Mens Rea: Di Balik Tawa dan Luka Demokrasi

FENOMENA Mens Rea bukan sekadar panggung hiburan, melainkan laboratorium raksasa yang menelanjangi alam bawah sadar kolektif bangsa kita.

Ketika pertunjukan spesial Pandji Pragiwaksono ini menduduki puncak tayangan Netflix Indonesia pada awal Januari 2026, kita sedang menyaksikan katarsis massal yang merayakan sekaligus melukai demokrasi.

Di balik riuh tawa penonton di Indonesia Arena, tersimpan residu polarisasi yang belum tuntas.

Humor bertransformasi menjadi mekanisme pertahanan ego masyarakat yang lelah, tapi di sisi lain berisiko tergelincir menjadi kekerasan simbolik yang dehumanis.

Judul Mens Rea, yang dalam hukum pidana berarti "niat jahat" atau guilty mind, menjadi metafora ironis.

Pandji, dengan kecerdasan retorikanya, berniat membongkar niat jahat elite politik—seperti isu dinasti dan matinya oposisi—namun dalam prosesnya, ia justru terjebak dalam penghakiman fisik yang problematis.

Kritik tajam dari dr. Tompi mengenai materi "mata mengantuk" Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membuka kotak pandora etika yang selama ini tertutup rapat oleh euforia kebebasan berpendapat.

Perdebatan ini bukan sekadar soal komedi, melainkan ujian kematangan kita dalam membedakan antara kritik substansial yang membangun peradaban dengan bullying yang meruntuhkan martabat kemanusiaan.

Psikodinamika tubuh dan jebakan "lazy thinking"

Dalam perspektif psikologi kognitif kritis, apa yang terjadi antara Pandji dan Gibran adalah benturan antara narasi politik dan realitas medis.

Tompi, dengan otoritas medisnya, mengidentifikasi kondisi mata Gibran sebagai ptosis—kelainan anatomis pada kelopak mata, bukan cerminan karakter malas atau ketidakmampuan berpikir.

Kritik Tompi bahwa menjadikan fisik sebagai lelucon adalah bentuk "kemalasan berpikir" (lazy thinking) menohok jantung persoalan.

Mengapa komedian sekelas Pandji, yang dikenal sebagai edukator politik, memilih jalan pintas menyerang tubuh alih-alih membedah kebijakan?

Jawabannya terletak pada teori Benign Violation dari Peter McGraw dan Caleb Warren (2010). Humor tercipta ketika ada pelanggaran norma yang dianggap "aman" oleh audiens.

Bagi pendukung oposisi yang kecewa pasca-Pemilu 2024, menertawakan fisik penguasa adalah pelepasan agresi yang tertahan.

Namun, Pierre Bourdieu mengingatkan kita tentang kekerasan simbolik—ketika bahasa digunakan untuk mendominasi dan merendahkan liyan.

Menyebut mata ptosis sebagai "mata ngantuk" adalah upaya reduksi paksa: mengubah seorang pemimpin negara menjadi karikatur tak berdaya.

Bahaya latennya adalah normalisasi dehumanisasi. Ketika kita menertawakan kondisi bawaan seseorang—sesuatu yang given dan tak bisa dipilih—kita sedang mengikis empati sosial.

Ini mengingatkan pada kasus Donald Trump yang pernah mengejek jurnalis difabel Serge Kovaleski pada 2015, tindakan yang mencederai etika publik global.

Jika stand-up comedy kita biarkan terjebak pada serangan ad hominem fisik, kita gagal melakukan fungsi kontrol sosial yang edukatif.

Kita hanya memuaskan hasrat purba untuk merundung, yang dalam jangka panjang justru memperkuat mentalitas victimhood pada politisi yang diserang, sekaligus mengalihkan fokus publik dari kritik kebijakan yang jauh lebih urgen.

Algoritma cemoohan dalam ekosistem digital

Masalah ini semakin pelik ketika ditinjau dari kacamata psikologi sosio-digital. Di era Attention Economy, konten yang memicu emosi primitif—seperti ejekan fisik—mendapatkan amplifikasi algoritmik yang masif.

Viralitas potongan video Pandji tentang mata Gibran di media sosial membuktikan bahwa "pasar" kita lebih menyukai sensasi visual daripada dialektika gagasan.

Algoritma platform digital tidak memiliki kompas moral; ia hanya peduli pada engagement. Akibatnya, cemoohan politik dikomodifikasi menjadi produk hiburan yang menguntungkan.

Fenomena ini menciptakan echo chamber berbahaya. Generasi muda yang menyerap konten ini tanpa literasi kritis berpotensi menganggap bahwa merendahkan fisik adalah norma baru dalam berpolitik. Ini adalah bentuk desensitisasi moral yang mengkhawatirkan.

Kita sedang mendidik bangsa untuk menjadi hakim yang kejam terhadap penampilan, bukan penguji yang kritis terhadap pemikiran.

Padahal, tantangan masa depan—mulai dari krisis iklim hingga disrupsi AI—membutuhkan kecerdasan kolektif, bukan kebisingan ejekan.

Lebih jauh lagi, penggunaan humor fisik dalam politik sering kali menjadi bumerang. Alih-alih menjatuhkan legitimasi Gibran, serangan semacam ini justru bisa memicu simpati publik (efek underdog).

Strategi branding "Gemoy" yang sukses diterapkan Prabowo-Gibran membuktikan bahwa masyarakat kita mudah terhubung secara emosional.

Menyerang mereka dengan narasi fisik yang kasar justru memvalidasi posisi mereka sebagai "korban" kedengkian elite intelektual, paradoks yang sering luput dari perhitungan oposisi.

Menuju keadilan restoratif komedi Indonesia

Lantas, bagaimana kita keluar dari jebakan ini? Solusinya tidak terletak pada pelarangan atau kriminalisasi menggunakan UU ITE yang represif, melainkan pada pendekatan Restorative Justice dalam ruang budaya.

Respons Pandji yang terbuka menerima koreksi Tompi dengan mengatakan "Terima kasih koreksinya" adalah langkah awal yang patut diapresiasi. Ini menunjukkan bahwa dialog, bukan somasi, adalah jalan penyelesaian beradab.

Kita membutuhkan pergeseran paradigma dari roasting yang destruktif menuju critical toasting—kritik yang tajam, tapi tetap menghormati martabat manusia.

Komunitas Stand Up Indo dan para seniman publik perlu merumuskan kode etik baru: "Seranglah Keputusan, Bukan Keadaan."

Kritiklah kebijakan hilirisasi, anggaran negara, atau putusan MK, karena itu adalah produk mens rea (niat/pikiran) yang bisa diubah.

Namun, jangan serang mata, warna kulit, atau kondisi medis, karena itu adalah wilayah privat yang suci.

Media arus utama memiliki peran vital untuk mengedukasi publik bahwa tidak semua tawa itu sehat. Kita perlu membangun "imunitas kognitif" agar masyarakat mampu tertawa pada lelucon yang cerdas, tapi berani mengerutkan kening pada bullying berkedok komedi.

Masa depan demokrasi kita bergantung pada kemampuan kita untuk berdebat keras tanpa kehilangan rasa kemanusiaan.

Pada akhirnya, Mens Rea mengajarkan kita satu hal krusial: niat untuk mengkritik penguasa adalah mulia. Namun, niat itu bisa tercederai jika cara yang digunakan justru mereproduksi penindasan yang sama.

Mari kita tertawa untuk memperbaiki negeri, bukan untuk melukai sesama anak bangsa. Karena di atas politik, ada kemanusiaan yang harus selalu kita menangkan.

Tag:  #mens #balik #tawa #luka #demokrasi