Suriah Gelar Dialog Nasional, Milisi Kurdi SDF Tidak Diundang

Pemerintah sementara Suriah menggelar dialog nasional yang melibatkan berbagai kelompok dan agama di negara itu pada Selasa (25/2/2025), di Damaskus.

Presiden sementara Suriah, Ahmed al-Sharaa, sebelumnya berjanji untuk mengadakan dialog ini guna membahas pembentukan pemerintahan yang lebih representatif.

Menurut laporan dari NY Times, pemerintah menetapkan batas waktu 1 Maret untuk memulai proses tersebut.

Undangan resmi dikirimkan hanya beberapa hari sebelum acara dimulai, tepatnya pada Minggu (23/2/2025).

Sekitar 600 peserta, termasuk pemimpin masyarakat, akademisi, dan tokoh agama, diundang dalam dialog ini. 

Sharaa juga mengundang jurnalis, pengusaha, aktivis, mantan tahanan rezim Bashar al-Assad, serta keluarga korban yang tewas atau terluka dalam perang saudara yang telah berlangsung selama 13 tahun.

Para peserta akan membahas topik seperti keadilan transisi, struktur konstitusi baru, reformasi kelembagaan, kebebasan pribadi, peran masyarakat sipil, serta ekonomi negara.

“Saya mengajak seluruh warga Suriah untuk bersatu dan bergandengan tangan guna menyembuhkan luka serta menghapus rasa sakit akibat puluhan tahun kediktatoran,” ujar Sharaa dalam pidato pembukaannya. Dia juga mengumumkan pembentukan komite keadilan transisi, seperti dilaporkan Al Jazeera.

“Selama dua bulan terakhir, kami mengejar mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan terhadap rakyat Suriah," lanjutnya.

Milisi Kurdi Tidak Diundang

Meski Sharaa menekankan pentingnya menyatukan masyarakat yang terpecah akibat perang, upaya ini menghadapi tantangan.

Mengutip AP News, meskipun seluruh komunitas Suriah diundang, tidak jelas berapa banyak perwakilan minoritas yang hadir.

Suriah adalah negara mayoritas Muslim Sunni, namun terdapat banyak minoritas agama dan etnis seperti Alawi, Druse, Kristen, dan Kurdi.

Beberapa kelompok Kurdi diundang untuk berpartisipasi, namun Pasukan Demokratik Suriah (SDF), milisi yang dipimpin oleh suku Kurdi dan didukung AS, tidak diundang, sebagaimana dilaporkan NY Times.

Pemerintah sementara Suriah menuntut agar SDF melucuti senjatanya dan bergabung dengan militer nasional sebagai syarat untuk ikut serta dalam dialog.

Penyelenggara konferensi berpendapat bahwa SDF tidak mewakili seluruh suku Kurdi di Suriah.

Turki, sekutu erat Hayat Tahrir al-Sham (HTS), yang memimpin penggulingan Bashar al-Assad, juga telah lama menekan SDF, mengeklaim kelompok tersebut terkait pemberontak separatis Kurdi di Turki.

Tujuan Dialog Nasional

Menurut NY Times, banyak warga Suriah yang skeptis terhadap hasil dari dialog nasional ini, terutama karena ketegangan sektarian yang masih tinggi dan sering kali berujung pada aksi balas dendam.

Masyarakat juga meragukan komitmen inklusivitas dari pemerintahan yang dipimpin oleh HTS, yang sebagian besar memberikan posisi pemerintahan kepada loyalisnya.

Sejauh ini, HTS yang dipimpin Sharaa belum melibatkan kelompok-kelompok lain yang berperan dalam penggulingan Assad.

Penyelenggara konferensi menyatakan, meskipun dialog nasional berlangsung bersamaan dengan pembentukan pemerintah baru, tidak ada hubungan langsung antara keduanya.

Peserta konferensi akan mengeluarkan resolusi atau rekomendasi terkait pemerintahan baru, konstitusi, dan undang-undang baru, meski rekomendasi tersebut tampaknya tidak mengikat.

“Rekomendasi dari Dialog Nasional tidak akan menjadi sekadar formalitas, tetapi akan menjadi dasar deklarasi konstitusional sementara, identitas ekonomi, serta rencana reformasi kelembagaan,” kata Hassan al-Dughaim, juru bicara komite penyelenggara.

(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)

Tag:  #suriah #gelar #dialog #nasional #milisi #kurdi #tidak #diundang