Deglobalisasi dan Kehadiran Prabowo di Board of Peace

DUNIA global sedang mengalami perubahan sikap. Banyak negara yang cenderung lebih mengamankan diri daripada terlalu membuka diri. Ini merupakan respons logis terhadap realitas global yang makin tidak stabil.

Selama beberapa dekade, keterbukaan (globalisasi)—terutama di bidang ekonomi dan perdagangan—dianggap sebagai formula utama kemajuan. Logika globalisasi: semakin terhubung dunia, semakin murah produksi, semakin tinggi pertumbuhan.

Namun, asumsi dasar model ini perlahan runtuh. Dunia nyata menunjukkan bahwa keterhubungan ekstrem membawa risiko ekstrem. Pandemi menghentikan mobilitas global hanya dalam hitungan minggu.

Perang kawasan mengganggu energi dan pangan lintas benua. Ketegangan politik melahirkan sanksi ekonomi. Gangguan logistik di satu kawasan memicu inflasi di kawasan lain.

Dari sini muncul perubahan cara pandang. Banyak negara mulai menyadari bahwa ketergantungan yang terlalu dalam (deep dependence) dapat berubah menjadi kerentanan strategis.

Dunia tidak lagi bergerak dalam asumsi stabilitas jangka panjang, melainkan dalam pola fragmentasi, rivalitas geopolitik, dan ketidakpastian sistemik.

Baca juga: Ujian Nyata 8 Negara Muslim di Board of Peace

Ketika pasokan energi terganggu, yang terancam bukan hanya industri, tetapi juga stabilitas sosial dan politik.

Ketika bahan pangan tersendat, yang goyah bukan sekadar pasar, tetapi ketertiban publik. Ketika teknologi vital dikuasai pihak luar, yang dipertaruhkan bukan hanya ekonomi, tetapi kedaulatan.

Akibatnya, prioritas bergeser. Ketahanan nasional dan stabilitas domestik kini lebih penting daripada sekadar efisiensi global. Negara tidak lagi berpikir di mana yang paling murah, tetapi di mana yang paling aman dan dapat dipastikan.

Kecenderungan ini tampak dalam kebijakan banyak negara. Produksi sektor strategis dipulangkan ke negara asal atau dipindahkan ke lokasi yang dianggap lebih aman secara politik.

Negara-negara di dunia mulai memperketat kontrol terhadap teknologi kunci, energi, pangan, dan industri vital. Aliansi ekonomi dibentuk bukan hanya atas dasar keuntungan pasar, tetapi juga atas pertimbangan keamanan.

Krisis global (pandemi dan perang kawasan) yang beruntun menciptakan kesadaran baru bahwa stabilitas dunia bukan sesuatu yang otomatis. K

epercayaan terhadap mekanisme global semakin melemah. Banyak negara kembali menempatkan kendali domestik sebagai prioritas utama. Fenomena ini disebut sebagai deglobalisasi.

Apakah deglobalisasi merupakan titik balik peradaban? Tampaknya, bukan, tapi kondisi ini adalah fase penyesuaian peradaban—sehingga ilmuwan lain menyebutnya dengan istilah reglobalisasi.

Dulu, globalisasi digaungkan secara ekstrem karena diyakini akan menciptakan stabilitas global. Ketika stabilitas itu terbukti rapuh, koreksi pun terjadi.

Deglobalisasi menjadi sangat rasional. Dalam lingkungan global yang penuh ketidakpastian, ketahanan menjadi nilai yang lebih penting di atas segala-galanya.

Deglobalisasi bukan artinya bahwa negara benar-benar menutup diri, melainkan lebih berhati-hati dalam membuka diri. Perdagangan tetap berjalan, kerja sama tetap ada, tetapi dengan kalkulasi risiko yang jauh lebih ketat.

Oportunisme di Board of Peace

Dalam arus deglobalisasi, keterlibatan Indonesia di Board of Peace harus diarahkan sebagai instrumen kalkulasi strategis. Dunia yang retak tidak menuntut penarikan diri, melainkan kecerdikan dalam mengelola jejaring.

Baca juga: Indonesia, Jangan Kirim Pasukan Perdamaian ke Gaza

Lepas dari perdebatan antara yang pro dan kontra, sangat potensial bahwa Forum Perdamaian Gaza tersebut menjadi ruang untuk memperluas akses, memecah konsentrasi ketergantungan, dan menyusun redundansi hubungan internasional.

Indonesia dapat memanfaatkan Board of Peace sebagai panggung reputasi netralitas aktif— bukan sekadar simbol moral, tetapi modal tawar.

Board of Peace, dalam logika ini, bukan forum idealisme, tetapi harusnya dijadikan mesin strategis untuk memperkuat fondasi domestik sambil menjaga otonomi di tengah turbulensi global.

Keterlibatan Indonesia di Board of Peace dapat diolah secara cerdas untuk mengamankan kepentingan nasional, bukan sekadar partisipasi simbolik dalam forum multilateral.

Strateginya yang mungkin adalah menjaga jarak yang produktif, yaitu cukup dekat dengan negara kuat untuk mendapatkan cipratan pengaruh, tetapi tetap mandiri untuk tidak terseret arus kepentingan eksternal.

Keterlibatan di Board of Peace dimanfaatkan untuk menjadi ruang manuver.

Di titik inilah gagasan Presiden Prabowo Subianto untuk bergabung dalam Board of Peace memperoleh relevansi sebagai kerangka manuver strategis.

Board of Peace bisa digunakan untuk menempatkan stabilitas, dialog, dan kepentingan nasional sebagai poros kebijakan luar negeri.

Dalam situasi politik internasional hari ini yang ditandai oleh kompetisi keras, perang pengaruh, serta pergeseran aliansi, Presiden Prabowo Subianto memiliki peluang untuk memainkan peran taktis dan strategis.

Kehadirannya di Dewan Perdamaian Gaza tersebut tidak sekadar sebagai peserta forum, tetapi sebagai aktor yang memanfaatkan peluang.

Board of Peace dapat dijadikan sebagai simbol sekaligus instrumen diplomasi. Melalui forum tersebut, Indonesia bisa merawat komunikasi lintas blok, sambil tetap mengurangi risiko keterikatan yang merugikan.

Ketika banyak negara terjebak dalam logika rivalitas—dengan mengamalkan doktrin Nonblok, Indonesia dapat memproyeksikan diri sebagai kekuatan dialogis yang “oportunis”.

Bagi negara seperti Indonesia, pendekatan oportunisme ini bukan penyimpangan etika diplomasi, melainkan respons rasional terhadap struktur kekuatan global yang dinamis dan cenderung asimetris.

Taktik oportunisme semacam ini bukan hanya memperluas ruang gerak diplomasi, tetapi juga meningkatkan daya tawar strategis.

Di tengah dunia yang terfragmentasi, Indonesia tidak perlu memilih antara kemandirian dan keterhubungan.

Baca juga: Melabuhkan Garibaldi di Atas Keroposnya Napas Fiskal Nasional

Melalui manuver yang presisi di Board of Peace, kemandirian dan keterhubungan dapat berjalan berbarengan. Kedaulatan terjaga, jejaring tetap hidup, dan peran global dijalankan dengan kalkulasi yang matang.

Apapun perdebatannya, Amerika Serikat masih tetap “harus diolah” sebagai mitra strategis, karena masih memegang posisi penting dalam ekosistem global.

Amerika bukan hanya sebagai pusat ekonomi dan inovasi, tetapi juga sebagai salah satu penentu arsitektur regulasi, standar, dan tata kelola internasional.

Banyak norma perdagangan, keuangan, teknologi, hingga kepatuhan lintas batas beroperasi dalam kerangka yang dipengaruhi Washington.

Dan, jangan tanggung, melalui keterlibatan dalam Board of Peace, Indonesia bisa “ikut jadi penumpang” dalam dinamika global untuk keuntungan nasional.

Tag:  #deglobalisasi #kehadiran #prabowo #board #peace