Strategi Pemerintah Atasi Kerawanan Pangan Lewat Kebijakan Berbasis Data

- Kornelia Icha tak pernah merasa benar-benar kelaparan. Di desanya yang subur di Idas, Kalimantan Barat, makanan selalu tersedia, tetapi hanya sebatas nasi, jagung, dan sesekali daging. Sayur-mayur? Mungkin, dulu hampir tak pernah ada di piringnya.

"Saya tidak tahu bahwa sayuran itu penting, atau bagaimana cara menanamnya," ujar petani berusia 25 tahun dari Idas, Kalimantan Barat itu.

Namun, hidup Kornelia berubah ketika ia dan puluhan warga desanya mendapat bibit sayuran serta pelatihan bercocok tanam dari program pemerintah. Mulai dari pelatihan tentang cara menanam tomat, mentimun, dan kacang tanah. Harapan baru pun muncul. Kornelia berharap, hal tersebut dapat membantu masyarakat setempat tak mudah terserang penyakit dari variasi gizi lebih baik yang didapatkan.

PETANI ASAL IDAS - Kornelia Icha, petani asal Idas, berbagi cerita ia dan keluarganya dapat menikmati pola makan yang lebih beragam berkat intervensi otoritas setempat berdasarkan data kerentanan ketahanan pangan. (UNIC Jakarta)

Idas adalah satu dari empat dari 160 desa di kabupaten tersebut yang menjadi sasaran intervensi pemerintah melalui kebijakan berbasis data. Dengan menggunakan metodologi ketat dari Program Pangan Dunia (WFP), Dinas Ketahanan Pangan kabupaten menerbitkan rekomendasi kepada semua kantor pemerintah daerah untuk memusatkan upaya pada permukiman ini.

Langkah ini sejalan dengan tujuan pemerintah dalam memberikan bantuan yang ditargetkan untuk stunting, kondisi kekurangan gizi kronis yang menjadi salah satu penyebab utama permasalahan kesehatan.

“Tanpa penelitian dan data yang akurat, upaya yang paling baik sekalipun untuk mengurangi kerentanan ketahanan pangan akan dilakukan secara serampangan,” ujar Nur Affandi, Kepala Dinas Ketahanan Pangan di Singgau.

“Untuk menargetkan intervensi dengan tepat dan membuat kebijakan yang benar-benar membuat perbedaan, kita harus mendasarkan pekerjaan kita pada bukti, bukan intuisi," tambahnya.

Sebagian besar bukti tersebut disajikan melalui Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan. Dikembangkan bersama oleh WFP dan Badan Pangan Nasional, peta ini memvisualisasikan data ketahanan pangan utama untuk 514 kota dan kabupaten di Indonesia, sebuah negara yang sangat luas dengan penduduk 280 juta jiwa.

Di dalamnya, setiap kecamatan dan desa diberi satu dari enam kelas prioritas kerentanan, berdasarkan indikator-indikator seperti akses terhadap air bersih, luas lahan pertanian per orang, dan akses terhadap fasilitas kesehatan. Indeks komposit memperhitungkan berbagai indikator tersebut dan, berdasarkan hal tersebut, secara otomatis mengidentifikasi desa dan kecamatan mana yang rentan terhadap kerawanan pangan.

Pada tahun 2019, Idas masuk dalam prioritas 1 atau kategori “sangat rawan pangan”. Sejak saat itu, jalan tanah yang dibentengi yang menghubungkannya dengan jalan-jalan utama di wilayah tersebut telah diperbaiki sebagian untuk mempermudah akses penduduk desa ke pasar dan dengan demikian meningkatkan kondisi perekonomian mereka secara keseluruhan.

Benih telah didistribusikan kepada keluarga-keluarga untuk membantu mereka mengubah pola makan mereka, serta tanaman lada untuk mendiversifikasi pendapatan mereka agar tidak hanya bergantung pada karet dan minyak sawit. Beberapa keluarga yang tidak memiliki air bersih kini terhubung dengan sistem air di desa. Hasilnya? Idas tak lagi dianggap sebagai daerah yang sangat rawan pangan.

“Kemajuan yang pesat,” kata Pak Affandi dengan bangga sambil tersenyum lebar.

“Ini bukan berkat kami; ini berkat sains," sambungnya.

Pendekatannya dalam pembuatan kebijakan berbasis data dipandang sebagai sebuah contoh yang patut ditiru, khususnya di wilayah-wilayah termiskin di negara ini, seperti Provinsi Nusa Tenggara Timur dan ibu kotanya, Kupang.

Keputusan Bupati yang disiapkan pada tahun 2022 oleh Pemerintah Kupang, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan WFP mengamanatkan semua pemerintah daerah, termasuk mereka yang bertanggung jawab bidang pelayanan kesehatan, pertanian, dan dukungan sosial untuk menggunakan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan untuk menyasar pangan mereka dan dukungan sosial.

Provinsi ini memiliki lebih dari 309 kecamatan - 37 persen di antaranya rentan terhadap kerawanan pangan pada tahun 2021. Di Nusa Tenggara Timur, lebih dari 20 persen populasi hidup di bawah garis kemiskinan dan hampir 40 persen anak-anak di bawah umur lima tahun stunting.

Stunting mencegah seorang anak mencapai potensi penuh kognitif dan fisiknya. Secara nasional, lebih dari 20% anak di bawah lima tahun mengalami stunting pada tahun 2022.

“Dengan menggunakan Peta untuk perencanaan, kami dapat menyempurnakan fokus dan menargetkan intervensi kerawanan pangan dengan tepat,” kata Marthen Rahakbauw, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kupang.

Meskipun kemajuannya nyata, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan.

“WFP mendukung Badan Pangan Nasional untuk bekerja sama dengan kota dan kabupaten lain untuk juga mengamanatkan penggunaan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan,” kata Jennifer Rosenzweig, Kepala Perwakilan a.i. WFP Indonesia.

“Kita memerlukan lebih banyak contoh seperti Kabupaten Sanggau dan Kupang yang secara sistematis dapat menjangkau kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap kerawanan pangan di seluruh negeri," tambahnya.

Bagi Kornelia, yang hanya mampu makan apa yang ia dan kerabatnya tanam sendiri, kehadiran sayur-sayuran membawa perubahan besar dalam pola makannya. Pendapatan utama ia dan suaminya berasal dari penjualan lateks yang mereka ekstrak dari sekitar 200 pohon karet. Hal ini menghasilkan sekitar 60.000 rupiah (US$ 4) per hari, ditambah dengan penghasilan dari pekerjaan serabutan dan sesekali menjual kacang tanah.

“Kami tidak kekurangan,” katanya. “Namun, kami tentu tidak pernah bisa makan sayuran sebanyak sekarang," imbuhnya.

Artikel ini merupakan hasil kerja sama United Nations Indonesia dengan Tribunnews. Untuk informasi lengkap, kunjungi laman resmi UN Indonesia. 

Tag:  #strategi #pemerintah #atasi #kerawanan #pangan #lewat #kebijakan #berbasis #data