Megawati Larang Kepala Daerah Ikut Retret, PDIP Tunjukkan Keberanian Lawan Prabowo

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, mengatakan instruksi Megawati Soekarnoputri agar seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP tak mengikuti retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, cukup mengkhawatirkan.

Dedi menegaskan, wibawa Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dipertanyakan apabila instruksi tersebut dipatuhi oleh seluruh kader PDIP.

Sebab, Prabowo merupakan inisiator dari retret untuk seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024.

"Selain menghamburkan anggaran, faktanya program tersebut tidak mengikat kepala daerah yang berada di bawah kendali Kemendagri," kata Dedi dalam keterangannya, Jumat (21/2/2025).

Selain itu, Dedi menjelaskan bahwa instruksi Megawati tersebut menandakan PDIP mulai berani menunjukkan perlawanan pada Pemerintahan Prabowo.

Menurutnya, tak tertutup kemungkinan PDIP juga menginstruksikan hal serupa kepada seluruh anggota DPR-nya. Di mana, kader PDIP di Senayan sangat dominan.

"Jika ini dilakukan Prabowo terancam kehilangan kepercayaan dan legitimasi PDIP. Tentu, risiko terbesarnya bisa membuat Prabowo jatuh secara dini," ujar Dedi.

Tak hanya itu, Dedi menegaskan bahwa maraknya aksi demontrasi yang saat ini muncul, mengindikasikan pemerintah alami krisis kepercayaan publik.

"PDIP bisa saja ikut menggerakkan massa mendorong adanya perubahan. Jika itu terjadi posisi Prabowo benar-benar tersudut," ucapnya.

Karenanya, dia menyarankan pemerintah untuk merespons gerakan PDIP dengan mengurangi tekanan pada publik, serta mengevaluasi arah kebijakan.

"Dan tidak sewenang mengambil program populis.  Mendahulukan kepentingan bangsa dibanding kepentingan janji politik," ungkap Dedi.

Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, telah menginstruksikan seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP untuk menunda mengikuti retret di Akmil Magelang.

Instruksi tersebut disampaikan Megawati melalui surat bernomor 7294 /IN/DPP//2025 pada Kamis (20/2/2025).

Dalam surat tersebut tertulis, Megawati menegaskan bahwa permintaan penundaan ini berkaitan dengan dinamika politik nasional yang terjadi, terutama setelah Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Megawati menyatakan bahwa keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan AD-ART PDIP, khususnya Pasal 28 Ayat 1, yang menyebutkan bahwa Ketua Umum memiliki kewenangan penuh dalam mengendalikan kebijakan dan instruksi partai.

Dalam surat itu, Megawati menyampaikan dua poin penting, yakni; pertama, kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21 28 Februari 2025. 

"Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum," tulisnya.

Kedua, tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call.

 

 

Tag:  #megawati #larang #kepala #daerah #ikut #retret #pdip #tunjukkan #keberanian #lawan #prabowo