Satgas DPR dan Utusan Pemerintah Mulai Berkantor di Aceh Pulihkan Sumatera

- Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana bentukan DPR dan perwakilan menteri mulai berkantor di Aceh.

Mereka menggelar rapat koordinasi dan sinkronisasi perdana bersama 14 perwakilan kementerian/lembaga pemerintah pusat di Posko Pemulihan Pascabencana (Galapana), Aceh, Senin (5/1/2026) kemarin.

Rapat perdana tersebut dipimpin oleh anggota Komisi IV DPR TA Khalid, serta dihadiri para person in charge (PIC) dari kementerian/lembaga yang telah ditunjuk untuk bertugas langsung di Aceh.

Adapun sebanyak 14 kementerian/lembaga yang hadir ialah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Sosial, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Kementerian Komunikasi dan Digital, Satgas Jembatan, PT Telkomsel, PT PLN, Kemendikdasmen, Kementerian PPPA, Kementerian Kesehatan, serta Danantara.

TA Khalid menjelaskan, rapat ini merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi yang digelar di Banda Aceh pada 30 Desember 2025 lalu.

Kala itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad bersama sejumlah anggota DPR dan kementerian/lembaga terkait membahas penanganan dan pemulihan banjir di Sumatra, khususnya Provinsi Aceh.

“Para PIC yang hadir hari ini akan menjadi penghubung utama antara kementerian/lembaga dengan Satgas DPR RI dalam menyusun dan melaksanakan langkah-langkah pemulihan pascabencana secara terpadu,” ujar TA Khalid dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa (6/1/2026).

Dalam rapat tersebut, Satgas DPR bersama para PIC kementerian/lembaga membahas mekanisme pengumpulan, perumusan, serta pengolahan data dan laporan lapangan yang bersumber dari relawan, kementerian/lembaga, serta pemerintah daerah.

Data tersebut akan menjadi dasar pengambilan keputusan dan percepatan tindak lanjut pemulihan.

Identifikasi masalah dan koordinasi langsung

TA Khalid menegaskan Satgas Pemulihan Pascabencana DPR akan terus mengawal koordinasi lintas sektor, memantau perkembangan di lapangan, serta memastikan seluruh rekomendasi dan program pemulihan dapat segera direalisasikan demi kepentingan masyarakat terdampak, khususnya di Aceh.

“Dengan mulai berkantornya 14 PIC kementerian/lembaga di Posko Galapana, diharapkan berbagai kendala di lapangan dapat segera teridentifikasi dan diselesaikan melalui koordinasi langsung,” jelasnya.

TA Khalid meyakini, pola kerja terintegrasi ini diyakini akan membuat proses pemulihan pascabencana berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Tag:  #satgas #utusan #pemerintah #mulai #berkantor #aceh #pulihkan #sumatera