Said Iqbal: Jika Targetkan 8 Persen Pertumbuhan Ekonomi, Prabowo Harus Naikkan Upah Buruh  

Presiden Partai Buruh yang juga Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal mengatakan jika Presiden Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi 8 persen, maka pemerintahan baru harus meningkatkan upah minimum.

Menurutnya hal itu jadi salah satu cara agar ekonomi bisa tumbuh 8 persen.

Sekaligus meningkatkan daya beli masyarakat yang banyak dilaporkan mengalami penurunan, dan terjadi pergeseran kaum level menengah ke level bawah.

“Kalau pertumbuhan ekonomi naik, purchasing power naikkan, jangan deflasi. Kalau purchasing power mau naik, salah satunya naikkan upah yang layak. Itu yang benar ilmu ekonomi sederhana banget kok,” kata Said Iqbal ditemui di sela aksi demo di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat, Kamis (24/10/2024).

Ia menegaskan, peningkatan upah yang didapat oleh buruh akan turut meningkatkan daya beli masyarakat.

Jika daya beli meningkat, maka ia meyakini target pertumbuhan ekonomi 8 persen dari pemerintahan baru bisa dicapai.

Said Iqbal pun menjelaskan, Partai Buruh dan serikat buruh menggelar aksi demonstrasi dan menyampaikan tuntutan dengan lantang bukan karena mereka kontra terhadap pemerintahan Prabowo - Gibran.

Sebaliknya, Partai Buruh dan serikat buruh justru mendukung kepemimpinan Prabowo - Gibran, dan menentang para menteri di kabinet Merah Putih yang bisa menjabat karena politik balas budi.

“Upah bisa meningkatkan daya beli, supaya pertumbuhan ekonomi 8 persen bisa dicapai. Kami ngomong keras ini justru kami mendukung Presiden Prabowo Subianto, kami melawan menteri - menteri yang mau enaknya saja hanya karena kabinet balas budi,” katanya.

“Jangan diartikan keras begini seolah ada maunya, seolah berbeda dengan presiden, tidak. Justru kami dukung pertumbuhan ekonomi 8 persen, konsumsi harus naik menyumbangkan pertumbuhan ekonomi 60-70 persen,” terang dia.

 

 

Tag:  #said #iqbal #jika #targetkan #persen #pertumbuhan #ekonomi #prabowo #harus #naikkan #upah #buruh