Jadi Menko Polhukam, Hadi Tjahjanto Telah Laksanakan 3 Tugas dari Presiden di Kementerian ATR/BPN
Hadi Tjahjanto (kiri) dilantik jadi Menko Polhukam dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) diambil sumpahnya jadi Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus sebagai Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/2/2024). /Foto: Tangkapan Layar 
11:49
21 Pebruari 2024

Jadi Menko Polhukam, Hadi Tjahjanto Telah Laksanakan 3 Tugas dari Presiden di Kementerian ATR/BPN

Mantan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto resmi dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) setelah dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta pada Rabu (21/2/2024).

Dalam kegiatan yang sama, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga turut dilantik oleh presiden menggantikannya sebagai Menteri ATR/BPN.

Pelantikan para menteri negara sisa masa jabatan periode tahun 2019 sampai 2024 tersebut berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34/P Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024.

Keppres tersebut ditetapkan Presiden Jokowi di Jakarta pada tanggal 20 Februari 2024.

Usai pembacaan Keppres, Presiden Joko Widodo kemudian memimpin pengucapan sumpah jabatan para menteri.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Hadi juga akan melakukan serah terima jabatan dengan Plt Menko Polhukam Tito Karnavian di kantor Kemenko Polhukam RI Jakarta pada siang ini.

Melalui video yang diterima Tribunnews.com pada Rabu (21/2/2024), Hadi juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh keluarga besar Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) atas loyalitas dan pengabdian mereka selama ini.

"Kepada seluruh keluarga besar Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional saya ucapkan terima kasih atas loyalitas dan pengabdiannya selama ini yang tulus dan ikhlas membersamai saya melalui kinerja terbaiknya," kata Hadi.

Ia berpesan agar mereka terus meningkatkan kualitas dan integritas tanpa lelah, tanpa mengeluh, dan tanpa berharap.

Hadi pun berpesan kepada mereka agar melakukan tugas sebagai ladang ibadah.

"Keluarga besar Kementerian ATR/BPN dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote tiada kalimat lelah untuk NKRI," kata Hadi.

"Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membimbing dan melindungi langkah-langkah kita," sambung dia.

Yang Telah Dikerjakan Hadi

Tercatat, pada 15 Juni 2022 lalu mantan Panglima TNI Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto diberi mandat oleh Presiden Republik Indonesia Jokowi sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Kala itu, presiden menyampaikan tiga amanat yang ditugaskan kepada Hadi terkait pertanahan dan tata ruang.

Tiga tugas tersebut yakni Penyelesaian Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan, Pemberantasan Mafia Tanah, serta Dukungan Terhadap Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara.

Sejak saat itu, Hadi mulai berkeliling ke seluruh penjuru tanah air Republik Indonesia guna memastikan setiap jengkal tanah di negeri ini terdaftar dan terpetakan.

Hadi juga terus melakukan akselerasi Program PTSL dengan beragam terobosan, mulai dari membangun kolaborasi dengan berbagai pihak hingga mendorong keterlibatan aktif masyarakat dengan melakukan Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (GEMAPATAS).

Selain memasifkan sertipikasi tanah masyarakat, Hadi juga mendorong sertipikasi rumah-rumah ibadah di mana total sebanyak 52.991 berhasil tersertipikasi, tanpa terkecuali, dan diskriminasi. 

Sebagai upaya mengakselerasi pendaftaran tanah wakaf, Kementerian ATR/BPN juga telah melaksanakan penandatanganan kerja sama dengan berbagai lembaga keagamaan untuk mempercepat sertipikasi tanah wakaf serta tanah rumah ibadah. 

Selain itu pemberian hak atas tanah ulayat kepada masyarakat juga menjadi fokus Kementerian ATR/BPN. 

Di bawah kepemimpinan Hadi, Kementerian ATR/BPN telah menyelesaikan hak atas tanah ulayat bagi beberapa kelompok masyarakat adat, di antaranya Suku Anak Dalam di Jambi dan Musi Rawas Utara, Masyarakat Hukum Adat Sawoi di Papua, serta para niniak mamak yang berada di Kabupaten Tanah Datar dan Limapuluhkota di Sumatra Barat.

Hadi memandang tanah ulayat bukanlah penghalang pembangunan dan kami menyadari bahwa masyarakat modern terbentuk dari masyarakat adat, sehingga eksistensi mereka perlu didukung melalui kehadiran negara melalui hak atas tanah.

Selain itu, ia juga mendorong percepatan Sertipikasi Aset-Aset BMN/BMD/BUMN dan BUMD sebanyak 337.359 Aset Pemerintah Pusat/Daerah tersertipikasi. 

Hal tersebut dilakukan sebagai mitigasi penyalahgunaan aset yang dapat mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Pada era kepemimpinan Hadi, program PTSL tercatat telah mendaftarkan 14.123.099 bidang tanah di seluruh Indonesia, di mana 10.389.368 bidang tanah telah bersertipikat. 

Program PTSL di era kepemimpinan Hadi juga tercatat telah memberikan penambahan nilai ekonomi atau economic value added mencapai sekira Rp 87,06 triliun yang berasal dari hak tanggungan, BPHTB, PPH, dan PNBP.

Kementerian ATR/BPN juga telah melaksanakan empat layanan pertanahan secara digital yaitu Hak Tanggungan Elektronik, Pengecekan Elektronik, Roya Elektronik, dan Zona Nilai Tanah Elektronik dalam rangka mengimplementasikan konsep Digital Melayani (DILAN) yang dicanangkan presiden pada tahun 2019.

Pada tahun 2023, Kementerian ATR/BPN juga tercatat telah meluncurkan sertipikat tanah elektronik. 

Tercatat kini sudah terdapat 20 Kantor Pertanahan sebagai pilot project penerapan sertipikat tanah elektronik. 

Selain itu, diinisiasi pula inovasi layanan pertanahan melalui peluncuran Hotline Pengaduan serta Pelayanan Akhir Pekan (PELATARAN) bagi masyarakat yang sibuk beraktifitas dan 7 Layanan Prioritas yang semakin memudahkan masyarakat.

Hadi juga tercatat telah menuntaskan sebagian dari pengadaan tanah di IKN baik untuk pengadaan tanah dermaga logistik, fasilitas bendungan Sepaku Semoi, instalasi pengolahan air limbah, tempat pengolahan sampah dan lain-lain dalam mendukung Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang merupakan salah satu amanat presiden.

Dari 12 paket pengadaan tanah Di IKN, tercatat 6 paket telah berhasil diselesaikan dan 6 paket lainnya sedang dipercepat penyelesaiannya.

Editor: Hasanudin Aco

Tag:  #jadi #menko #polhukam #hadi #tjahjanto #telah #laksanakan #tugas #dari #presiden #kementerian #atrbpn

KOMENTAR