Board of Peace: Antara Mimbar Ulama dan Meja Diplomasi (Bagian II-Habis)

JIKA kita melihat rekam jejak inisiator global saat ini, inisiatif perdamaian yang ditawarkan seringkali lebih menguntungkan satu pihak dan meminggirkan hak-hak dasar pihak lainnya.

Proposal-proposal masa lalu adalah bukti nyata bagaimana parameter perdamaian bisa diubah secara sepihak tanpa mengindahkan konsensus internasional yang ada.

Masuknya Indonesia ke dalam Board of Peace bisa dibaca sebagai upaya untuk memecah soliditas blok tertentu dengan menarik negara kunci seperti Indonesia ke dalam orbitnya.

Analisis risiko atau risk assessment seperti inilah yang seharusnya menjadi menu utama diskusi di Istana sebelum kita melangkah terlalu jauh.

Para ulama mungkin melihat undangan ini sebagai penghormatan. Namun, para realis politik melihatnya sebagai upaya kooptasi yang halus.

Kita harus waspada agar niat baik kita untuk membantu tidak justru menjadi alat legitimasi bagi skema perdamaian yang cacat.

Baca artikel sebelumnya: Board of Peace: Antara Mimbar Ulama dan Meja Diplomasi (Bagian I)

Keterlibatan Indonesia haruslah didasarkan pada prinsip konstitusi kita yang jelas, yaitu menghapuskan penjajahan di atas dunia, bukan sekadar menjadi pemadam kebakaran sesaat.

Delegasi kita harus dibekali dengan mandat yang jelas tentang apa yang boleh dan tidak boleh dinegosiasikan di dalam dewan tersebut atau red lines.

Tanpa masukan dari para ahli hukum dan praktisi negosiasi, kita bisa terjebak dalam komitmen yang bertentangan dengan kepentingan nasional kita sendiri.

Misalnya, bagaimana jika ada prasyarat bantuan yang merugikan kedaulatan pihak yang kita bela? Atau bagaimana jika mekanisme pengawasan di lapangan tidak seimbang?

Ini adalah skenario-skenario teknis yang membutuhkan jawaban teknokratis, bukan jawaban teologis.

Saya teringat pepatah lama dalam dunia diplomasi yang mengatakan bahwa jika Anda tidak berada di meja makan, maka Anda mungkin ada di daftar menu.

Keinginan Presiden Prabowo Subianto untuk berada "di dalam meja perundingan" patut kita apresiasi sebagai semangat proaktif yang positif dan berani.

Namun, duduk di meja makan bersama para pemain besar membutuhkan lebih dari sekadar keberanian, ia membutuhkan strategi bertahan dan menyerang yang jitu.

Kita tidak ingin Indonesia hanya menjadi "penghias meja" yang memberikan warna keberagaman tanpa memiliki hak suara yang menentukan arah kebijakan.

BPMI Setpres/Muchlis Jr/presidenri.go.id Presiden Prabowo menandatangani piagam pendirian Board of Peace di Davos, Swiss, 22 Januari 2026.Untuk memastikan kita memiliki leverage atau daya tawar, kita harus datang dengan konsep tandingan dan proposal konkret yang disusun oleh putra-putri terbaik bangsa.

Waktu terus berjalan dan penderitaan di lapangan semakin tak tertahankan, sehingga urgensi untuk bertindak memang sangat tinggi.

Namun, ketergesa-gesaan dalam diplomasi seringkali berujung pada penyesalan jangka panjang yang sulit diperbaiki karena tanda tangan negara bersifat mengikat.

Baca juga: Dewan Narsisme Trump, Asa Indonesia

Kita perlu mengambil jeda sejenak untuk melakukan kalibrasi ulang terhadap strategi kita dengan melibatkan unsur profesional dan pemikir.

Biarkan para ulama mendoakan dan menjaga semangat umat, sementara para ahli bekerja keras memeras otak merumuskan taktik dan strategi.

Pembagian kerja atau division of labor yang jelas ini akan membuat mesin diplomasi Indonesia bekerja dengan kekuatan penuh.

Jangan sampai kita mengulangi kesalahan sejarah di mana semangat yang berapi-api padam seketika karena menabrak tembok realitas yang keras.

Sudah seharusnya Istana menjadi pusat diskursus intelektual yang serius mengenai kebijakan luar negeri, bukan sekadar panggung deklarasi dukungan politik.

Presiden Prabowo yang dikenal gemar membaca buku dan berdiskusi strategis seharusnya sangat terbuka dengan ide pelibatan kaum profesional ini.

Kritik dari kalangan luar pemerintahan sebaiknya tidak dianggap sebagai gangguan atau nyinyiran, melainkan sebagai vitamin yang menyehatkan kebijakan kita.

Justru mereka yang berani bicara pahit di awal adalah sahabat sejati yang ingin menyelamatkan pemerintah dari potensi blunder di kemudian hari.

Keberhasilan diplomasi Indonesia di Board of Peace akan diukur dari seberapa besar manfaat riil yang dirasakan oleh korban konflik di sana.

Apakah kita mampu mendesak gencatan senjata permanen, pembukaan akses kemanusiaan tanpa batas, dan dimulainya kembali proses politik yang adil?

Ataukah kita hanya akan terjebak dalam rapat-rapat seremonial yang menghasilkan tumpukan kertas tanpa makna di hotel-hotel mewah luar negeri?

Baca juga: Board of Peace dan Kinerja Pembantu Presiden

Jawaban atas pertanyaan ini sangat bergantung pada kualitas "amunisi" pemikiran yang kita bawa ke meja perundingan. Tanpa dukungan analisis yang tajam dari para ahli, diplomat kita akan bertarung dengan tangan terikat.

Indonesia memiliki potensi untuk menjadi game changer dalam penyelesaian konflik global jika kita mampu mengombinasikan modalitas politik, moral, dan intelektual secara padu.

Kita adalah negara demokrasi besar yang memiliki hubungan unik dengan berbagai blok kekuatan dunia, sebuah posisi yang strategis.

Aset diplomasi ini harus dikapitalisasi dengan cerdas melalui strategi yang dirancang secara kolaboratif antara pemerintah, tokoh masyarakat, dan cendekiawan.

Sinergi tiga pilar ini akan menciptakan kekuatan diplomasi total yang disegani kawan maupun lawan.

Momentum pertemuan dengan ormas Islam kemarin, harus segera ditindaklanjuti dengan serangkaian diskusi tertutup yang intensif dengan komunitas kebijakan luar negeri dan pertahanan.

Jangan biarkan momentum ini menguap begitu saja atau hanya menjadi berita satu hari di media massa tanpa tindak lanjut strategis.

Publik menunggu langkah konkret selanjutnya yang menunjukkan bahwa pemerintah benar-benar serius dan siap lahir batin mengemban amanat konstitusi.

Transparansi mengenai apa sebenarnya target dan batasan Indonesia di Board of Peace juga perlu dikomunikasikan secara proporsional.

Mungkin ada kekhawatiran bahwa melibatkan banyak pihak akan memperlambat gerak langkah pemerintah yang ingin serba cepat dan responsif.

Namun dalam diplomasi tingkat tinggi, prinsip "alon-alon asal kelakon" yang dimaknai sebagai kehati-hatian strategis seringkali lebih selamat daripada "grusa-grusu".

Kecepatan memang penting. Namun, ketepatan arah jauh lebih penting agar kita tidak tersesat di jalan yang salah.

Para pemikir strategis siap memberikan kompas dan peta navigasi agar bahtera diplomasi Indonesia tidak karam menabrak karang.

Kita berharap Presiden Prabowo dengan visi strategisnya yang luas dapat segera melengkapi pendekatan awal ini dengan substansi teknokratis yang kuat.

Pintu dialog dengan komunitas ahli harus dibuka selebar mungkin untuk memperkaya perspektif dan mematangkan rencana aksi nasional.

Tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki formasi tim sebelum peluit tanda dimulainya pertandingan diplomasi yang sesungguhnya ditiup.

Indonesia berhak mendapatkan kebijakan luar negeri kelas satu yang dirumuskan oleh otak-otak terbaik bangsa.

Mari kita kawal bersama langkah Indonesia ini dengan sikap kritis yang konstruktif demi kejayaan diplomasi Merah Putih di mata dunia.

Dunia menunggu kontribusi nyata kita, bukan sekadar retorika manis atau foto bersama para tokoh di halaman Istana.

Sejarah akan menghakimi apakah kita benar-benar menjadi bagian dari solusi atau tanpa sadar menjadi bagian dari masalah.

Semoga niat baik bangsa ini diridhoi Tuhan dan dipandu oleh akal sehat yang jernih dalam setiap langkahnya.

Diplomasi adalah jalan sunyi yang panjang, dan kita baru saja melangkahkan kaki di kilometer pertama.

Tag:  #board #peace #antara #mimbar #ulama #meja #diplomasi #bagian #habis