Tim Hukum Hasto Sebut Hakim Belum Uji Sah atau Tidaknya Status Tersangka

- Hakim tunggal praperadilan Djuyamto dinilai belum menguji sah atau tidaknya status tersangka terhadap Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal ini disampaikan oleh tim hukum Hasto, Ronny Talapessy, yang menjelaskan putusan tidak diterimanya praperadilan melawan Komisi Antirasuah oleh hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan tersebut.

Diketahui, Hasto menggugat Komisi Antirasuah lantaran ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam perkara eks calon anggota legislatif dari PDI-P, Harun Masiku.

“Mengenai sah atau tidaknya status tersangka belum diuji karena belum masuk pokok perkara,” kata Ronny kepada Kompas.com, Kamis (13/2/2025).

Ronny menegaskan, putusan praperadilan yang dijatuhkan oleh hakim bukan ditolak.

Hanya saja, ada syarat formal yang dianggap hakim belum terpenuhi.

“Yang perlu diklarifikasi adalah putusan hakim ini tidak mengabulkan atau menolak gugatan praperadilan kami,” kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional itu.

“Putusan hakim adalah tidak dapat menerima permohonan praperadilan karena secara administratif tidak memenuhi syarat,” ucapnya.

Ronny menjelaskan, Hakim tunggal praperadilan Djuyamto memiliki penilaian bahwa mempersoalkan dua surat perintah penyidikan (Sprindik) yang menjadikan Sekjen PDI-P menjadi tersangka KPK dipermasalahkan dalam satu gugatan praperadilan tidak sesuai hukum acara.

“Karena ada penggabungan dua sprindik terkait dugaan suap dan obstruction of justice. Namun menurut kami, sesungguhnya hal ini tidak menjadi masalah karena objeknya sama, tersangkanya sama,” kata Ronny.

Namun demikian, tim hukum Hasto menegaskan, mereka menghormati putusan yang sudah dijatuhkan oleh hakim tunggal praperadilan tersebut.

“Tapi kami menghormati tafsir hakim terhadap hal tersebut,” kata Ronny.

Dia menambahkan bahwa pertimbangan hakim dalam keputusan praperadilan ini belum mengacu pada obyek pengujian penetapan tersangka terhadap Sekjen PDI-P oleh KPK.

Oleh sebab itu, kata Ronny, tim hukum PDI-P akan segera memutuskan apakah akan mengajukan permohonan praperadilan baru berdasarkan putusan hakim tersebut.

“Jadi, sekali lagi, kami perlu sampaikan bahwa ini belum selesai. Tidak ada keputusan bahwa substansi permohonan praperadilan kami ditolak,” imbuhnya.

Tag:  #hukum #hasto #sebut #hakim #belum #atau #tidaknya #status #tersangka