Bayang-bayang Risiko di Indonesia
Karyawan mengamati layar digital pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Rabu (28/1/2026). BEI menghentikan sementara perdagangan (trading halt) pada pukul 13.43 waktu Jakarta Automated Trading System (JATS) setelah penurunan IHSG mencapai delapan persen ke posisi 8.261,79 imbas dari pengumuman Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang membekukan sementara (hold) proses rebalancing indeks untuk saham-saham di pasar sa
15:08
7 Februari 2026

Bayang-bayang Risiko di Indonesia

TIGA minggu lalu, World Economic Forum (WEF) merilis Global Risks Report 2026. Publikasi tahunan ini biasanya terbit pada awal tahun, sebagai hasil survei terhadap para pakar dan eksekutif lintas negara.

Apa yang menarik dari laporan tahun ini? Yang menarik dari laporan tahun ini, berdasarkan survei terhadap 1.300 responden, konflik geoekonomi muncul sebagai risiko utama yang paling dikhawatirkan dalam jangka pendek (kurang dari dua tahun).

Kekhawatiran ini tidak terlepas dari kejutan politik dan ekonomi yang ditimbulkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada masa kepemimpinannya yang kedua.

Kita tahu bahwa Presiden Trump masih memiliki tiga tahun masa jabatan. Masa tiga tahun terasa cukup panjang jika melihat segala ketidakpastian keputusan yang bisa diambil Presiden Trump.

Faktor kedua adalah potensi konflik bersenjata. Sebagai contoh, eskalasi potensi konflik terkait Greenland telah membuka berbagai kemungkinan baru di ranah geopolitik dan pasar keuangan.

Pasar saham Amerika Serikat sempat terkoreksi pada pekan lalu, menjelang keberangkatan Presiden Trump ke Davos.

Namun, meskipun dalam pidatonya di Davos ia beberapa kali menyinggung negara-negara Eropa, pada akhirnya pasar saham AS kembali menguat.

Baca juga: Potret Bekerja tapi Tetap Miskin di Indonesia

Bagi pelaku pasar keuangan, pola perilaku Presiden Trump yang kerap memicu pembalikan arah pasar bukan lagi sesuatu yang mengejutkan.

Selanjutnya, tiga faktor risiko lain yang menonjol adalah perubahan cuaca ekstrem, polarisasi masyarakat, dan simpang siur informasi.

Dibandingkan dengan Global Risks Report 2025, sebenarnya lima risiko utama jangka pendek tidak berubah. Yang berbeda hanyalah urutan prioritasnya.

Pada laporan tahun sebelumnya, risiko tertinggi adalah potensi konflik bersenjata, diikuti oleh perubahan cuaca ekstrem, konfrontasi geoekonomi, simpang siur informasi, serta polarisasi masyarakat.

Faktor geoekonomi menjadi faktor risiko yang menguat. Ini perlu menjadi catatan menarik. Prinsip multilateral menjadi dikesampingkan.

Penarikan diri Amerika Serikat dari berbagai lembaga internasional pada awal 2026, menjadi fakta menarik.

Bagaimana publik melihat risiko di Indonesia?

Menariknya, Global Risks Report 2026 juga memetakan jenis risiko utama di tiap negara.
Di Indonesia, risiko yang paling dirasakan publik adalah terbatasnya kesempatan ekonomi dan tingginya tingkat pengangguran.

Temuan ini sejalan dengan keluhan pelaku usaha, pekerja, dan masyarakat dalam beberapa waktu terakhir.

Pertumbuhan ekonomi tidak selalu diikuti oleh perbaikan standar hidup. Kenaikan upah sering kali tertinggal dibandingkan laju pertumbuhan ekonomi. Kritik terhadap angka kemiskinan resmi pun masih terus muncul di ruang publik.

Pada awal tahun ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bahkan mengakui bahwa dampak penempatan dana pemerintah di bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) belum optimal.

Baca juga: Waspada Penipuan Investasi Kripto

Hal ini mengindikasikan bahwa persoalan utama saat ini bukan semata pada sisi likuiditas, melainkan lemahnya permintaan (demand) di sektor riil.

Faktor kedua adalah pelayanan publik dan perlindungan sosial yang kurang efisien, termasuk pendidikan, infrastruktur, dan dana pensiun.

Berdasarkan Blavatnik Index of Public Administration 2024 yang diterbitkan oleh Oxford University, Indonesia menempati peringkat ke-38 dari 120 negara dalam hal kualitas kinerja aparatur sipil negara (ASN).

Pengukuran ini didasarkan pada 82 indikator yang dikelompokkan ke dalam empat kategori, yaitu (1) strategi dan kepemimpinan, (2) kebijakan publik, (3) pelayanan publik, dan (4) sumber daya manusia.

Fakta lain dari pemeringkatan e-government dari United Nations menunjukkan bahwa Indonesia berada di peringkat ke-64 dari 193 negara pada 2024. Peringkat ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2010, ketika Indonesia masih berada di peringkat ke-109.

Faktor ketiga adalah dampak negatif dari teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence).
Di satu sisi, perkembangan AI membuka peluang terciptanya jenis pekerjaan baru.

Namun, jika tidak dimanfaatkan secara tepat, maka AI juga berpotensi menimbulkan dampak negatif.

Studi eksperimental yang sering dirujuk oleh OECD memberikan ilustrasi menarik. Penelitian yang dilakukan di Turkiye menunjukkan bahwa siswa yang menggunakan Generative AI dalam sesi latihan soal mencatat kinerja yang jauh lebih baik, dengan peningkatan sebesar 48 persen hingga 127 persen dibandingkan siswa yang tidak menggunakan Generative AI.

Namun, hasil berbeda muncul saat dilakukan ujian tertutup. Dalam kondisi tersebut, siswa yang sebelumnya menggunakan Generative AI justru memperoleh nilai rata-rata 17 persen lebih rendah dibandingkan kelompok yang tidak menggunakannya.

Temuan ini berasal dari penelitian eksperimental oleh Hamsa Bastani dan rekan-rekannya, yang dipublikasikan dalam Wharton School Research Paper Series tahun 2024.

Risiko yang disampaikan ini merupakan sebagian kecil dari risiko yang dinilai paling besar oleh para responden eksekutif bisnis.

Baca juga: Beda Lensa BI dan Moodys

Di luar itu, masih terdapat berbagai risiko lain yang perlu terus diidentifikasi dan dipetakan secara lebih komprehensif.

Salah satu aspek yang paling terlihat adalah tingkat kepercayaan terhadap institusi di Indonesia.

Salah satu indikator yang dapat diamati secara langsung adalah penurunan tajam Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada minggu lalu, yang mencerminkan respons pasar terhadap persepsi risiko dan ketidakpastian.

Jika pada minggu lalu tekanan datang dari keputusan MSCI, maka pada minggu ini tekanan muncul dari penurunan peringkat oleh Moody’s.

Perkembangan ini dapat dibaca sebagai salah satu indikator tentang bagaimana tingkat kepercayaan dunia usaha dan komunitas internasional terhadap Indonesia.

Suka atau tidak, itulah cerminan penilaian eksternal terhadap kondisi Indonesia saat ini. Alih-alih merespons dengan pembelaan diri yang berlebihan, fokus seharusnya diarahkan pada upaya perbaikan ke depan melalui kebijakan yang lebih kredibel dan konsisten.

Memahami berbagai risiko yang mungkin muncul di masa depan menjadi sangat penting. Risiko berperan sebagai alat untuk menilai sejauh mana proyeksi yang disusun memiliki peluang untuk benar-benar tercapai. Ini tidak lepas dari proyeksi yang senantiasa menjadi target pemerintah.

Lalu bagaimana langkah ke depan? Dengan pemahaman yang baik terhadap risiko, langkah mitigasi seharusnya sudah dilakukan sejak tahap awal perencanaan, bukan menunggu hingga dampak negatif muncul di kemudian hari.

Tag:  #bayang #bayang #risiko #indonesia

KOMENTAR