“High Cost” Pilkada Langsung Disebut Salah Kaprah, Ini Alasannya

- Direktur Eksekutif PARA Syndicate, Ari Nurcahyo, menilai pandangan bahwa pilkada langsung berbiaya tinggi keliru dan menyesatkan.

“Jadi jangan salah kaprah, ketika kemarin presiden mengatakan, atau banyak politisi mengatakan pilkada langsung itu high cost, high cost mana? Untuk sistem demokrasi elektoral tidak ada istilah high cost,” ujar Ari dalam diskusi bertajuk “Pegiat Pemilu: Kita Tolak Pilkada Langsung” yang digelar pada Minggu (4/12/2026).

Menurut Ari, biaya pemilu tidak bisa dijadikan alasan untuk menolak pilkada langsung. Sebab, kata dia, pembiayaan pemilu bersifat variabel dan merupakan hasil kesepakatan politik antara lembaga negara.

“Menurut kami high cost-nya yang mana? Kalau pembiayaan pemilu itu variabel sifatnya, anggaran pemilu itu antara legislatif dan eksekutif didiskusikan, bukan prinsip,” kata dia.

Ari juga menegaskan bahwa besarnya biaya politik selama pemilu justru lebih banyak berasal dari praktik yang dilakukan oleh partai politik maupun kandidat, bukan dari sistem pilkada langsung itu sendiri.

“Lagian biaya pemilu yang besar, money politic yang justru dikeluarkan partai politik, caleg, atau kepala daerah, itu urusan mereka,” ucap Ari.

Ia bahkan menyebut narasi high cost yang disampaikan oleh pemerintah dan politisi sebagai sesuatu yang tidak pantas.

“Jadi ketika alasan pemerintah, presiden, politisi kalau itu high cost itu buat saya satu, memalukan, dua memuakkan,” tegasnya.

Ari juga mengkritik perbandingan yang kerap digunakan untuk membenarkan pilkada tidak langsung, dengan merujuk pada negara-negara seperti Australia, Inggris, dan India.

“Apalagi memberikan contoh misalnya di Australia, Inggris, di India itu kepala daerahnya dipilih oleh parlemen, hei! Mereka lupa India, Inggris, Australia itu sistem pemerintahannya parlementer,” ujar Ari.

Ia menekankan bahwa Indonesia memiliki sistem pemerintahan yang berbeda secara fundamental dengan negara-negara tersebut.

“Kita itu republik dan sistem pemerintahannya presidensial sehingga presiden dipilih langsung, kepala daerahnya tidak dipilih parlemen atau DPRD, tapi kepala daerahnya dipilih oleh rakyat secara langsung,” kata Ari.

Tag:  #high #cost #pilkada #langsung #disebut #salah #kaprah #alasannya