BI: Transaksi QRIS Didominasi UMKM, Volume dan Nilainya Terus Naik

- Digitalisasi sistem pembayaran dinilai menjadi katalisator dalam transformasi sektor ekonomi dan keuangan domestik.

Bank Indonesia (BI) dalam Laporan Perekonomian Indonesia (LPI) 2025 menyatakan, layanan keuangan berbasis teknologi seperti dompet elektronik (e-wallet), mobile banking, dan pembayaran berbasis kode respons cepat Indonesia Standard (QRIS) mendorong transaksi menjadi lebih cepat dan efisien.

Perkembangan tersebut tercermin dari lonjakan transaksi ekonomi dan keuangan digital sepanjang 2025.

Baca juga: BI Targetkan QRIS Dapat Digunakan di 8 Negara Tahun Ini, China dan Korea Selatan Mulai Kuartal I 2026

DOK. GoPay Ilustrasi pembayaran menggunakan QRIS.

Pada November 2025, volume transaksi pembayaran digital tercatat mencapai 4,66 miliar transaksi atau tumbuh 41,12 persen secara tahunan (year on year/yoy), didukung oleh perluasan akseptasi pembayaran digital di berbagai sektor.

Volume transaksi melalui aplikasi mobile dan internet masing-masing tumbuh 15,91 persen (yoy) dan 16,11 persen (yoy).

Sementara itu, transaksi QRIS mencatat pertumbuhan paling tinggi, yakni 143,64 persen (yoy).

"Dalam sejumlah kajian akademik, digitalisasi pembayaran disebut memiliki dampak luas terhadap perilaku konsumsi. Studi Chen et al. (2019) menemukan bahwa platform pembayaran digital mendorong peningkatan konsumsi melalui kemudahan bertransaksi, pengelolaan keuangan yang lebih baik, serta peningkatan kepercayaan konsumen," tulis bank sentral dalam LPI 2025.

Baca juga: Musisi Jalanan Malioboro Kini Bisa Terima Apresiasi Lewat QRIS

Digitalisasi dan inklusi keuangan

SHUTTERSTOCK/Sanubareeey Penggunaan QRIS untuk transaksi digital.

BI menilai, salah satu dimensi penting dari digitalisasi sistem pembayaran adalah dampak positifnya terhadap inklusi keuangan.

"Mengacu pada penelitian Demirgüç-Kunt et al. (2018), akses yang lebih luas terhadap layanan keuangan formal yang dimediasi teknologi digital membuka peluang bagi kelompok masyarakat unbanked, termasuk pelaku usaha mikro dan rumah tangga di wilayah pedesaan," kata bank sentral.

Di Indonesia, urgensi perluasan inklusi keuangan masih tinggi. Sekitar 44 persen penduduk dewasa tercatat belum memiliki rekening keuangan formal pada 2024.

Kondisi tersebut mendorong perlunya peningkatan adopsi pembayaran digital oleh konsumen dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai jalur strategis untuk mempercepat inklusi keuangan nasional.

Baca juga: Jangan Mau Dikenakan Biaya Admin Saat Bayar Pakai QRIS, Ini yang Harus Dilakukan

Dalam konteks ini, BI menyatakan QRIS berperan sebagai pintu masuk UMKM ke dalam ekosistem ekonomi digital.

QRIS merupakan standar nasional yang dibangun untuk memfasilitasi berbagai instrumen dan sumber dana pembayaran, baik secara offline maupun online, agar dapat saling terhubung (interkoneksi) dan interoperable.

Melalui fasilitasi proses onboarding merchant QRIS, pelaku UMKM memperoleh akses terhadap akun pembayaran digital. Akses tersebut membuka peluang bagi UMKM untuk masuk ke dalam ekosistem digital secara lebih luas, termasuk memanfaatkan layanan keuangan lain seperti pembiayaan dan investasi.

Ketersediaan catatan transaksi elektronik (electronic track record) dinilai turut memperkuat profil kelayakan keuangan UMKM.

Baca juga: Cashless Tanpa Nurani: QRIS, Rupiah, dan Warga Terpinggirkan

Data transaksi yang terdokumentasi secara digital dapat dimanfaatkan untuk menilai risiko dan kelayakan usaha, sehingga memperbesar peluang akses pembiayaan formal.

UMKM dominasi merchant QRIS

canva.com Ilustrasi QRIS, pembayaran menggunakan kode QRIS. Cashback belanja yang tercatat sebagai penghasilan di sistem Coretax memicu kekhawatiran wajib pajak. Pengamat pajak menjelaskan dasar hukum dan implikasinya terhadap pelaporan SPT Tahunan.

Bank sentral mencatat, transaksi QRIS saat ini didominasi oleh UMKM, baik dari sisi jumlah merchant, volume transaksi, maupun nilai transaksi.

Pada kuartal IV 2025, merchant UMKM mencapai 40,92 juta atau 95,74 persen dari total merchant QRIS. Artinya, hampir seluruh merchant QRIS berasal dari segmen usaha mikro, kecil, dan menengah.

Dari komposisi tersebut, usaha mikro (UMI) memiliki pangsa terbesar, yakni 62,72 persen dari total merchant QRIS. Posisi berikutnya ditempati usaha kecil (UKE) sebesar 27,94 persen dan usaha menengah (UME) sebesar 5,08 persen.

Baca juga: Kaleidoskop 2025: QRIS Makin Mendunia, Bagaimana Transaksi Tunai?

Dominasi UMKM juga terlihat dari sisi volume transaksi. Pada kuartal IV 2025, total transaksi QRIS yang dilakukan oleh merchant UMKM mencapai 3,74 miliar transaksi atau setara 72,42 persen dari total transaksi QRIS nasional.

Jika dirinci berdasarkan skala usaha, usaha kecil mencatat pangsa volume transaksi terbesar sebesar 35,19 persen. Disusul usaha menengah sebesar 19,36 persen dan usaha mikro sebesar 17,87 persen.

Sejalan dengan volume transaksi, nilai nominal transaksi UMKM melalui QRIS juga menunjukkan porsi dominan. Nominal transaksi UMKM tercatat mencapai Rp 332,68 triliun atau 72,17 persen dari total nilai transaksi QRIS.

Dari sisi nominal, usaha kecil kembali mendominasi dengan pangsa sebesar 35,90 persen. Selanjutnya usaha menengah sebesar 22,92 persen dan usaha mikro sebesar 13,34 persen.

Baca juga: Tak Perlu Ribet Tukar Uang, Pakai QRIS di Luar Negeri Lebih Murah dan Praktis

Pertumbuhan signifikan dibanding 2024

Dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya, volume maupun nominal transaksi merchant UMKM melalui QRIS pada kuartal IV 2025 menunjukkan peningkatan signifikan.

Volume transaksi UMKM QRIS tumbuh 125,16 persen (yoy). Peningkatan paling tinggi terjadi pada usaha kecil yang mencatat pertumbuhan 166,23 persen.

Dok BI Solo Barcode QRIS terpasang di becak di Solo, Jawa Tengah.

Usaha mikro tumbuh 162,47 persen, sementara usaha menengah tumbuh 59,49 persen.

Dari sisi nominal transaksi, pertumbuhan juga tercatat tinggi, yakni 96,26 persen (yoy). Pertumbuhan nominal transaksi didominasi oleh usaha kecil dengan kenaikan 147,08 persen.

Baca juga: QRIS Menguat, Sinyal Penting Arah Transformasi Ekonomi RI

Usaha mikro mencatat pertumbuhan 126,80 persen dan usaha menengah 40,14 persen.

Data tersebut menunjukkan peningkatan aktivitas transaksi pada merchant UMKM yang telah terintegrasi dalam ekosistem pembayaran digital QRIS.

Kenaikan baik dari sisi volume maupun nominal mencerminkan semakin luasnya pemanfaatan QRIS oleh pelaku usaha.

Volume per merchant dan tren ticket size

Selain pertumbuhan agregat, BI juga mencatat tren peningkatan volume transaksi per merchant UMKM QRIS. Pada kuartal IV 2025, volume transaksi per merchant UMKM QRIS tumbuh 82,78 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Baca juga: Pidato di KTT G20 2025, Gibran Pamerkan QRIS dan Makan Bergizi Gratis

Kenaikan volume per merchant paling tinggi terjadi pada usaha kecil, yakni 141,56 persen. Usaha mikro mencatat pertumbuhan 97,69 persen, sementara usaha menengah tumbuh 61,02 persen.

Di sisi lain, ticket size atau nilai rata-rata per transaksi UMKM melalui QRIS menunjukkan tren semakin ritel. Pada triwulan IV 2025, ticket size UMKM QRIS tercatat sebesar Rp 88.716, turun 12,83 persen secara tahunan.

Penurunan ticket size terutama terjadi pada usaha mikro. Nilai rata-rata transaksi usaha mikro turun 13,59 persen (yoy), dari Rp 76.928 menjadi Rp 66.474.

Bank Indonesia mengindikasikan bahwa kebijakan Merchant Discount Rate (MDR) sebesar nol persen bagi usaha mikro yang berlaku sejak 1 Desember 2024 menjadi salah satu faktor yang memengaruhi tren penurunan ticket size UMKM, khususnya usaha mikro.

Baca juga: QRIS Jadi Infrastruktur Keuangan Digital: Dari Warung hingga Wisata Mancanegara

KOMPAS.COM/RASYID RIDHO Pedagang mie dan baso 'Bejo' di Jalan Raya Serang Pandeglang, Sempu, Kota Serang menyediakan QRIS untuk pembayaran. Selasa (20/5/2025). QRIS digunakan untuk mempermudah pembayaran terutama bagi kalangan anak muda atau GenZ.

Kebijakan tersebut dinilai mendorong perluasan merchant usaha mikro pascakebijakan MDR nol persen.

Dengan semakin banyaknya usaha mikro yang terdaftar sebagai merchant QRIS, transaksi bernilai kecil atau ritel menjadi lebih dominan, sehingga menurunkan rata-rata nilai transaksi.

QRIS sebagai enabler ekosistem digital

BI menegaskan, QRIS tidak hanya berfungsi sebagai alat pembayaran, tetapi juga sebagai enabler dalam membangun ekosistem ekonomi digital yang inklusif.

Sebagai standar nasional, QRIS dirancang untuk memastikan interoperabilitas antarpenyedia jasa pembayaran dan instrumen pembayaran.

Baca juga: Airlangga Sebut QRIS Ditakuti Negara Lain, Penggunanya Sudah 56 Juta

"Dengan satu kode QR, konsumen dapat melakukan pembayaran menggunakan berbagai aplikasi yang terhubung dalam sistem pembayaran nasional," kata bank sentral.

Model tersebut dinilai mempermudah pelaku usaha, khususnya UMKM, karena tidak perlu menyediakan banyak perangkat atau kode QR dari berbagai penyelenggara. Standarisasi ini juga mendorong efisiensi biaya dan memperluas jangkauan penerimaan pembayaran non-tunai.

Lebih lanjut, digitalisasi transaksi melalui QRIS menghasilkan data transaksi yang terdokumentasi secara sistematis. Catatan transaksi elektronik ini menjadi basis penting dalam membangun rekam jejak keuangan pelaku UMKM.

Dalam praktiknya, data tersebut dapat digunakan oleh lembaga keuangan untuk menilai profil risiko dan kelayakan kredit UMKM.

Baca juga: QRIS Tak Sekadar Kode, Tapi Simbol Revolusi Ekonomi Digital Indonesia

Dengan demikian, integrasi ke dalam sistem pembayaran digital membuka peluang lebih besar bagi UMKM untuk mengakses pembiayaan formal.

Sinergi kebijakan untuk perluasan adopsi

DEIVI RN Pembayaran melalui QRIS.

Ke depan, BI menyatakan penguatan ekosistem QRIS akan terus dilakukan untuk memperluas adopsi pembayaran digital secara lebih merata.

Upaya tersebut diarahkan untuk mendorong inklusi keuangan dan memperkuat kontribusi sistem pembayaran digital terhadap perekonomian.

Penguatan ekosistem QRIS memerlukan sinergi kebijakan antara otoritas, industri, dan pemangku kepentingan terkait. Sinergi tersebut mencakup aspek regulasi, pengembangan infrastruktur, serta peningkatan literasi digital masyarakat dan pelaku usaha.

Baca juga: Menko Airlangga Sebut QRIS Jadi Sistem Pembayaran yang Ditakuti Dunia

Dari sisi regulasi, kebijakan seperti MDR nol persen bagi usaha mikro menjadi salah satu instrumen untuk mendorong partisipasi lebih luas. Sementara dari sisi infrastruktur, perluasan jaringan dan keandalan sistem pembayaran menjadi faktor penunjang utama.

Peningkatan literasi digital juga dinilai penting agar pelaku UMKM dan masyarakat memahami manfaat serta tata kelola penggunaan pembayaran digital secara aman dan efisien.

"Dengan fondasi kebijakan dan infrastruktur tersebut, sistem pembayaran digital diposisikan tidak hanya sebagai sarana efisiensi transaksi, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk memperluas inklusi keuangan serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan," ungkap bank sentral.

Data kuartal IV 2025 menunjukkan bahwa UMKM telah menjadi tulang punggung dalam pemanfaatan QRIS.

Baca juga: Penggunaan QRIS Naik Signifikan, Kunci Digitalisasi Pembayaran di Indonesia

Dominasi merchant, kontribusi terhadap volume dan nilai transaksi, serta pertumbuhan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya menjadi indikator kuat peran UMKM dalam ekosistem pembayaran digital nasional.

Perkembangan tersebut terjadi di tengah upaya memperluas akses layanan keuangan formal bagi masyarakat yang belum terjangkau sistem perbankan.

Dengan hampir setengah penduduk dewasa belum memiliki rekening formal pada 2024, digitalisasi pembayaran melalui QRIS menjadi salah satu kanal utama untuk mempercepat inklusi keuangan.

BI menekankan, penguatan QRIS akan terus diarahkan untuk memperluas akseptasi dan memperdalam integrasi UMKM dalam ekonomi digital.

Baca juga: QRIS Bisa Dipakai di China Akhir Tahun Ini dan Korsel pada Awal 2026

"Melalui sinergi kebijakan, pengembangan infrastruktur, dan peningkatan literasi, QRIS diharapkan semakin memperkuat transformasi sistem pembayaran nasional," kata BI.

Tag:  #transaksi #qris #didominasi #umkm #volume #nilainya #terus #naik