Menteri HAM Natalius Pigai Minta Anggaran Rp 20 T, Wakil Ketua DPR Adies Kadir Bilang Apapun Bisa Diajukan selama Masuk Akal

      Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir merespons pernyataan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai yang meminta anggaran kementerian yang dipimpinnya bisa ditambah jadi Rp 20 triliun. Menurut Adies, permintaan Pigai dapat dipenuhi selama masuk akal.  

  Pasalnya, Pigai merasa heran Kementerian HAM yang dipimpinnya hanya mendapat anggaran sejumlah Rp 64 miliar.   "Semua, kalau saya melihat pengalaman selama di DPR, sebenarnya apapun yang diajukan selama masuk akal itu harus bisa dipenuhi," kata Adies Kadir di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/10).   Adies menegaskan, penambahan anggaran Kementerian harus melihat sejumlah aspek, utamanya dalam meligat kekuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).   "Tinggal kita lihat kekuatan dari dana negara kita, apakah APBN kita memenuhi atau tidak untuk memenuhi anggaran tersebut," ucap Adies.   Dia menekankan, perlu juga melakukan sejumlah pengaturan untuk mengefisienkan penggunaan anggaran. Dia mencontohkan, Badan Narkotika Nasional (BNN) yang sempat meminta penambahan anggaran berkali lipat untuk mendukung kinerja.   "Tapi kan pemerintah mengatur sebagaimana supaya narkotika bisa dikendalikan, tetapi juga dengan anggaran yang menyesuaikan daripada anggaran negara kita," ujar Adies.   Lebih lanjut, Adies menyatakan penambahan anggaran itu menjadi tugas Menteri Keuangan dan Komisi XIII DPR serta Badan Anggaran (Banggar) DPR. Diketahui, Kementerian HAM merupakan mitra kerja Komisi XIII.   "Nanti kita akan lihat laporan dari teman-teman (Komisi XIII dan Banggar) terkait dengan penambahan anggaran," tegas Adies.   Sebelumnya, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyoroti anggaran kementerian yang dipimpinnya mendapatkan jatah Rp 64 miliar. Pigai meminta tim transisi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk merombak anggaran tersebut.   Pernyataan itu disampaikan Pigai saat memberikan sambutan dalam acara Penyambutan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan di Graha Pengayoman, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (21/10).   Pigai menegaskan, pembentukan Kementerian HAM oleh Presiden Prabowo mempunyai tujuan besar terhadap isu-isu HAM. Karena itu, ia merasa anggaran Rp 64 miliar kurang untuk mengakomodir Kementerian HAM.   "Kenapa presiden mau bikin Kementerian HAM, beraeti ada sesuatu besar yang mau dibikin. Maka tim transisi rombak itu anggaran. Rombak itu, dari Rp 20 triliun cuma Rp 64 miliar, nggak bisa, tidak tersampaikan kinerja visi misi Presiden RI Prabowo Subianto," ucap Pigai saat menyampaikan sambutan.   Berdasarkan data tim transisi Kemenko  Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian HAM memang pagu anggarannya terkecil sejumlah Rp 64 miliar. Sementara, Kementerian Hukum senilai Rp 7,2 triliun. Sedangkan, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sejumlah Rp 13,3 triliun.   Mantan Komisioner Komnas HAM itu menyatakan, dirinya mempunyai kedekatan dengan Presiden Prabowo. Sebab, telah lama berjuang dijalur politik bersama Prabowo.   Bahkan, aktivis HAM itu pun mengaku sudah mengenal Prabowo selama 30 tahun, sejak Prabowo masih aktif di militer.   "Saya prajurit presiden tanpa kementerian HAM pun saya bisa dapat menteri lagi. Saya 20 tahun ikut dengan presiden dalam perjuangan politik, 30 tahun saya mengenal presiden, bagi saya tidak ada hubungan," paparnya. (*)    

Tag:  #menteri #natalius #pigai #minta #anggaran #wakil #ketua #adies #kadir #bilang #apapun #bisa #diajukan #selama #masuk #akal