Pemerintah Tolak Bantuan Asing, Gubernur Aceh Khawatir Korban Bencana Meninggal Kelaparan

Baca 10 detik

• Uni Emirat Arab menyatakan siap mengirim bantuan kemanusiaan untuk korban bencana di Sumatra, menunggu izin resmi Indonesia.
• Pemerintah Indonesia melalui Menlu dan Mensesneg menyatakan masih mampu tangani bencana menggunakan APBN tanpa bantuan luar.
• Tercatat 914 korban meninggal di Sumatra akibat bencana, sementara Gubernur Aceh khawatir terjadi kelaparan di daerah terisolir.

Uni Emirat Arab (UEA) menyatakan kesiapan penuh untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan ke daerah-daerah yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor di Pulau Sumatra.

Namun, Dubes UEA untuk Indonesia, Abdulla Salem Al Dhaheri, menegaskan bahwa pengiriman bantuan tersebut masih menunggu keputusan resmi dan permintaan dari Pemerintah Indonesia.

"Kami akan selalu mendukung permintaan Indonesia, asalkan mereka menyatakan 'ya, Indonesia terbuka untuk upaya internasional', kami akan menjadi yang pertama menanggapi," kata Dubes Al Dhaheri dalam sebuah acara temu media di Jakarta, Sabtu (6/12/2025), dikutip via Antara.

Al Dhaheri menambahkan bahwa pihaknya telah menerima komunikasi dari kabinet dan diinstruksikan berkonsultasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI terkait pengiriman bantuan.

UEA memahami bahwa Indonesia belum menetapkan bencana ini sebagai keadaan darurat nasional.

Dubes juga menyebut bahwa UEA memiliki hubungan baik dan akan berkonsultasi langsung dengan pemerintah provinsi terdampak terkait bantuan.

Tawaran bantuan internasional ini muncul di tengah sikap Pemerintah Indonesia yang hingga kini masih menangani bencana secara mandiri.

Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, menyampaikan bahwa Indonesia masih sanggup mengatasi penanganan bencana di Sumatra tanpa memerlukan bantuan dari negara-negara sahabat.

Meskipun demikian, Sugiono tetap menyampaikan terima kasih atas tawaran bantuan dari negara sahabat, menyebut tawaran tersebut mencerminkan kepedulian global terhadap situasi di Indonesia.

Pernyataan serupa disampaikan sebelumnya oleh Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, yang memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) cukup untuk mengatasi bencana.

"Untuk sementara ini belum ya meskipun kami juga mewakili pemerintah Republik Indonesia menyampaikan terima kasih karena banyak sekali atensi dari negara-negara sahabat. Baik yang mengucapkan keprihatinan maupun yang ingin memberikan bantuan kami mengucapkan terima kasih. Namun demikian, kita merasa bahwa pemerintah dalam hal ini kita semua masih sanggup untuk apa namanya mengatasi seluruh permasalahan kita hadapi," ujar Prasetyo.

Ia menyebut, Dana Siap Pakai yang dimiliki pemerintah berada di kisaran Rp500 miliar. Presiden juga telah memberikan instruksi langsung bahwa APBN siap ditambahkan jika Dana Siap Pakai ini memerlukan top up.

Kekhawatiran Kelaparan di Daerah Terisolir

Sikap pemerintah yang menolak bantuan internasional dihadapkan pada realitas lapangan yang kian mencekam.

Korban meninggal dunia di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terus bertambah, dengan total mencapai 914 orang hingga Sabtu sore, 6 Desember 2025. Angka ini bertambah 47 jiwa dari posisi sehari sebelumnya.

Rincian korban tewas terbanyak berada di Aceh (359 jiwa), diikuti Sumatera Utara (329 jiwa), dan Sumatera Barat (226 jiwa). Korban hilang tercatat 389 orang, berkurang dari data sebelumnya 521 orang setelah beberapa korban dilaporkan selamat.

Di tengah lonjakan angka ini, kekhawatiran serius diungkapkan oleh Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem. Ia menyampaikan bahwa banyak warganya di daerah terisolir berpotensi meninggal dunia bukan karena banjir, melainkan karena kelaparan akibat terhambatnya distribusi logistik.

Ia menyebut Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, dan sebagian Bireuen sebagai daerah terparah yang sangat membutuhkan pasokan sembako dan air bersih, terutama di wilayah pedalaman yang belum terjamah bantuan.

Tag:  #pemerintah #tolak #bantuan #asing #gubernur #aceh #khawatir #korban #bencana #meninggal #kelaparan