Saat Gaji Kalah Cepat dari Harga Hunian, Pekerja Jakarta Hidup dari Kos ke Kos

JAKARTA, KOMPAS.com – Pagi hari di Jakarta kerap diawali dengan pilihan yang tak sederhana bagi pekerja muda, yakni berangkat lebih pagi demi menembus kemacetan dari pinggiran kota, atau membayar mahal agar bisa tinggal lebih dekat dengan pusat aktivitas.

Di antara gedung perkantoran, halte transportasi publik, dan gang-gang kos yang kian padat, banyak anak muda hidup dalam realitas yang sama, yaitu gaji pas-pasan, biaya hidup terus naik, dan impian memiliki rumah terasa semakin jauh.

Bagi generasi pekerja di awal karier, kos-kosan dan kontrakan tak lagi dipandang sebagai solusi sementara. Hunian sewa itu menjelma menjadi “rumah permanen” tanpa kepastian kepemilikan.

Setiap bulan, sebagian besar penghasilan habis untuk membayar sewa kamar, transportasi, dan kebutuhan harian. Ruang untuk menabung pun semakin sempit.

Di tengah harga properti yang terus melambung, banyak dari mereka terjebak dalam siklus hidup dari kos ke kos.

Efisiensi waktu yang dibayar mahal

Greg (25), pekerja di salah satu agensi komunikasi di Jakarta Selatan, merasakan dilema tersebut sejak memutuskan ngekos hampir dua tahun terakhir.

Ia bekerja sebagai market researcher dan memilih tinggal di Tebet, Jakarta Selatan, untuk memangkas waktu tempuh dari rumah keluarganya di Bogor.

“Kalau dari Bogor, waktu di jalan bisa tiga jam sehari. Aku sadar, efisiensi waktu itu harus dibayar dengan pengeluaran lebih besar,” ujar Greg kepada Kompas.com, Senin (19/1/2026).

Saat ini, Greg membayar kos sekitar Rp 1,4 juta per bulan, belum termasuk listrik. Total pengeluaran untuk tempat tinggalnya mendekati Rp 1,5 juta.

Dengan penghasilan di kisaran Rp 5 juta hingga Rp 7 juta per bulan, Greg mengaku sepanjang 2025 justru berada dalam kondisi defisit secara hitung-hitungan.

“Kalau dihitung, dari gaji yang aku terima, sebenarnya aku minus karena pengeluaran lebih besar dari pemasukan,” kata dia.

Meski sempat terpikir bahwa ngekos sudah tidak lagi masuk akal secara finansial, Greg memilih bertahan. Baginya, waktu yang dihemat bisa dimanfaatkan untuk mencari penghasilan tambahan melalui pekerjaan lepas sekaligus memperluas jaringan profesional.

Properti yang tak lagi realistis

Keinginan membeli hunian sempat terlintas di benak Greg. Ia bahkan mencoba mencari informasi tentang apartemen dan rumah tapak. Namun, harga yang ditemuinya membuat rencana tersebut terasa mustahil.

“Properti sekarang diperlakukan sebagai instrumen investasi. Ada ekspektasi harga harus terus naik,” ujar dia.

Dalam kondisi tersebut, Greg menilai generasi muda dengan gaji setara UMR atau sedikit di atasnya akan kesulitan mengejar kepemilikan hunian, terutama di Jakarta.

“Kalau generasi sebelumnya bisa mencicil 15 tahun, generasiku bisa sampai 30 tahun, itu pun lokasinya jauh dari pusat aktivitas,” kata Greg.

Kantornya berada di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Idealnya, ia ingin tinggal di sekitar wilayah itu. Namun, harga kos di area Blok M sudah menembus Rp 2,5 juta per bulan, jauh di luar anggarannya.

“Nyewa atau ngekos masih jadi pilihan paling masuk akal untuk menghemat waktu dan biaya transportasi,” ujarnya.

Kos sebagai kompromi generasi muda

Pilihan serupa diambil Anna Maria Anggita (28), pegawai swasta yang merantau ke Jakarta. Saat ini, ia ngekos di kawasan Palmerah dengan biaya sekitar Rp 1,2 juta per bulan.

“Karena aku perantau, mau tidak mau harus hidup di kos,” ujar Anna.

Menurut Anna, mahalnya harga hunian memaksa generasi muda memilih antara dua opsi yang sama-sama berat, yaitu tinggal jauh dari kantor dengan konsekuensi waktu dan biaya transportasi, atau tinggal di pusat kota dengan pengeluaran besar.

“Generasi muda perlu memilih antara punya rumah jauh tapi makan banyak waktu, atau punya hunian di tengah kota tapi harus cari pekerjaan tambahan karena income satu saja tidak cukup,” kata Anna.

Ia menilai kos dan kontrakan menjadi pilihan paling rasional meski tanpa kepemilikan, karena lebih dekat dengan tempat kerja dan mengurangi kelelahan akibat perjalanan panjang.

Anna juga menyoroti keterbatasan program rumah subsidi. Menurut dia, kebijakan tersebut kerap dibatasi oleh besaran gaji dan domisili, sehingga pekerja perantau sering kali tidak terakomodasi.

“Banyak yang akhirnya menunda menikah karena harus menabung lebih lama. Harga hunian keburu naik lagi,” ujarnya.

Apartemen: solusi sementara?

Sebagian pekerja muda mulai melirik apartemen sebagai alternatif. Namun, menurut Anna, apartemen sewaan lebih tepat disebut solusi sementara.

“Nyaman, tapi biayanya tinggi. Kalau bukan kepemilikan pribadi, ini bukan solusi jangka panjang,” kata Anna.

Pandangan berbeda disampaikan Syaiful Afif (27), seorang aparatur sipil negara (ASN) yang telah ngekos selama empat tahun.

Bagi Syaiful, selama lingkungan kos nyaman, bebas banjir, dan aksesnya mudah, hunian sewa masih menjadi pilihan masuk akal.

“Kepemilikan apartemen orientasinya short hingga medium term. Tapi kalau sudah disesuaikan dengan kondisi pekerjaan dan keluarga, bisa jadi solusi jangka panjang,” kata dia.

Ia mengaku sempat melihat perumahan subsidi yang lokasinya lebih dari 30 kilometer dari tempat kerjanya. Membayangkan waktu dan tenaga yang habis untuk perjalanan, Syaiful memilih tetap ngekos.

“Hunian itu dipakai bukan hanya untuk tidur, tapi juga untuk menjaga kualitas hidup,” ujar Syaiful.

Rumah subsidi yang tak menjangkau kota

Program perumahan subsidi kerap disebut sebagai solusi pemerintah. Namun, di mata pekerja muda perkotaan, kebijakan ini masih menyisakan banyak celah.

Anna menilai rumah subsidi memiliki batasan lokasi dan kriteria penghasilan yang tidak selalu sesuai dengan kondisi perantau.

Putri (31), karyawan swasta, merasakan tekanan serupa. Awalnya ia ngekos karena rumah di Bekasi terlalu jauh dari kantor. Kini, tanpa keluarga di Jabodetabek, kos menjadi satu-satunya pilihan.

“Mencari hunian layak tapi harganya nggak selangit itu susah banget, terutama di Jakarta Selatan,” kata Putri.

Ia menyaksikan sejumlah temannya harus mencari hunian hingga ke Jakarta Barat karena sulitnya menemukan kos terjangkau di dekat tempat kerja.

Menurut Putri, cicilan KPR yang tinggi dan keterbatasan uang muka membuat banyak anak muda menunda membeli rumah.

“Akhirnya mikirnya kos dulu atau kontrak dulu. Kebutuhan mendesak kebanyakan,” ujar dia.

Putri juga menilai kenaikan biaya hunian tidak sebanding dengan kualitas yang ditawarkan. Fasilitas dan lingkungan sering kali tidak sepadan dengan harga yang harus dibayar.

“Layout rumah subsidi juga sering bikin ragu. Terlihat seperti kos petak. Padahal rumah itu harusnya jangka panjang,” kata Putri.

Analisis ekonomi: harga naik, pendapatan tertinggal

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics & Finance (Indef), M. Rizal Taufikurahman, menilai keterjangkauan hunian di Jakarta memang terus memburuk.

“Kenaikan harga properti dan sewa tidak diimbangi pertumbuhan pendapatan pekerja muda,” ujar Rizal.

Meski indeks harga rumah pasar primer terlihat tumbuh rendah, menurut Rizal, level harga awal sudah terlalu tinggi dan tidak mencerminkan kondisi pasar sekunder di kawasan strategis dekat pusat kerja.

“Rasio harga atau sewa terhadap pendapatan meningkat. Beban cicilan dan sewa menyerap porsi pendapatan yang makin besar,” kata dia.

Faktor suku bunga tinggi, kelangkaan lahan, rigiditas tata ruang, hingga spekulasi properti turut memperparah kondisi.

“Faktor mikro juga berperan, seperti kelangkaan lahan, rigiditas tata ruang, biaya konstruksi tinggi, dan mismatch produk dengan kemampuan bayar generasi muda,” ujar Rizal.

Ia menilai kebijakan moneter, fiskal, dan perumahan perlu dirancang secara terintegrasi. Tanpa peningkatan suplai hunian terjangkau di lokasi strategis, insentif permintaan justru berisiko mendorong kenaikan harga.

Dalam jangka panjang, krisis hunian berdampak pada keputusan hidup generasi muda, mulai dari menunda menikah, tinggal lebih jauh dari pusat kerja, hingga berpindah kota.

“Dampak lanjutannya adalah penurunan produktivitas perkotaan dan pelebaran ketimpangan spasial,” kata Rizal.

Dampak Sosial yang Mengintai

Sosiolog Universitas Negeri Jakarta, Rakhmat Hidayat, menegaskan krisis hunian bukan semata persoalan ekonomi, tetapi juga berdampak pada pola hidup dan interaksi sosial generasi muda.

“Pola hunian memengaruhi pola sosialisasi dan nilai-nilai sosial,” ujar Rakhmat.

Menurut dia, keterbatasan lahan dan lonjakan harga membuat generasi muda terbiasa hidup dalam sewa jangka panjang. Dalam jangka panjang, kondisi ini mempersempit peluang memiliki hunian permanen.

“Krisis hunian ini menjadi isu yang diperjuangkan semua warga kota, bukan hanya generasi muda,” kata Rakhmat.

Ia juga menyoroti perubahan interaksi sosial akibat hunian vertikal dan kos yang cenderung membatasi ruang kebersamaan dibanding permukiman horizontal.

“Kalau tidak ada intervensi, perumahan akan terus menjadi sesuatu yang diperebutkan,” ujarnya.

Antara bertahan dan pergi dari kota

Bagi Greg, masa depan masih dipenuhi tanda tanya. Ia memiliki keinginan suatu hari tinggal di desa, memiliki lahan, dan berkebun. Namun, selama pekerjaan dan peluang masih terpusat di Jakarta, ia merasa terikat pada kota ini.

“Kalau tidak ada regulasi, satu sampai tiga tahun ke depan harga kos di Jakarta bisa makin tidak masuk akal dibanding UMR,” ujar Greg.

Ia berharap pemerintah lebih serius meregulasi harga sewa dan mendorong pembangunan hunian vertikal terjangkau di pusat kota.

“Harapannya Jakarta bisa jadi 15-minute city kerja, belanja, makan, semua bisa dijangkau dalam 15 menit,” kata Greg.

Selama gaji terus tertinggal dari laju harga hunian, kisah hidup dari kos ke kos tampaknya masih akan menjadi cerita bersama generasi pekerja muda Jakarta.

Tanpa perubahan struktural, impian memiliki rumah mungkin akan tetap menjadi angan, atau hanya bisa diwujudkan jauh dari kota yang memberi mereka pekerjaan.

Tag:  #saat #gaji #kalah #cepat #dari #harga #hunian #pekerja #jakarta #hidup #dari