Sekjen PDIP Tak Penuhi Panggilan KPK, Sudarsono Ingin Hasto Taati Hukum: Jangan Mewek ke Ibu Mega

- KPK telah menjadwalkan pemeriksaan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan yang melibatkan eks politisi PDIP, Harun Masiku pada Senin (17/2/2025).

Namun, Hasto mengajukan permohonan penundaan pemeriksaan, sehingga ia tidak hadir pada hari yang dijadwalkan.

Menanggapi ketidakhadiran Hasto ini, mantan kader PDIP Kabupaten Pemalang, Sudarsono, memberikan pernyataan tegas.

Ia mendesak Hasto untuk tidak mempermainkan nasib bangsa dan rakyat. 

"Saya minta dengan hormat Hasto jangan permainkan nasib bangsa dan kondisi masyarakat," kata Sudarsono dilansir Kompas TV, Senin (17/2/2025).

Mantan Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPC Kabupaten Pemalang ini, juga menekankan pentingnya ketenangan bagi masyarakat.

Oleh karena itu, Sudarsono menginginkan agar Hasto bisa menaati proses hukum yang ada dan mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuatnya.

Karena menurut Sudarsono, NKRI ini tak hanya mengurus kasus PDIP atau kasus Hasto saja, tapi juga banyak kasus lainnya.

"Kita rakyat dalam berbangsa dan bernegara ingin dalam kondisi sejuk. NKRI tercinta juga tidak hanya mengurus PDIP dan tidak hanya milik PDIP."

"Saudara Hasto mari taati proses hukum yang ada. Apa yang sudah anda perbuat silahkan anda pertanggungjawabkan," terang Sudarsono.

Jangan Mewek ke Ibu Megawati

Sudarsono lantas menyinggung soal dirinya yang dipecat dari PDIP oleh Hasto Kristiyanto.

Sebagai informasi, Sudarsono dipecat sebagai Kader PDIP karena vokal menyuarakan agar Hasto segera diperiksa terkait kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan kasus Eks Politisi PDIP Harun Masiku.

Eks Kader PDIP Pemalang ini menyebut, dirinya saja bisa menerima pemecatan dari PDIP ini, lalu mengapa Hasto tidak mau memenuhi proses hukum yang ada.

Sudarsono juga mengatakan, ia rela datang dari Pemalang, Jawa Tengah ke gedung KPK, tapi Hasto justru mangkir dari panggilan KPK.

"Kami rakyat Indonesia dan saya sebagai kader partai yang anda pecat pun, saya juga terima. Saya dari Pemalang, Jawa Tengah saja bisa datang," ungkap Sudarsono.

Sudarsono pun mempertanyakan, apakah perlu dirinya menjemput Hasto untuk hadir ke Gedung KPK.

"Apa Mas Hasto perlu kami menjemput kalian, menjemput Mas Hasto, pake motor atau odong-odong," imbuh Sudarsono.

Karena Sudarsono tak ingin Hasto kembali menjadikan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri sebagai pelindungnya dalam kasus ini.

Sebagai mantan Kader PDIP, Sudarsono juga berharap agar Hasto bersikap ksatria dengan mengikuti seluruh proses hukum yang dijalankan KPK.

"Jadi nanti Ibu Ketum PDIP pulang dari ibadah umroh, datang, terus anda nangis lagi, datang ke ibu, mewek-mewek lagi ke Ibu Megawati Soekarnoputri untuk jenengan jadikan pelindung lagi."

"Harapan saya sebagai mantan kader PDIP, jangan lah. Mari ksatria saudara Hasto, ikuti proses yang ada, ke depan apa ya, apa yang sudah anda pertanggung jawabkan."

"Benar dan tidaknya praperadilan anda ditolak, ya proses pengadilan anda ikuti. Toh anda punya sekian puluh penasehat hukum, pengacara atau apa. Mari di pengadilan silahkan," terang Sudarsono.

Pimpinan KPK Sebut Praperadilan Harusnya Tak Jadi Dalih Hasto untuk Tak Hadiri Pemeriksaan

Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, menyatakan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, seharusnya tetap memenuhi panggilan penyidik pada Senin (17/2/2025), kendati sedang mengajukan praperadilan kedua.

"Idealnya sebagai warga negara yang baik, beliau datang menghadiri panggilan penyidik," kata Tanak kepada wartawan, Senin (17/2/2025).

Hasto sedianya dipanggil sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) dan dugaan perintangan penyidikan.

Menurut Tanak, praperadilan tidak menghalangi proses pemeriksaan seseorang.

Kecuali ada penetapan hakim praperadilan yang menyatakan pemeriksaan harus ditunda.

"Kalau menurut ketentuan hukum, adanya praperadilan tidak menghalangi proses pemeriksaan, kecuali ada penetapan hakim praperadilan yang menyatakan agar pemeriksaan perkara yang dimohonkan praperadilan ditunda sampai dengan adanya putusan," kata Tanak.

Hasto Kristiyanto sebelumnya meminta KPK untuk menunda pemeriksaan pada Senin (17/2/2025).

Kuasa hukum Hasto, Ronny Talapessy, mengatakan pihaknya telah bersurat ke KPK terkait permintaan penundaan pemeriksaan.

Sedianya Hasto dipanggil sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan PAW anggota DPR 2019–2024 dan dugaan perintangan penyidikan.

"Betul, ada surat pemanggilan untuk hari Senin, tetapi kami akan mengirimkan surat permohonan penundaan pemeriksaan," kata Ronny dalam keterangannya, Senin (17/2/2025). 

Panggilan pemeriksaan ini dilayangkan penyidik KPK setelah gugatan praperadilan yang diajukan Hasto tidak diterima Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Dalam putusannya yang dibacakan dalam persidangan Kamis (13/2/2025), hakim tunggal PN Jaksel, Djuyamto, menyatakan gugatan praperadilan Hasto kabur dan tidak jelas. 

Hal ini lantaran Hasto menggugat penetapannya sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan PAW anggota DPR dan perintangan penyidikan dalam satu gugatan. 

(Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Ilham Rian Pratama)

Baca berita lainnya terkait Hasto Kristiyanto dan Kasusnya.

Tag:  #sekjen #pdip #penuhi #panggilan #sudarsono #ingin #hasto #taati #hukum #jangan #mewek #mega