Kala Mantan Menlu Bersuara soal Gabungnya Indonesia ke Board of Peace

- Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan mantan Menteri Luar Negeri (Menlu) hingga Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu (4/2/2026).

Tampak mantan Menlu yang hadir seperti Alwi Shihab, Hasan Wirajuda, Marty Natalegawa, Retno Marsudi, hingga mantan Wamenlu Dino Patti Djalal.

Topik utama pertemuan tersebut adalah membahas keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace bentukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Baca juga: Seskab Teddy Nyatakan Indonesia Belum Bayar Iuran Board of Peace Trump

Bagaimana hasil pertemuan tersebut? Berikut pandangan para mantan Menlu dan Wamenlu yang dirangkum Kompas.com:

Solusi Dua Negara

Menteri Luar Negeri (Menlu) periode 1999-2001, Alwi Shihab menegaskan komitmen Prabowo dalam memperjuangkan Palestina lewat solusi dua negara atau two-state solution.

Alwi yang telah bertemu dengan Prabowo juga mendapatkan penjelasan soal Indonesia yang bergabung dengan Dewan Perdamaian atau Board of Peace.

Bergabungnya Indonesia dengan BoP dinilainya sebagai langkah strategis untuk mendorong perdamaian dan memperjuangkan kemerdekaan Palestina secara komprehensif.

"Yang paling penting dalam penjelasan beliau adalah bahwa Indonesia tidak pernah meninggalkan komitmen terhadap perjuangan Palestina dan tetap menginginkan adanya two-state solution. Itu, kalau istilah awamnya, adalah harga mati," ujar Alwi usai bertemu Prabowo, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/2/2026) malam.

Baca juga: Eks Menlu Hasan Minta Publik Tak Tergesa-gesa Nilai Board of Peace

Bakal Keluar Jika Tak Sejalan

Dukungan Prabowo kepada Palestina, ungkap Alwi, merupakan komitmen yang tidak bisa ditawar oleh Kepala Negara itu.

Ia juga mengungkap, Prabowo menegaskan akan keluar dari Board of Peace jika dewan bentukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump itu tidak lagi sejalan dalam memperjuangkan hak-hak Palestina.

"Oleh Bapak Presiden tadi dikatakan, jika Board of Peace ini terlihat tidak sejalan dengan cita-cita bangsa Indonesia, maka dengan mudah kita bisa keluar," ungkap Alwi.

Baca juga: Prabowo Diminta Jaga Board of Peace Trump Tak Keluar dari Mandat PBB

Alwi pun kembali menegaskan komitmen Prabowo dalam mendukung proses perdamaian Palestina.

Ia menilai langkah diplomasi yang dilakukan saat ini merupakan pijakan awal yang positif menuju terciptanya perdamaian yang adil dan berkelanjutan.

"Beliau menekankan kepada masyarakat bahwa keikutsertaan Indonesia tidak lain adalah wujud komitmen untuk membela Palestina dan menginginkan penyelesaian yang adil bagi Palestina," ujar Alwi.

Baca juga: Prabowo Diminta Jaga Board of Peace Trump Tak Keluar dari Mandat PBB

Bagian Resolusi DK PBB

Sementara itu, Marty Natalegawa mengatakan Board of Peace dinilai Prabowo sebagai bagian dari pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB).

"Pandangan Indonesia adalah jelas yang tadi disampaikan Bapak Presiden bahwa ini bagian dari pelaksanaan resolusi PBB mengenai Gaza dan juga Indonesia akan terus-menerus mengevaluasi, akan terus-menerus mengedepankan kepentingan nasional kita," kata Marty, dilansir ANTARA, Kamis (5/2/2026).

Marty menegaskan, evaluasi berkelanjutan menjadi kunci agar keanggotaan Indonesia tetap sejalan dengan prinsip dan kepentingan nasional.

Prabowo, kata Marty, telah menegaskan bahwa kepentingan nasional akan menjadi landasan utama dalam keanggotaan Indonesia di BoP.

"Tentunya ditegaskan kembali berulang kali bahwa kepentingan nasional lah yang akan menjadi pedoman kita dalam keanggotaan ini. Dan kami berkeyakinan bahwasanya Bapak Presiden akan senantiasa memperhatikan hal itu," ujar Marty.

Baca juga: Wamenlu: Komite di Board of Peace akan Diisi Teknokrat Palestina

Minta Publik Tidak Terburu-buru Menilai

Dalam kesempatan tersebut, mantan Menlu Hasan Wirajuda mengajak masyarakat untuk tidak tergesa-gesa dalam menilai Dewan Perdamaian atau Board of Peace.

Menurutnya, Board of Peace ini merupakan inisiatif yang masih berada pada tahap awal pembentukan.

Sehingga, peran dan sepak terjang dari Dewan Perdamaian bentukan Trump itu belum terlihat nyata.

"Proses Board of Peace ini kan masih awal, jadi juga kita mesti lebih terbuka untuk jangan tergesa-gesa menilai. Apalagi kalau kita hanya mendasarkan pada informasi yang tidak cukup utuh," ujar Hasan.

Baca juga: Dua Kaki Prabowo Menjaga Keseimbangan Pesan dalam Board of Peace

Dalam pertemuan tersebut, Hasan mengungkap bahwa Prabowo menjelaskan proses keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace.

Termasuk kontribusi apa yang bisa diberikan Indonesia dalam Dewan Perdamaian tersebut.

"Pertemuan ini memberikan kepada kita semua penjelasan yang lebih utuh tentang apa yang disebut dengan Board of Peace, apa kontribusi kita," ujar Hasan.

Baca juga: Dino Patti Djalal Sebut Prabowo Realistis, Board of Peace Jadi Opsi Perdamaian Gaza

Mantan Menteri Luar Negeri (Menlu) Hasan Wirajuda (tengah) usai menemui Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/2/2026) malam.

Satu-satunya Opsi

Adapun mantan Wamenlu Dino Patti Djalal menilai, Board of Peace merupakan satu-satunya opsi di atas meja untuk mewujudkan perdamaian di Gaza.

Usai bertemu Prabowo, dijelaskan bahwa Board of Peace merupakan opsi paling realistis untuk mendorong gencatan senjata di sana.

Prabowo, kata Dino, mengedepankan pendekatan yang realistis dalam menyikapi konflik di Gaza dan melihat Board of Peace sebagai satu-satunya solusi konkret yang tersedia di tingkat global.

"Sekarang ini memang satu-satunya opsi di atas meja adalah mengenai Board of Peace. Kan tidak ada opsi lain, dan faktanya adalah Board of Peace ini yang menjadi bagian dari solusi untuk menghentikan gencatan senjata,” ujar Dino.

Baca juga: Dukung RI Masuk Board of Peace, Eks Menlu Alwi: Kalau Tak Ikut, Tak Bisa Perjuangkan Palestina

Kendati demikian, ia mengungkap bahwa Prabowo meyakini pengaruh tersebut dapat diimbangi dengan membangun kekompakan bersama negara-negara Islam yang tergabung dalam Board of Peace.

"Kalau leverage Indonesia tidak begitu besar, misalnya, akan lebih besar karena kita selalu menjaga kekompakan dengan negara-negara Islam seperti Arab Saudi, Turki, Mesir, Yordania, dan lain sebagainya. Jadi Beliau cukup realistis, ada risikonya," ujar Dino.

Prabowo, kata Dino, juga menekankan pentingnya sikap kehati-hatian dalam mengikuti perkembangan Board of Peace.

Bahkan, Prabowo disebutnya menegaskan bahwa Indonesia tidak akan ragu untuk keluar dari dewan tersebut jika langkah-langkah yang diambil bertentangan dengan prinsip Indonesia.

"Ini berkali-kali Beliau tekankan. Beliau tidak akan ragu, termasuk kalau yang lain tetap masuk. Nah ini yang saya tangkap sebagai suatu penekanan dan penegasan yang kami apresiasi," ujar Dino.

Baca juga: Istana Bantah Prabowo Kumpulkan Ormas Islam karena Dikritik soal Gabung Board of Peace

Sekretariat Presiden RI Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto di Davos, Swiss, Kamis (22/1/2026), usai menandatangani Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) Charter yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump.

Indonesia Gabung Board of Peace

Diketahui, Board of Peace resmi diluncurkan di sela World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss, Kamis (22/1/2026).

Lembaga ini dibentuk Trump untuk mendorong gencatan senjata antara Israel dan Hamas, memantau proses stabilisasi dan rehabilitasi Gaza, serta mengupayakan perdamaian yang adil berdasarkan hukum internasional.

Prabowo menyebut bergabungnya Indonesia dalam Dewan Perdamaian ini merupakan momentum bersejarah dan peluang nyata untuk mendorong perdamaian bagi rakyat Palestina.

“Saya kira ini kesempatan bersejarah, ini kesempatan bersejarah. Ini benar-benar peluang untuk mencapai perdamaian di Gaza,” ucap Prabowo usai melakukan penandatangan piagam BoP, dikutip dari keterangannya, Kamis (22/1/2026).

Tag:  #kala #mantan #menlu #bersuara #soal #gabungnya #indonesia #board #peace