



Hari Pertama Retreat Kepala Daerah: 47 Absen Tanpa Alasan, Kader PDI-P Tunggu Instruksi
- Orientasi kepala daerah (retreat) telah dimulai pada Jumat (21/2/2025).
Beragam peristiwa menjadi pengantar acara retret tersebut. Namun yang paling menjadi sorotan adalah dampak dari surat instruksi Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Megawati Soekarnoputri.
Sebagai informasi, Megawati meminta menunda keberangkatan retreat para kepala daerah yang merupakan kader dari PDI-P.
Permintan ini disampaikan Megawati merespons penahanan Sekretaris Jenderal PDI-P, Hasto Kristianto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (20/2/2025).
"Selanjutnya, DIINSTRUKSIKAN kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah PDI Perjuangan, sebagai berikut:
- Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum.
- Tetap berada dalam komunikasi aktif dan standby commander call," tulis surat yang dikeluarkan DPP PDI-P yang ditandatangani langsung Megawati.
Instruksi itu memengaruhi kehadiran kepala daerah yang akan mengikuti retret di Magelang.
47 absen tanpa alasan
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengatakan, dari 53 kepala daerah tidak hadir, enam di antaranya memberikan alasan seperti dalam keadaan sakit atau berhalangan karena acara keluarga.
Namun, 47 kepala daerah lainnya tak hadir tanpa alasan yang jelas.
Oleh sebab itu, Bima Arya mengimbau kepada kepala daerah yang berhalangan hadir untuk mengirim wakil kepala daerahnya dalam retreat tersebut.
Jika wakil kepala daerahnya masih berhalangan, Kemendagri meminta agar kepala daerah mengutus sekretaris daerah untuk mengikuti acara retreat tersebut.
"Kalau kepala daerah dan wakil tidak hadir karena apa yang disampaikan di sini harus sampai ke daerahnya, maka diminta untuk mengirimkan sekretaris daerahnya. Kalau kepala daerah dan wakil tidak bisa hadir juga, sekda ditunggu kedatangannya di sini," imbuh dia.
Namun, syaratnya, kepala daerah yang mengutus sekda harus tetap ikut retreat untuk gelombang berikutnya yang masih menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2024.
Terlambat karena pesawat
Saat Wamendagri Bima Arya menggelar konferensi pers terkait jumlah kepala daerah yang hadir, terdapat dua kepala daerah dari wilayah Papua yang tiba-tiba muncul.
Mereka berdua muncul setelah seluruh kepala daerah yanng hadir lebih dulu sudah berada di dalam Akademi Militer.
Momen ini membuat Bima Arya harus menghitung kembali jumlah kehadiran kepala daerah di hari pertama retret ini.
"Pesawat telat ya Kakak? Pesawat telat, ini saksi sendiri," kata Bima.
Dia kemudian menghitung kembali kepala daerah yang tidak hadir tanpa alasan jelas dari semula yang berjumlah 49 kini menjadi 47 orang.
Bima sempat berkelakar, jika ditunggu sampai malam, mungkin 47 kepala daerah yang tidak hadir bisa dihadirkan semua.
"Kita nunggu aja sampai magrib ya," imbuhnya disambut tawa awak media.
Bima mengatakan, keterlambatan kepala daerah dari wilayah timur Indonesia sangat dimaklumi karena keterbatasan penerbangan secara langsung menuju Yogyakarta.
Menunggu instruksi dari Yogyakarta dan Magelang
Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo yang juga merupakan kader PDI-P menjelaskan, sebagian besar kader PDI-P yang tidak hadir dalam retret kini berada di Yogyakarta dan Magelang, dekat lokasi Akademi Militer.
Mereka kini menunggu instruksi dari Megawati, kapan harus bergerak mengambil sikap sesuai arahan partainya.
"Teman-teman kepala daerah yang dari PDI-P hari ini kan sudah banyak yang sampai di Yogyakarta, sehingga tentu mereka kemudian menghentikan langkahnya, dan stay dulu di Yogyakarta," kata dia.
Meski tidak menyebut angkanya berapa, Hasto mengatakan, beberapa kepala daerah dari Maluku Utara dan Bangka Belitung masih terus menanti keputusan partai.
"Ada juga yang sudah ada di hotel seperti Pak Gubernur Bali (Wayan Koster). Saya sebagai tuan rumah di Jogja menyambangi," ucap dia.
Masinton yang tertukar
Selain peristiwa ketegangan antara PDI-P dan pemerintah saat ini, ada beragam peristiwa lain yang unik dan lucu di hari pertama retreat.
Salah satunya terekam awak media saat mengira Bupati Bulungan, Syarwani, sebagai politikus PDI-Perjuangan, Masinton Pasaribu, yang juga merupakan Bupati Tapanuli Tengah.
Kesalahpahaman ini terjadi saat Syarwani tiba di Bandara Yogyakarta International Airport pada Jumat (21/2/2025).
Penampilan dan wajahnya yang mirip Masinton membuat sejumlah wartawan langsung mengajukan pertanyaan terkait instruksi Megawati yang meminta kadernya menunda retreat di Magelang.
Saat dikejar wartawan, Syarwani yang merupakan Kader Partai Golkar, dengan tegas membantah bahwa dirinya adalah kader PDI-P.
"Saya bukan orang PDI, Mas," kata Syarwani menjawab para wartawan.
Lupa diberi gelang kesehatan
Di saat para peserta lain menunjukkan warna gelang kesehatannya kepada awak media, satu kepala daerah yakni Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda tidak mengenakan.
Dia tak menggunakan gelang berwarna hijau sebagai penanda sehat, kuning sebagai penanda kurang sehat dan merah sebagai penanda atensi khusus karena penyakit.
Sherly menyebut belum diberikan, padahal sudah dicek kesehatan seperti yang dilakukan para kepala daerah lainnya.
"Saya belum dapat gelang, enggak tahu mungkin nanti diberikan," ucap dia.
Meski belum mendapat gelang seorang diri, Sherly mengatakan kondisi fisiknya dalam keadaan sehat.
Sherly juga menyebut seragam komponen cadangan (komcad) yang dikenakan sangat seru dan keren.
Dia berharap bisa mengikuti retret ini dengan baik khususnya terkait materi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
"Saya sangat tertarik untuk memahami lebih dalam lagi tentang Asta Cita Presiden Prabowo dan ketahanan pangan ekonomi biru sehingga kami di Maluku Utara yang perlu dapat memastikan Asta Cita Presiden Prabowo teraplikasi dengan baik," kata dia.
Tag: #hari #pertama #retreat #kepala #daerah #absen #tanpa #alasan #kader #tunggu #instruksi