81
Ilustrasi pemilu (Freepik)
08:56
25 Februari 2024
Yakin Hak Angket Efektif Usut Dugaan Pelanggaran, TPN Ganjar-Mahfud: MK Itu Seperti Mahkamah Kalkulator Kalau Bicara Soal Pemilu
Pelanggaran pemilihan umum (Pemilu) lebih tepat diselidiki melalui hak angket DPR bukan dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK). Juru bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Chico Hakim menyatakan, penyelidikan pelanggaran dan kecurangan Pemilu harus dilakukan melalui hak angket daripada ke MK yang kewenangannya terbatas. "Saya ingin menyampaikan kepada masyarakat supaya nggak terkelabui soal penyelidikan kecurangan pemilu, kenapa harus melalui hak angket bukan ke MK? Karena banyak hal terkait kecurangan pemilu yang tidak bisa diselesaikan di MK," kata Chico kepada wartawan, Minggu (25/2). Dia mengungkapkan, MK hanya berwenang mengusut sengketa Pemilu terkait perselisihan suara. Padahal, pelanggaran atau kecurangan Pemilu tidak hanya terkait dengan hasil perolehan suara. "MK itu seperti Mahkamah Kalkulator kalau bicara soal pemilu karena MK hanya akan bicara soal sengketa pemilu, atau perselisihan suara," ujar Chico. Sementara, menurut Chico, Hak Angket DPR untuk menyelesaikan permasalahan Pemilu tidak hanya bicara soal perselisihan suara, tetapi pelanggaran pemilu secara keseluruhan baik dari sisi lembaga penyelenggara dan pengawas, pelanggatran prosedur, permainan uang, hingga dugaan keterlibatan aparat pemerintah. Chico menjelaskan, ada 5 hal yang dapat diselidiki terkait pelanggaran pemilu melalui Hak Angket DPR. Pertama, memastikan ada tidaknya pelanggaran konstitusi oleh penyelenggara, pengawas, dan lembaga peradilan termasuk MK itu sendiri dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Kedua, menelisik dugaan adanya keterlibatan aparat baik ASN, TNI/Polri, pejabat BUMN, kepala daerah, dan kepala desa dalam pemenangan salah satu peserta Pemilu. "Ini juga masalah yang penting dalam pemilu tapi tidak bisa diselesaikan di MK," ungkap Chico. Ketiga, apakah ada pelanggaran prosedur, permainan uang, intervensi kekuasaan dalam penetapan peserta pemilu, baik penetapan calon presiden (capres), calon wakil presiden (cawapres), maupun partai politik (parpol). "Nah ini yang ditunggu-tunggu, karena bukan hanya soal penetapan capres dan cawapres tapi juga partai peserta pemilu yang diloloskan KPU, seperti Partai Gelora dan PSI yang kalau ditelisik sebenarnya rentan tidak memenuhi syarat," tutur Chico. Keempat, menyelidiki soal penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT), bantuan sosial (bansos), dan latar belakang penetapan anggaran tersebut. Kelima, dugaan keterlibatan Presiden dan kroninya dalam gerakan untuk mengkondisikan lolosnya putusan MK yang melanggar konstitusi dan kempanye terselubung Presiden dalam masa Kampanye, yang terlihat dari pertemuan dengan pimpinan partai pengusung paslon nomor urut 2 yang diekspose dihadapan publik untuk menjual pengaruh sebagai bentuk diskriminasi kepada pasangan capres yang lain. "Masalah ini hanya bisa diselidiki di hak angket dan itu tidak bisa diselesaikan kalau melalui MK karena MK itu sangat terbatas kekuasannya. Ini agar masyarakat tahu dan nggak berandai-andai untuk membawa masalah pelanggaran pemilu ke MK," pungkas Chico.
Editor: Banu Adikara
Tag: #yakin #angket #efektif #usut #dugaan #pelanggaran #ganjar #mahfud #seperti #mahkamah #kalkulator #kalau #bicara #soal #pemilu