Pejabat Diminta Naik Angkutan Umum, Bahlil: Jangan Ajari Saya, Saya 2 Tahun Jadi Sopir Angkot
OUTBOUND PARTAI GOLKAR - Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, saat ditemui pada acara outbound DPP Partai Golkar di The Highland Park Resort, Bogor, Jawa Barat, Minggu (2/2/2025). Bahlil menjawab desakan agar pejabat naik transportasi umum. 
15:49
2 Februari 2025

Pejabat Diminta Naik Angkutan Umum, Bahlil: Jangan Ajari Saya, Saya 2 Tahun Jadi Sopir Angkot

- Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menanggapi usulan agar pejabat negara sesekali menggunakan transportasi umum.

Bahlil menegaskan, dirinya jangan diajari untuk menggunakan transportasi umum. Sebab, bukan hal baru baginya.

"Kalau Menteri saya, Bahlil, jangan ajarin saya naik angkutan umum," kata Bahlil pada sela-sela acara outbound DPP Partai Golkar di The Highland Park Resort, Bogor, Jawa Barat, Minggu (2/2/2025). 

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini mengaku pernah menjadi kondektur angkot selama 3 tahun dan sopir angkot 2 tahun.

"Karena saya kondektur angkot 3 tahun di terminal. Jadi sopir angkot 2 tahun waktu sekolah SMA. Kuliah juga bawa angkot," ujar Bahlil.

Bahlil berkelakar bahwa dirinya siap mengajari pejabat untuk menggunakan transportasi umum.

"Jadi nanti gue (saya) jelasin bagaimana cara naik angkot yang benar. Bagi saya, jangan diajarin dengan itu. Karena memang itu ilmu saya," tegasnya.

Dia menuturkan bahwa dirinya tak mempersoalkan apabila memang pejabat diwajibkan naik transportasi umum.

"Enggak ada masalah. Tapi enggak perlu untuk diumumin begitu lah. Nanti kalau memang butuh upgrading, pejabat untuk bagaimana teknik naik angkot, nanti saja saya saja yang jadi (mengajarinya)," ucap Bahlil.

Sebelumnya, Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, mendesak agar pengawalan dan patroli (patwal) untuk pejabat dibatasi, kecuali untuk presiden dan wakil presiden. 

Djoko menilai, pejabat seharusnya lebih akrab dengan angkutan umum untuk memahami kondisi kemacetan yang dialami masyarakat.

"Semestinya, pejabat negara membiasakan menggunakan angkutan umum, minimal sekali seminggu, bercampur dengan masyarakat umum akan mengetahui kondisi sebenarnya kehidupan masyarakat," kata Djoko dalam penjelasannya pada Senin (27/1/2025) dikutip dari Kompas.com.

Djoko mengusulkan agar pejabat negara tidak perlu mendapatkan layanan patwal, kecuali presiden dan wakil presiden.

Dia meminta agar layanan patwal dialihkan untuk penggunaan angkutan umum, yang dinilai sudah cukup representatif di Jakarta.

Editor: Wahyu Aji

Tag:  #pejabat #diminta #naik #angkutan #umum #bahlil #jangan #ajari #saya #saya #tahun #jadi #sopir #angkot

KOMENTAR