Wali Kota Semarang Mbak Ita Jadi Tersangka Korupsi, Atur Proyek Pengadaan Meja Kursi Rp20 M

Mantan Wali Kota Semarang, Jawa Tengah, Hevearita Gunaryanti Rahayu alias Mbak Ita, resmi ditetapkan menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan pemerintahan Semarang, Rabu (19/2/2025).

Dia juga ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan suaminya, Alwin Basri.

Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo, menuturkan Mbak Ita dan suaminya memperoleh fee dari proyek pembuatan meja dan kursi di Dinas Pendidikan Kota Semarang untuk tahun anggaran 2023.

"Bahwa sejak HGR dan AB, telah menerima sejumlah uang dari fee atas pengadaan meja dan kursi pabrikan SD pada Dinas Pendidikan Kota Semarang tahun anggaran 2023. Pengaturan proyek dari Bappenda Semarang," tutur Ibnu dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu.

Ibnu menuturkan peristiwa berawal ketika pada November 2022, Mbak Ita dan Alwin mengumupulkan Sekretaris Daerah (sekda) dan seluruh Kepala Dinas Pemkot Semarang di kediamannya sesaat setelah dilantik menjadi Wali Kota Semarang.

Dalam pertemuan tersebut, Mbak Ita dan suaminya meminta kepada seluruh jajaran agar mematuhi seluruh perintah darinya.

Lalu, pada 17 Desember 2022, Alwi memperkenalkan Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Semarang berinisial MA kepada Direktur PT Deka Sari Perkasa berinisial RUD.

"Dan memerintahkan MF untuk menunjuk PT tersebut menjadi penyedia pengadaan meja kursi yang akan dianggarkan dalam APBD-P 2023," kata Ibnu.

Setelah itu, Mbak Ita memerintahkan masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menyisihkan 10 persen anggaran untuk digunakan di APBD-P.

Selain itu, kata Ibnu, Mbak Ita juga meminta ke Dinas Pendidikan Kota Semarang untuk mengurangi beberapa pekerjaan fisik.

Lalu, suami Mbak Ita, Alwin memerintahkan BB untuk memasukkan anggaran pengadaan meja dan kursi ke APBD 2023 sebesar Rp20 miliar pada Juli 2023.

"Dan menunjuk RUD PT Deka Sari Perkasa sebagai pemenang pengadaan meja kursi pabrikan SD."

"Selain itu, AB memerintahkan KA untuk mengurus teknis terkait penunjukkan PT tersebut dan selanjutnya memerintahkan MF untuk menunjuk PT Deka Sari Perkasa," jelas Ibnu.

Hal ini pun sudah diketahui oleh Mbak Ita dan memerintahkan BB untuk segera membahasnya.

Kemudian, MA menyusun penganggaran meja dan kursi sebesar Rp20 miliar untuk APBD-P tahun anggaran 2023.

"Dan MF melakukan pengaturan untuk memenangkan PT Deka Sari Perkasa dengan cara menyusun spek sesuai dengan PT Deka Sari Perkasa," ujarnya.

Setelah itu, Mbak Ita bersama dengan DPRD Semarang mengesahkan APBD-P tersebut yang sudah tersusun penganggaran terkait pembelian meja dan kursi.

Pada 1 November 2023, Ibnu menuturkan MF langsung menunjuk PT Deka Sari Perkasa sebagai pemenang tender pengadaan meja dan kursi setelah disahkannya APBD-P Semarang.

"Surat pesanan meja nomor B3982027112023 senilai Rp10.769.106.000 dan pesanan kursi nomor B3983027112023 senilai Rp7.656.240.000," ungkap Ibnu.

Ibnu menuturkan dari proses ini, Alwi memperoleh uang sebesar Rp1,7 miliar dari PT Deka Sari Perkasa.

Akibat perbuatannya, Mbak Ita dan suaminya dijerat Pasal 12 huruf a, b, f, dan Pasal 12B UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Ibnu menuturkan saat ini Mbak Ita dan suaminya ditahan di Rutan Kelas I cabang Rutan KPK Jakarta Timur selama 20 hari ke depan.

"(Penahanan) terhitung sejak 19 Februari 2025 sampai dengan 10 Maret 2025," katanya.

(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)

Tag:  #wali #kota #semarang #mbak #jadi #tersangka #korupsi #atur #proyek #pengadaan #meja #kursi #rp20