringan

“Kebijakan harus mempertimbangkan secara menyeluruh aspek regulasi, ekonomi, sosial, dan keberlanjutan usaha,” ungkapnya.

Tag:  #klarifikasi #fraksi #rencana #penutupan #minimarket #demi #koperasi #desa #belum #jadi #keputusan