Tangis Guru Honorer Pecah di DPR: Pulang Mengajar Harus Antar Jemput Laundry

Tangisan seorang guru honorer asal Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pecah ketika menceritakan kisahnya di hadapan para anggota Dewan.

Momen haru ini terjadi ketika guru honorer SDN Wanasari 01 Cibitung, Indah Permata Sari menghadiri audiensi bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (2/2/2026). 

Indah menceritakan, meski sudah memenuhi masa kerja, namun namanya tidak kunjung masuk ke dalam daftar Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

"Tapi sulitnya untuk masuk data pendidikan atau dapodik itu sulitnya luar biasa, Pak. Susah sekali, Pak, kadang informasi yang turun dari dinas ke sekolah tidak menyeluruh, Pak, jadinya kita ketinggalan info," ujar Indah dengan suara bergetar sambil menahan air mata.

Baca juga: PGRI Heran Honorer Hanya di Profesi Guru: Kalau Polisi, TNI, Jaksa, Hakim, hingga DPR Tidak Ada

Indah melanjutkan, dirinya bahkan tidak bisa mengikuti tes guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) karena namanya belum masuk dalam Dapodik.

"Kayak kemarin ada tes PPPK, tapi karena kita tidak masuk dalam dapodik, kita semua tidak bisa, Pak, tertinggal. Bahkan terbayang-bayang akan dirumahkan. Itu paling sedih sih, Pak," ungkapnya.

Indah sangat berharap dirinya dan para guru honorer lainnya bisa menjadi guru PPPK.

"Harapan saya dan teman-teman tenaga pendidik dan guru yang lain, bisa ikut PPPK penuh waktu, paling itu sih, Pak," ujar Indah lagi.

Kerja tambahan usai mengajar

Tangisan Indah pun pecah saat menceritakan dirinya bekerja sambilan menjadi tukang antar jemput laundry setelah mengajar.

Baca juga: PGRI Mengadu ke DPR soal Kriminalisasi, Minta Ada RUU Perlindungan Guru

"Karena saya juga seperti yang tadi Bapak bilang, pulang mengajar jadi antar jemput laundry, Pak," ujar Indah sambil menangis dan menyeka air matanya.

Setelahnya, Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi, mengatakan permasalahan guru ini sangat menyesakkan.

Oleh karenanya, PGRI mendatangi Baleg DPR RI untuk menyampaikan aspirasi serta mendorong ada Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Guru.

Unifah meminta agar DPR RI jangan menutup pintu untuk berdialog dengan para guru.

"Kami dari seluruh Indonesia, perwakilan provinsi-provinsi hadir, kabupaten kota dan juga honorer. Mohon jangan ditutup pintu untuk dialog, izinkan kami kalau kami diminta untuk memberikan catatan, kami akan memberikan catatan. Kami pun berdialog dengan Komisi X dan berterima kasih kepada Bapak Presiden yang telah memberikan 220.000 guru ikut S1 dengan model hanya 2 tahun, Pak," jelasnya.

Tag:  #tangis #guru #honorer #pecah #pulang #mengajar #harus #antar #jemput #laundry