Anggaran Darurat Daerah Bencana Kritis, Usul Bantuan Rp 2 Miliar per Kabupaten/Kota

 Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa anggaran belanja tidak terduga (BTT) di sejumlah daerah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat kini berada dalam kondisi kritis.

Laporan tersebut disampaikan Tito dalam rapat penanganan bencana yang dipimpin Presiden di Banda Aceh, Minggu (7/12/2025) malam.

“Anggaran mereka yang diandalkan dalam keadaan krisis namanya belanja tidak terduga pak, tapi karena akhir tahun sangat tipis, ada yang cuma Rp 75 juta, ada yang Rp 300 juta,” kata Tito.

Mendagri menjelaskan bahwa meski pemerintah pusat telah menyalurkan bantuan pangan, BBM, dan beras, terdapat kebutuhan-kebutuhan kecil di lapangan yang tidak dapat ditutup oleh anggaran daerah.

“Misalnya popok bayi, kebutuhan perempuan, dan hal-hal kecil lain yang biasanya membuat mereka meminta bantuan tambahan,” katanya.

Tito menyebutkan bahwa Kemendagri telah meminta provinsi dan kabupaten/kota lain yang masih memiliki simpanan anggaran untuk membantu daerah terdampak.

Hingga kini, sekitar Rp 34 miliar bantuan telah tersalurkan, termasuk Rp 3 miliar untuk Kabupaten Lhokseumawe yang dikirim dari daerah lain.

Meski demikian, Tito mengusulkan agar pemerintah pusat turut memberikan bantuan langsung guna memperkuat kemampuan daerah dalam menangani kebutuhan mendesak warga.

“Kalau Bapak berkenan, kondisi 52 kabupaten/kota ini sangat tipis. Mungkin bisa dibantu Rp 2 miliar per kabupaten/kota sebagai pegangan untuk membantu masyarakat dalam kebutuhan kecil yang mendesak,” ujarnya.

Presiden Prabowo kemudian menanyakan rincian usulan tersebut. “Itu apa? Per kabupaten?” tanya Presiden.

“Per kabupaten, Pak. Dikalikan 52,” jawab Tito.

Presiden Prabowo menyetujui usulan itu dan meminta agar proses penyaluran bantuan dilakukan dengan cepat.

“Baik, kita segera, ya,” kata Presiden.

Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, menyampaikan bahwa Provinsi Aceh memerlukan anggaran sebesar Rp 25,41 triliun untuk pemulihan pascabencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda wilayah tersebut.

“Tadi dari Bapak Menteri PU (Pekerjaan Umum), khusus untuk Aceh saja, pemulihan sampai dengan saat ini kondisi seperti semula membutuhkan anggaran Rp 25,41 triliun,” ungkap Suhartoyo.

Hingga Minggu (7/12/2025) pukul 19.00 WIB, tercatat sebanyak 37.546 rumah warga di Provinsi Aceh mengalami kerusakan. Kerusakan ini terbagi dalam beberapa kategori, mulai dari rusak ringan, rusak sedang, hingga rusak berat.

“Rusak berat ini termasuk yang hilang, tersapu banjir,” tegas Suharyanto.

Selain rumah warga, kerusakan juga meluas ke berbagai fasilitas umum, termasuk jembatan, jalan, tempat ibadah, sekolah, pondok pesantren, rumah sakit, dan puskesmas.

Pemerintah juga telah mendata kerugian sektor pertanian, mencakup lahan tanaman pangan, ternak, sawah, kebun, tambak, serta kantor perkantoran yang terdampak bencana.

Tag:  #anggaran #darurat #daerah #bencana #kritis #usul #bantuan #miliar #kabupatenkota