Mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak Divonis 15 Tahun Penjara dalam Sidang Besar Skandal 1MDB

- Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur menjatuhkan vonis 15 tahun penjara kepada mantan Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak, dalam persidangan besar keduanya terkait skandal dana negara 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

Putusan dibacakan pada Jumat, menandai babak penting dalam salah satu kasus korupsi terbesar dalam sejarah Malaysia.

Dalam putusan tersebut, Najib yang kini berusia 72 tahun dinyatakan bersalah atas seluruh dakwaan, yakni 21 tuduhan pencucian uang dan empat dakwaan penyalahgunaan kekuasaan.

Majelis hakim menilai Najib terbukti terlibat dalam pemindahan dana ilegal sebesar MYR 2,2 miliar atau sekitar 543 juta dolar AS dari dana kekayaan negara 1MDB ke rekening pribadinya.

Hakim Collin Lawrence Sequerah menepis klaim Najib yang menyebut dakwaan tersebut bermuatan politik. Menurutnya, seluruh pembelaan itu runtuh oleh bukti-bukti kuat yang dihadirkan di persidangan.

“Dalih bahwa dakwaan ini adalah perburuan politik terbantahkan oleh bukti yang dingin, keras, dan tak terbantahkan, yang menunjukkan terdakwa menyalahgunakan posisinya yang sangat berkuasa di 1MDB,” ujar Sequerah saat membacakan putusan dikutip via Al-Jazeera.

Jaksa penuntut menyebut Najib menyalahgunakan jabatannya sebagai perdana menteri, menteri keuangan, sekaligus ketua dewan penasihat 1MDB untuk memindahkan dana dalam jumlah besar ke rekening pribadi lebih dari satu dekade lalu.

Atas empat dakwaan penyalahgunaan kekuasaan, Najib dijatuhi hukuman masing-masing 15 tahun penjara, sementara untuk 21 dakwaan pencucian uang ia divonis lima tahun penjara per dakwaan. Seluruh hukuman tersebut dijalani secara bersamaan.

Ini bukan vonis pertama bagi Najib. Pada 2020, ia telah dinyatakan bersalah dalam perkara lain terkait 1MDB dan dijatuhi hukuman 12 tahun penjara atas penyelewengan dana sekitar 9,9 juta dolar AS. Hukuman tersebut kemudian diringankan menjadi enam tahun.

Namun, persidangan terbaru ini dinilai sebagai yang paling krusial karena melibatkan entitas inti 1MDB dan nilai kerugian yang jauh lebih besar. Proses hukum berjalan selama tujuh tahun dan menghadirkan 76 saksi, termasuk Najib sendiri.

Peneliti kehormatan dari University of Nottingham Asia Research Institute Malaysia, Bridget Welsh, menyebut kasus ini sangat kompleks dan sarat penundaan.

“Persidangan ini penuh penundaan dan sangat rumit untuk dipahami. Kejahatan keuangan seperti ini berlapis-lapis dan membutuhkan proses panjang,” kata Welsh kepada Al Jazeera.

Dalam persidangan, Najib tetap bersikukuh bahwa dirinya telah disesatkan oleh pengusaha buron Low Taek Jho atau Jho Low, yang masuk daftar buronan Interpol sejak 2016. Namun hakim menilai hubungan keduanya jauh lebih erat dari yang diakui Najib.

Menurut Sequerah, bukti-bukti menunjukkan adanya 'ikatan dan hubungan yang tak terbantahkan' antara Najib dan Jho Low, yang berperan sebagai perantara dan proksi sang mantan perdana menteri. Hakim juga menolak pembelaan Najib yang mengklaim sebagian dana tersebut merupakan sumbangan dari keluarga kerajaan Arab Saudi.

“Terdakwa bukan orang lugu yang tidak memahami apa yang terjadi di sekelilingnya. Upaya menggambarkan dirinya sebagai sosok yang tidak tahu-menahu harus gagal total," tegas Sequerah.

Ujian bagi Penegakan Hukum Malaysia

Skandal 1MDB menjadi titik balik besar bagi politik Malaysia sejak mencuat pada 2015 dan berujung pada tumbangnya UMNO dari tampuk kekuasaan pada 2018, setelah enam dekade berkuasa.

Meski menghadapi vonis berat, Najib masih memiliki basis pendukung yang cukup kuat. Analis politik yang berbasis di Kuala Lumpur, James Chai, menilai kasus ini menjadi isu sensitif bagi UMNO dan berpotensi memengaruhi stabilitas pemerintahan koalisi Perdana Menteri Anwar Ibrahim.

“Putusan ini bisa memicu tekanan politik, termasuk dorongan agar UMNO keluar dari koalisi pemerintah,” kata Chai kepada Al Jazeera.

Ia menambahkan, meskipun putusan hakim dinilai adil dan tanpa celah besar, vonis atas seluruh dakwaan bisa dipersepsikan terlalu keras oleh para pendukung Najib di tengah dinamika politik yang terus berubah.

“Ironisnya, agenda antikorupsi yang mengantarkan pemerintah saat ini ke tampuk kekuasaan justru bisa menjadi beban politik,” ujar Chai.

Sementara proses banding dan tahapan hukum lanjutan masih terbuka, Bridget Welsh menilai hasil akhir kasus Najib Razak akan menjadi cerminan sejauh mana akuntabilitas politik dan independensi peradilan benar-benar ditegakkan di Malaysia.

 

Tag:  #mantan #perdana #menteri #malaysia #najib #razak #divonis #tahun #penjara #dalam #sidang #besar #skandal #1mdb