Profil Sidharto Reza Suryodipuro, Dubes RI yang Jadi Presiden Dewan HAM PBB

- Duta Besar Republik Indonesia (RI) untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Sidharto Reza Suryodipuro, resmi terpilih sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB untuk masa jabatan satu tahun ke depan.

Penunjukan ini diumumkan secara resmi dalam siaran pers Komisi Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR), Kamis (8/1/2026).

Sidharto, yang dicalonkan oleh Kelompok Negara-negara Asia-Pasifik, akan mengemban amanah ini hingga 31 Desember 2026.

Jejak karier Sidharto "Arto" Suryodipuro

KOMPAS.com/SINGGIH WIRYONO Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI, Sidharto R. Suryodipuro saat ditemui di Kantor Kemlu RI, Jakarta Pusat, Jumat (19/7/2024).Terpilihnya Sidharto sebagai pemimpin lembaga prestisius ini bukanlah tanpa alasan. Pria yang akrab disapa Arto ini merupakan diplomat karier dengan rekam jejak yang panjang di Kementerian Luar Negeri RI.

Sebelum bertugas di Jenewa sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBPP) RI pada November 2025, Sidharto memegang peran krusial di Tanah Air.

Ia pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN dan menjadi tokoh kunci saat Indonesia memegang keketuaan (Presidensi) ASEAN pada 2023.

Pengalamannya di berbagai pos diplomatik strategis juga sangat luas, di antaranya:

• Duta Besar RI untuk India.
• Wakil Kepala Misi di Washington DC, Amerika Serikat.
• Penugasan diplomatik di New York (PBB) dan Canberra, Australia.

Memimpin di momen bersejarah

Foto PBB/Jean-Marc Ferré Ilustrasi Dewan HAM PBB, Indonesia ditunjuk menjadi Presiden Dewan HAM PBB.Kepemimpinan Sidharto kali ini memiliki makna historis yang mendalam. Ia akan menakhodai Dewan HAM PBB selama siklus ke-20, tepat dua dekade sejak badan ini didirikan pada 2006.

Dalam pidato sambutannya, Sidharto mengajak negara-negara anggota menjadikan perjalanan dua dekade lembaga ini sebagai kompas dalam menentukan arah kebijakan masa depan.

"Sejak pembentukan Dewan, terlepas dari perbedaan pandangan, negara-negara anggota telah mengesampingkan perbedaan tersebut sebagai pengakuan atas janji Dewan untuk mempromosikan penghormatan universal terhadap perlindungan semua hak asasi manusia," ujar Sidharto.

Ia juga menggarisbawahi komitmennya untuk menjaga integritas lembaga agar tetap obyektif dalam menangani isu-isu kemanusiaan global.

"Kami percaya bahwa Dewan harus tetap setia pada prinsip-prinsip inti universalitas, obyektivitas, dan non-selektivitas dalam mempertimbangkan isu-isu hak asasi manusia, memperlakukan semua hak asasi manusia—termasuk hak atas pembangunan—secara adil dan setara," tambahnya.

Dalam menjalankan tugasnya, Sidharto akan didukung oleh Duta Besar Marcelo Vazquez Bermudez dari Ekuador sebagai wakil presiden, serta anggota biro lainnya, yakni Tsegab Kebebew Daka (Ethiopia), Riia Salsa-Audiffren (Estonia), dan Marcos Gomez Martinez (Spanyol).

Meski telah menyepakati rancangan program kerja tiga tahun (2026-2028), kepemimpinan Sidharto dihadapkan pada tantangan nyata.

Terdapat catatan khusus bahwa beberapa kegiatan Dewan HAM PBB terpaksa tak dilaksanakan akibat krisis likuiditas dan keuangan yang sedang melanda PBB secara global.

Terdekat, Sidharto dijadwalkan memimpin sidang sesi ke-51 Kelompok Kerja Peninjauan Berkala Universal (UPR) yang akan berlangsung pada 19-30 Januari 2026.

Dewan juga telah mengundi kelompok "troika" atau pelapor untuk negara-negara yang akan menjalani peninjauan tersebut.

Tag:  #profil #sidharto #reza #suryodipuro #dubes #yang #jadi #presiden #dewan