Siapa Sebenarnya Dirigen Komunikasi Pemerintah Prabowo?

PEMERINTAHAN Presiden Prabowo Subianto memulai babaknya dengan agenda besar dan ambisius.

Makan Bergizi Gratis (MBG), koperasi desa Merah Putih, penguatan perlindungan sosial, hingga berbagai program pemerataan menjadi wajah utama pemerintahan ini.

Secara substansi, arah kebijakannya jelas, yaitu negara hendak tampil lebih hadir, lebih konkret, dan lebih protektif terhadap kelompok rentan.

Namun, dalam beberapa bulan terakhir, perhatian publik tidak lagi semata tertuju pada isi program. Sorotan justru mengarah pada cara program itu dikomunikasikan.

Ada kesan bahwa suara pemerintah tidak selalu satu irama. Para menteri berbicara, tetapi publik menangkap nada yang berbeda-beda.

Fragmentasi Narasi di Ruang Publik

Kasus penonaktifan 11 juta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI-JK) menjadi titik krusial.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengakui adanya kekeliruan dalam komunikasi pemerintah.

Baca juga: Prabowo Keluar dari Bayang-bayang Jokowi

Pengakuan ini penting, karena jarang persoalan kegaduhan publik diakui sebagai problem orkestrasi pesan, bukan semata kesalahan teknis.

Kegaduhan tidak hanya dipicu oleh substansi kebijakan, melainkan oleh kesan adanya saling lempar penjelasan antar-kementerian.

Satu pihak berbicara soal validasi data, pihak lain menekankan integrasi sistem. Publik akhirnya bukan sekadar mencari kejelasan kebijakan, tetapi juga mencari kejelasan koordinasi.

Pola serupa tampak dalam polemik antara Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengenai pengadaan kapal nasional.

Perbedaan penekanan antara efektivitas industri galangan kapal dan serapan anggaran dipertukarkan secara terbuka.

Secara substansi, perdebatan itu mungkin bagian dari dinamika kebijakan. Namun, ketika disampaikan di ruang publik tanpa satu kerangka narasi yang utuh, ia memberi kesan ketidaksinkronan.

Di sisi lain, pernyataan Menteri HAM Natalius Pigai yang menyebut penolakan terhadap MBG dan koperasi desa Merah Putih sebagai pelanggaran HAM turut memperluas kontroversi.

Kritik dalam demokrasi adalah ruang koreksi, bukan pembangkangan. Ketika kritik diberi label normatif yang berat, publik menangkap adanya tafsir negara yang meluas.

Rangkaian peristiwa ini menunjukkan bahwa persoalan komunikasi bukan insidental, melainkan berulang. Dan jika berulang, ia bukan lagi soal individu, melainkan soal sistem.

Siapa Bertanggung Jawab atas Orkestrasi?

Dalam struktur pemerintahan, sebenarnya tidak ada kekosongan lembaga komunikasi. Ada Kantor Staf Presiden (KSP) yang sejak awal didesain sebagai simpul koordinasi dan pengendali isu strategis lintas kementerian.

Ada pula Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang memiliki mandat mengelola ekosistem informasi dan komunikasi publik.

Baca juga: Koperasi Desa Merah Putih, Sentralisasi Fiskal, dan Pelanggaran Konstitusi

Selain itu, terdapat pula struktur Badan Komunikasi Pemerintah yang secara formal bertugas menyelaraskan narasi kebijakan.

Secara teoritis, konfigurasi ini seharusnya cukup. James E. Grunig dan Todd Hunt melalui Excellence Theory menegaskan bahwa komunikasi organisasi yang efektif mensyaratkan integrasi strategis di tingkat pimpinan.

Komunikasi bukan fungsi tambahan, melainkan bagian dari pengambilan keputusan.

Masalahnya, integrasi kelembagaan tidak otomatis menghasilkan integrasi pesan. KSP mungkin memonitor kebijakan strategis. Komdigi mungkin mengelola kanal informasi.

Namun, pertanyaan kuncinya, siapa yang memastikan setiap menteri berbicara dalam kerangka framing yang sama sebelum tampil di ruang publik?

Di sinilah letak persoalannya. Jika koordinasi dilakukan setelah kegaduhan muncul, maka komunikasi bersifat reaktif.

Padahal, dalam konteks kebijakan strategis, komunikasi semestinya bersifat preventif dan terencana.

Agenda besar seperti MBG atau reformasi perlindungan sosial membutuhkan narasi yang dipersiapkan lintas kementerian, bukan sekadar klarifikasi setelah polemik.

Dalam teori agenda-setting dari Maxwell McCombs dan Donald Shaw menjelaskan bahwa publik membentuk persepsi berdasarkan isu yang diangkat dan cara isu itu dibingkai.

Jika framing berbeda-beda, maka publik tidak melihat satu cerita, melainkan potongan cerita yang berdiri sendiri.

Dalam kondisi seperti ini, lembaga komunikasi pemerintah seharusnya berperan sebagai kurator narasi—bukan sekadar distributor informasi.

Dirigen yang Ditunggu

Pada akhirnya, komunikasi pemerintahan ibarat orkestra. Presiden adalah komposer sekaligus figur sentral.

Namun, dalam praktik sehari-hari, dibutuhkan dirigen yang mengatur tempo dan memastikan setiap instrumen berbunyi pada saat yang tepat.

Baca juga: Penonaktifan BPJS PBI: Penertiban Data atau Mempersempit Akses Kesehatan?

Jika KSP dan Badan Komunikasi Pemerintah berfungsi sebagai pengendali isu strategis, maka ia semestinya menjadi simpul integrasi framing.

Jika Komdigi bertugas mengelola ruang informasi publik, maka ia perlu memastikan pesan yang disalurkan telah selaras secara substansi.

Francis Fukuyama dalam kajiannya tentang trust pernah mengingatkan bahwa kepercayaan adalah modal sosial utama institusi politik.

Kepercayaan tidak lahir hanya dari kebijakan yang baik, melainkan dari konsistensi elite dalam menyampaikannya.

Ketika menteri berbicara dengan nada berbeda, yang dipertaruhkan bukan sekadar persepsi komunikasi, tetapi persepsi soliditas kekuasaan.

Banyak agenda pemerintah memiliki rasionalitas kuat. MBG menjawab persoalan gizi struktural. Koperasi desa Merah Putih menyasar ekonomi akar rumput. Reformulasi perlindungan sosial berupaya menjaga daya beli.

Namun, tanpa orkestrasi komunikasi yang rapi, kebijakan yang baik bisa terseret dalam kebisingan yang tak perlu.

Karena itu, pertanyaan tentang siapa dirigen komunikasi pemerintah bukanlah retorika. Ia menyentuh desain tata kelola kekuasaan.

Apakah fungsi koordinasi komunikasi berada di KSP? Apakah Komdigi memegang kendali framing atau ada lembaga lain? Atau justru masing-masing kementerian berjalan dengan sistem komunikasi sendiri?

Jawaban atas pertanyaan itu akan menentukan bukan hanya efektivitas pesan, tetapi juga kualitas konsolidasi pemerintahan.

Dalam politik modern, komunikasi bukan sekadar etalase kebijakan. Ia adalah fondasi legitimasi. Dan tanpa dirigen yang jelas, harmoni akan selalu menjadi harapan, bukan kenyataan.

Tag:  #siapa #sebenarnya #dirigen #komunikasi #pemerintah #prabowo