Kisah Penguasa Alergi Kritik

SEORANG raja yang diarak para menteri dan hulubanglang berkeliling kota dan disaksikan rakyat di sepanjang jalan dengan sorak-sorai tiba-tiba ketakutan dan malu di depan kerumunan anak-anak.

Mereka tertawa terpingkal-pingkal melihat sang saja. Ada yang aneh dan lucu di mata anak-anak, padahal para menteri, hulubalang dan rakyat di sepanjang jalan bersorak-sorai.

Keanehan dan kelucuan apa yang di lihat anak-anak? Terang saja aneh dan lucu, karena anak-anak melihat sang raja hanya bercelana dalam, tanpa busana.

Anak-anak melihat realitas dan menyatakan apa adanya tentang realitas itu. Anak-anak menyampaikan realitas dengan kejujuran.

Sementara itu, para menteri, hulubalang, dan rakyat di sepanjang jalan menutupi realitas. Sejatinya mata mereka juga melihat keanehan dan kelucuan yang dilihat anak-anak.

Hanya saja, pikiran dan mulut para menteri, hulubalang, dan rakyat dihalang-halangi oleh “sesuatu yang sudah normal” di depan raja: menyembunyikan realitas.

Penguasa yang alergi kritik, saya kira, serupa dengan kisah raja bodoh yang dibohongi penata busana.

Cerita fiksi karya pengarang Denmark, Hans Christian Andersen, menggambarkan bagaimana realitas disembunyikan dengan berbagai cara oleh penguasa yang alergi kritik, termasuk dengan bahasa, dengan kepura-puraan.

Celakalah mereka yang berani mengintip realitas dan mengatakannya secara jujur kepada publik. Meskipun yang dikatakan itu sejatinya hasil mengintip. Ya, hasil mengintip, artinya yang dilihat dan disampaikan ke publik adalah serpihan.

Realitas tak bisa ditangkap secara keseluruhan. Realitas tetap di luar sana. Ia hanya bisa “dibaca/dipahami”, itupun sebagian lewat sarana atau instrumen, termasuk bahasa. Padahal, sifat sarana atau instrumen adalah reduksionistik.

Karena itu, yang ditangkap dan dikatakan sejatinya serpihan. Meskipun diklaim atau dianggap mewakili keseluruhan.

Begitulah, apa yang dikatakan pembuat konten asal Aceh, Sherly Annavita, sejatinya hanyalah serpihan dari realitas bencana di Aceh. Realitas sesungguhnya tetap di luar sana, di Aceh dan Sumatera.

Serpihan lain mungkin disampaikan pembuat konten lain, DJ Donny, atau aktivis Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik, dan yang lain.

Pun ketika Presiden Prabowo Subianto menghabiskan malam Tahun Baru 2026 di lokasi bencana di Desa Batu Hula, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara.

Pak Presiden menangkap langsung serpihan dan menerima serpihan lain dari bawahannya berupa laporan.

Jurnalis juga melaporkan serpihan. Begitu juga influencer, juru bicara pemerintah, seniman, pengamat, peneliti. Baik atas nama lembaga maupun perseorangan.

Realitas mengalami reduksi berkali-kali. Ia dilihat, tak jarang lewat bantuan instrumen. Lalu, dibaca dengan sudut pandang. Di sini juga mengalami reduksi.

Kemudian, ditulis atau dituturkan lewat media, tentu saja reduksionistik. Di ujung sana ditangkap pembaca atau pendengar dengan isi kepala yang bermacam-macam.

Pendek kata, setiap peralihan teks berpotensi mereduksi realitas. Dan, ini pula yang terjadi saat Kepala BNPB menyatakan bahwa bencana banjir di Aceh dan Sumatera hanya "mencekam di media sosial". Ia membuat simpulan dari realitas yang tereduksi berkali-kali.

Mengingat potensi reduksi semacam itu, ruang publik yang berkualitas mengandaikan percakapan yang juga berkualitas, yang jujur terhadap realitas. Serpihan disandingi serpihan lain.

Semakin banyak serpihan muncul di ruang publik niscaya percakapan semakin hidup. Orang Jawa menyebutnya “gayeng”, berpotensi besar untuk saling menyempurnakan serpihan-serpihan.

Karena itu, ruang publik mestinya dibebaskan dari halangan-halangan yang membuat percakapan mandul, percakapan yang tak menemukan sintesis, yang tak sanggup saling menyempurnakan.

Namun, kekuasaan ternyata cenderung tidak menyukainya. Penguasa cenderung menghindar dari percakapan yang “gayeng”.

Yang diproduksi bukan serpihan-serpihan lain untuk disandingkan agar terbentuk percakapan yang “gayeng”, melainkan gertakan-gertakan yang memandulkan percakapan.

Penguasa cenderung tidak menyukai adu narasi, melainkan mengirim simbol-simbol gertakan. Yang klasik, seperti mengirimkan bangkai binatang, mengancam secara verbal. Yang modern, seperti melaporkan ke aparat hukum sebagai tindak pidana.

Di ranah kekuasaan, kejujuran ternyata masih dianggap momok. Kejujuran sungguh menakutkan bagi penguasa.

Atas nama kepentingan tertentu, realitas disembunyikan. Membuka realitas secara jujur dengan terang-benderang dianggap mengganggu kepentingan-kepentingan tersebut.

Walhasil, kekuasaan cenderung menyukai keremang-remangan, bisik-bisik, kepura-puraan.

Dalam kisah karya Hans Christian Andersen di atas, para menteri, hulubalang dan rakyat bersorak-sorai pura-pura melihat raja berbusana sangat indah berbahan emas bikinan penata busana, padahal mengetahui bahwa raja tanpa busana.

Raja pun sesungguhnya tahu bahwa dirinya tanpa busana yang semestinya. Namun, ia tak mau dianggap bodoh. Ia ikut berpura-pura berbusana sangat indah, toh para menteri, hulubalang dan rakyatnya juga berpura-pura.

Bisik-bisik dan kepura-puraan mereka mengakibatkan korupsi dan perampokan kekayaan negara secara sistematis.

Penata busana leluasa mengeruk kekayaan negara berkat bisik-bisik dan kepura-puraan yang sudah dinormalkan. Dan, kejahatan penata busana terbongkar justru oleh kejujuran anak-anak.

Kejujuran pada hakekatnya merupakan sumber peradaban. Ia bukan sekadar keterbukaan inderawi dan akal pikiran, melainkan sekaligus pertimbangan hati nurani (budi) manusia. Kejujuran melahirkan kebaikan dan keindahan, ibu dari etika dan estetika.

Kejujuran pula, saya kira, sumber energi yang membangkitkan kepahlawanan. Di mana pun dan kapan pun terjadi ketidakadilan sosial dan pengingkaran terhadap harkat martabat manusia, di sana bangkit perlawanan, muncul kepahlawanan.

Sudah cukup lama negeri ini berada pada atmosfer bisik-bisik dan kepura-puraan, keremang-remangan. Bukankah secara natural kejahatan seringkali berlangsung di wilayah remang-remang?

Walhasil, menurut saya, proses kreatif bangsa merosot tajam. Kita mencatat dengan bangga karya-karya agung para pendahulu, seperti Borobudur, Kapal Pinisi, sistem irigasi Subak, seni wayang purwa, bahasa Indonesia, Pancasila, Konferensi Asia-Afrika, dan masih banyak yang lain.

Lalu, apa yang dihasilkan oleh tradisi bisik-bisik dan kepura-puraan? Alih-alih menghasilkan karya-karya bermutu yang dilandasi pemikiran kemanusiaan yang kuat untuk menjawab tantangan Indonesia ke depan, saya khawatir, untuk sekadar memilah dan memilih apa yang baik dan bermutu untuk bangsa ini kita tak mampu.

Lihatlah, betapa susah kita menghentikan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), yang sudah jelas-jelas menyengsarakan kehidupan bangsa. KKN bukan melemah, sebaliknya malah menguat, terkesan dipelihara untuk saling menyandera.

Kita juga gagap menerjemahkan demokrasi. Pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung dikeluhkan berat di ongkos, tak efisien, tapi tak ada yang berani menghentikan politik uang. Tak ada dekrit stop politik uang oleh semua partai politik.

Kini, justru diwacanakan Pilkada hendak dikembalikan kepada DPRD. Kepala daerah tidak dipilih langsung melalui pemilu, tapi dipilih oleh anggota DPRD.

Kita sudah lupa alasan amandemen UUD 1945 yang mengubah pilihan kepala daerah oleh DPRD menjadi pilkada langsung.

Atau, jangan-jangan tak punya imajinasi kreatif perihal politik bernegara yang visioner untuk Indonesia dengan segenap kompleksitas masalahnya.

Apakah kita akan meniru kisah raja bodoh yang ditulis Hans Christian Andersen? Membungkam mulut anak-anak yang dengan kejujurannya menertawakan sang raja yang tak berbusana? Mau terus bertopeng, berpura-pura?

Kritik (membuka realitas) tak jarang menakutkan penguasa. Namun, kritik lah pada akhirnya pelamat negara.

Tag:  #kisah #penguasa #alergi #kritik