Tragedi Siswa SD di NTT Jadi Tamparan Keras soal Perlindungan Anak

- Tewasnya siswa SD di Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT) menuai refleksi dan kritik terhadap perlindungan anak di Indonesia.

Siswa SD itu dikabarkan sempat meminta uang Rp 10.000 ke mamanya untuk membeli buku dan pena. 

Sang mama menjawab jujur dengan menyatakan bahwa keluarga mereka tidak memiliki uang.

MGT adalah seorang janda yang harus menafkahi lima anak. Sehari-hari, dia bekerja sebagai petani sekaligus buruh serabutan.

Baca juga: Tewasnya Anak SD di NTT Dinilai Potret Kemiskinan dan Problem Pendidikan

Untuk mengurangi beban ibunya, YBS bahkan sempat diminta tinggal bersama neneknya yang berusia sekitar 80 tahun di sebuah pondok sederhana.

Tak jauh dari pondok itulah YBS ditemukan tewas, meninggalkan sepucuk surat pamit untuk mamanya.

Teguran keras bagi negara

Ketua DPR RI Puan Maharani menilai peristiwa tersebut sebagai tragedi kemanusiaan yang tidak boleh terulang.

Dia menegaskan negara tidak boleh lagi membiarkan anak-anak Indonesia kehilangan nyawa, karena tekanan ekonomi akibat ketidakmampuan membeli kebutuhan sekolah.

“Jangan sampai ada nyawa generasi muda Indonesia yang hilang lagi, hanya karena merasa tertekan karena tidak mampu membeli buku dan pulpen,” kata Puan, Rabu (4/2/2026).

DPR RI / Munchen dan Vel Ketua DPR RI Puan Maharani saat menyampaikan pidato penutupan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025-2026 di Ruang Rapat Paripurna, Kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Senin, (8/12/2025).

Menurut Puan, kasus di Ngada adalah duka mendalam sekaligus teguran keras bagi negara dalam memastikan kebutuhan dasar anak terpenuhi.

“Kasus kematian anak di Kabupaten Ngada tersebut tentunya merupakan duka yang cukup memilukan dan harus menjadi pembelajaran,” ujarnya.

Puan menilai kebijakan pendidikan tidak cukup hanya mengandalkan sekolah gratis. Kebutuhan penunjang pendidikan masih menjadi persoalan serius bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

“Program-program pendidikan terutama beasiswa dan bantuan pendidikan harus bisa mengatasi persoalan ini,” kata dia.

Baca juga: Anggota DPR Kritik Kementerian PPPA terkait Tewasnya Anak SD di NTT

Dia juga menekankan peran sekolah dalam mengenali kondisi sosial ekonomi peserta didik agar tidak ada anak yang terbebani secara psikologis karena keterbatasan ekonomi.

“Sekolah harus bisa memetakan latar belakang anak didiknya, dan memastikan setiap kebutuhan pendidikan dapat diberikan,” ujar Puan.

Lebih jauh, Puan menilai kasus di Ngada tidak dapat dilepaskan dari kemiskinan struktural.

“Kita perlu lihat persoalan di Ngada secara jauh lagi, kasus ini muncul karena kemiskinan. Sehingga negara harus menghilangkan akar masalah kemiskinan,” ungkapnya.

DPR soroti kegagalan sistem pendidikan

Komisi X DPR RI menyatakan akan memanggil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti untuk meminta penjelasan dan langkah cepat pemerintah.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menegaskan bahwa Mendikdasmen harus segera mengambil langkah konkret.

“Ya tentu, Mendikdasmen selaku penanggung jawab tertinggi yang diberikan oleh Presiden harus segera mengambil langkah nyata, langkah cepat untuk mengatasi persoalan ini,” ujar Lalu di Gedung DPR RI, Rabu (4/2/2026).

Baca juga: Anak SD di NTT Tewas, Anggota DPR Sorot Anggaran Pendidikan Seharusnya Bantu Siswa

Pemanggilan tersebut dijadwalkan pekan depan, sebelum masa reses DPR dimulai. Lalu menegaskan bahwa pendidikan wajib tidak boleh terhenti karena keterbatasan ekonomi keluarga.

“Anak-anak dalam hal ini, siswa siswi tidak boleh terbebani hanya karena keuangan atau kemampuan ekonomi orang tua mereka terbatas. Pendidikan wajib tidak boleh berhenti hanya gara-gara faktor ekonomi,” jelasnya.

Di samping itu, Lalu menegaskan bahwa Komisi X juga akan mengevaluasi penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

“Dana BOS ini merupakan hak semua sekolah. Nah oleh sebab itu, kejadian yang menimpa siswa kita yang ada di NTT ini tamparan keras,” ujar Lalu.

KOMPAS.com/IZZATUN NAJIBAH Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani usai pembukaan Konferensi Puncak Pendidikan Tinggi Indonesia (KPPTI) 2025 di Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Rabu (19/11/2025).

Potret buram hak dasar dan perlindungan anak

Anggota Komisi X DPR RI Habib Syarief menilai peristiwa ini sebagai gambaran buruk pemenuhan hak dasar anak dalam dunia pendidikan.

“Peristiwa tersebut merupakan potret buram dunia pendidikan nasional yang menunjukkan masih adanya celah besar dalam pemenuhan hak dasar belajar bagi anak dari keluarga kurang mampu,” ujar Syarief.

Dia menekankan bahwa anggaran pendidikan dari APBN seharusnya mampu menjamin kebutuhan dasar siswa.

“Karena sepengetahuan kami anggaran pendidikan dari APBN itu besar, harusnya kebutuhan dasar pendidikan seperti buku dan alat tulis bisa terpenuhi,” kata Syarief.

Dia juga mendorong penelusuran dugaan kelalaian dalam penyaluran bantuan pendidikan.

“Pengusutan ini penting agar negara tidak abai,” ujarnya.

Sementara itu, Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina menilai kasus ini sebagai bukti bahwa kebijakan pendidikan dan perlindungan anak belum sepenuhnya berpihak pada kelompok paling rentan.

“Tragedi ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan belum sepenuhnya berpihak pada kelompok paling rentan,” kata Selly.

Dia menegaskan bahwa ketika kebutuhan paling elementer dalam pendidikan justru menjadi penghalang hidup, persoalan yang dihadapi bangsa adalah kemiskinan struktural yang belum terselesaikan.

“Ketika buku pelajaran, kebutuhan paling elementer dalam pendidikan, menjadi penghalang hidup, maka persoalan yang dihadapi bangsa ini adalah kemiskinan struktural yang belum terselesaikan,” jelas Selly.

Baca juga: Kementerian PPPA Beri Pendampingan Psikologis untuk Keluarga Siswa NTT yang Meninggal

Menurut Selly, kemiskinan juga berkaitan dengan runtuhnya martabat, kesehatan mental, dan lemahnya perlindungan sosial, terutama bagi perempuan dan anak.

“Negara tidak boleh menutup mata terhadap realitas ini,” ujarnya.

Dia pun mendesak Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), serta lembaga terkait untuk berada di garda terdepan dalam mencegah tragedi serupa melalui penguatan dan integrasi program perlindungan sosial serta pendampingan psikososial berbasis data lapangan.

Negara bergerak setelah kehilangan

Kini, surat terakhir anak SD ke mamanya telah menjelma menjadi alarm yang berbunyi keras, membuat pemerintah pusat merespons dan bergerak menyalurkan bantuan seta pendampingan, meski terlambat.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan tim Kemensos telah berada di Ngada untuk melakukan asesmen.

“Tim kita juga sedang berada di sana (Ngada) untuk melakukan asesmen,” kata Gus Ipul.

KOMPAS.com/Rahel Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul di Kompleks Istana, Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Kemensos menyalurkan bantuan dengan total Rp 9 juta kepada keluarga korban serta membuka peluang pendidikan bagi kakak korban melalui Sekolah Rakyat.

Sementara itu, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyatakan YBS tercatat sebagai penerima Program Indonesia Pintar (PIP).

“Sebagai bagian dari kebijakan afirmasi pendidikan, mendiang murid tercatat sebagai penerima manfaat PIP, yang dananya telah disalurkan sesuai mekanisme yang berlaku,” tulis Kemendikdasmen.

Baca juga: Kepala Desa Diminta Aktif Pantau Kelompok Rentan Cegah Kejadian Tragis di NTT Terulang

Namun, Kemendikdasmen menegaskan bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak tidak dapat berhenti pada dukungan finansial semata.

“Kesejahteraan psikososial anak merupakan isu yang kompleks,” tulis kementerian itu, seraya menekankan pentingnya pendampingan berkelanjutan dari keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara.

Di sisi lain, Ketua Umum PKB yang juga Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengimbau masyarakat agar terbuka dan melapor jika menghadapi persoalan ekonomi.

“Jadi kepada masyarakat, kalau ada masalah soal ekonomi, soal utang, soal apa saja, soal alat tulis, pendidikan terutama, sampaikan kepada kita. Kita akan bertindak cepat,” kata Cak Imin di Kompleks Istana, Jakarta.

Baca juga: Indonesia Peringkat Pertama Negara dengan Pekerja Paling Bahagia di Asia Pasifik, Kalahkan Singapura dan Australia

Dia meminta seluruh jajaran pemerintah untuk peka terhadap kesulitan warga.

“Saya sudah minta kepada seluruh jajaran, baik pemerintah pusat maupun daerah, dan juga kepada masyarakat, untuk betul-betul terbuka terhadap keadaannya,” ungkapnya.

Cak Imin menekankan pentingnya aparat pemerintahan bersikap responsif dan terbuka.

“Sehingga yang paling penting aparat pemerintahan betul-betul responsif dan terbuka untuk tidak boleh lagi ada yang tersumbat,” pungkasnya.

Layanan konseling pencegahan bunuh diri

Jangan menyerah dan memutuskan mengakhiri hidup. Anda tidak sendiri.

Layanan konseling bisa menjadi pilihan Anda untuk meringankan keresahan yang ada.

Untuk mendapatkan layanan kesehatan jiwa atau untuk mendapatkan berbagai alternatif layanan konseling, Anda bisa simak website Into the Light Indonesia di bawah ini:

https://www.intothelightid.org/tentang-bunuh-diri/hotline-dan-konseling/

Tag:  #tragedi #siswa #jadi #tamparan #keras #soal #perlindungan #anak