Sekjen PBB: Penolakan Israel Terhadap Solusi Dua Negara Mengancam Perdamaian Dunia
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres berbicara selama KTT ASEAN-PBB sebagai bagian dari KTT Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) ke-40 dan ke-41 di Phnom Penh pada 11 November 2022. 
10:50
24 Januari 2024

Sekjen PBB: Penolakan Israel Terhadap Solusi Dua Negara Mengancam Perdamaian Dunia

Sekjen PBB mengatakan penolakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terhadap solusi dua negara akan memperpanjang konflik yang mengancam perdamaian global dan memperkuat ekstremis di mana pun tanpa batas waktu.

Dilansir Associated Press, dalam pernyataannya yang paling keras mengenai perang Israel-Hamas, Sekretaris Jenderal Antonio Guterres mengatakan bahwa hak rakyat Palestina untuk membangun negara mereka sendiri yang sepenuhnya merdeka, harus diakui oleh semua pihak.

"Penolakan solusi dua negara oleh pihak manapun harus ditepis," tambahnya.

"Alternatif solusi satu negara dengan begitu banyak warga Palestina di dalamnya tanpa rasa kebebasan, hak dan martabat yang nyata, tidak dapat dibayangkan."

Guterres juga memperingatkan bahwa risiko eskalasi konflik regional semakin menjadi kenyataan.

Ia merujuk pada ketegangan antara Lebanon, Yaman, Suriah, Irak, dan Pakistan.

Guterres mendesak semua pihak untuk mempertimbangkan dampak buruk dari perang yang lebih luas.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyampaikan pidatonya dalam debat terbuka dewan keamanan tentang pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional di markas besar PBB di New York pada 20 November 2023. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyampaikan pidatonya dalam debat terbuka dewan keamanan tentang pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional di markas besar PBB di New York pada 20 November 2023. (Yuki IWAMURA / AFP)

Perpecahan AS-Israel

Penolakan Netanyahu terhadap negara Palestina dalam skenario apa pun pascaperang membuka perpecahan dengan sekutu terdekat Israel, Amerika Serikat.

AS mengatakan perang tersebut harus mengarah pada negosiasi solusi dua negara di mana Israel dan Palestina dapat hidup berdampingan dengan damai.

Solusi tersebut didukung oleh negara-negara di seluruh dunia, seperti yang ditegaskan kembali oleh para menteri dan duta besar pada hari Selasa.

Uzra Zeya, wakil sekretaris Departemen Luar Negeri untuk keamanan sipil, demokrasi dan hak asasi manusia, mengatakan kepada DK PBB dalam kesempatan yang sama:

“Komponen kunci diplomasi AS adalah mengejar jalan menuju negara Palestina dan normalisasi serta integrasi antara Israel dan negara-negara regional lainnya.”

“Tujuannya adalah masa depan di mana Gaza tidak lagi digunakan sebagai platform teror, dan masa depan di mana orang-orang Palestina memiliki negaranya sendiri,” katanya.

Ia mengulangi seruan pemerintahan Biden agar Israel berbuat lebih banyak untuk melindungi warga sipil Palestina.

Sekretaris Jenderal Guterres kembali menyerukan gencatan senjata kemanusiaan.

Namun Duta Besar Israel untuk PBB Gilad Erdan kembali menolak gencatan senjata.

Erdan mendesak Dewan Keamanan untuk menghilangkan akar konflik, yang menurutnya adalah Iran.

Ia mengkritik keras kehadiran menteri luar negeri Iran pada pertemuan dewan tersebut.

Erdan menuduh Iran memberikan senjata kepada Hamas, kepada pejuang Hizbullah di Lebanon dan militan Houthi di Yaman.

Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amirabdollahian memperingatkan Israel bahwa mereka tidak akan bisa menghancurkan Hamas, yang merupakan tujuan mereka.

“Pembunuhan warga sipil di Gaza dan Tepi Barat tidak bisa berlanjut hingga kehancuran total Hamas, karena saat itu tidak akan pernah tiba,” katanya.

“Menghentikan genosida di Gaza adalah kunci utama keamanan di wilayah tersebut.”

Riyad al-Maliki, menteri luar negeri Palestina, mengatakan Israel melakukan pengeboman paling biadab sejak Perang Dunia II, yang menyebabkan kelaparan dan pengungsian besar-besaran warga sipil.

“Ini adalah serangan kekejaman, yang telah menghancurkan banyak nyawa tak berdosa," katanya.

Al-Maliki mengatakan Israel tidak melihat orang-orang Palestina sebagai sebuah bangsa atau realitas politik yang bisa hidup berdampingan, tapi sebagai ancaman demografis yang harus dihilangkan melalui kematian, pengungsian atau penaklukan.

Al-Maliki mengatakan hanya ada dua jalan di masa depan.

Jalan yang pertama dimulai dengan kebebasan Palestina dan mengarah pada perdamaian dan keamanan Timur Tengah, dan yang lainnya adalah penolakan terhadap kebebasan dan menyebabkan pertumpahan darah lebih lanjut dan konflik tanpa akhir.

Kementerian Kesehatan di Gaza yang dikuasai Hamas mengatakan lebih dari 25.000 warga Palestina telah terbunuh sejak dimulainya perang, yang telah menyebabkan kehancuran luas.

Sekitar 85 persen dari 2,3 juta penduduk Gaza mengungsi, dan menyebabkan seperempatnya menghadapi kelaparan.

(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)

Editor: Sri Juliati

Tag:  #sekjen #penolakan #israel #terhadap #solusi #negara #mengancam #perdamaian #dunia

KOMENTAR