Beban Operasional Makin Mencekik, Industri Penyeberangan Terancam Kolaps

Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) menilai tekanan biaya operasional di sektor pelayaran penyeberangan semakin berat. Kondisi tersebut dinilai berisiko menyeret industri ke ambang krisis jika tidak segera direspons melalui kebijakan konkret.

Situasi itu mendorong Gapasdap meminta perhatian serius pemerintah, terutama Kementerian Perhubungan. Ketua Umum Gapasdap Khoiri Soetomo mengatakan beban usaha melonjak seiring pelemahan nilai tukar rupiah. Dampaknya langsung terasa pada kenaikan harga suku cadang impor, biaya perawatan kapal, docking, serta pemenuhan sertifikasi keselamatan.

Biaya kepelabuhanan yang tinggi turut mempersempit ruang gerak keuangan operator. Tekanan berlapis tersebut menggerus ketahanan finansial perusahaan penyeberangan, khususnya pelaku usaha swasta nasional yang selama ini menopang konektivitas antarwilayah.

“Apabila kondisi ini dibiarkan tanpa solusi konkret, maka yang terancam bukan hanya pelaku usaha, tetapi kelangsungan layanan penyeberangan dan stabilitas ekonomi wilayah kepulauan,” kata Khoiri dalam keterangan resmi, Kamis (5/2/2026).

Baca juga: Cuaca Buruk dan Jarak Pandang Minim, Penyeberangan Selat Bali Ditutup 1 Jam

Khoiri menilai industri penyeberangan bukan sektor pilihan, melainkan kebutuhan dasar negara kepulauan seperti Indonesia. Kenaikan beban operasional tanpa dukungan kebijakan dinilai akan menekan operator secara bertahap.

“Layanan akan menurun, dan masyarakat yang akan menanggung dampaknya,” ujar Khoiri.

Ia menyebut industri penyeberangan menghadapi tekanan berlapis. Tuntutan keselamatan terus meningkat. Biaya operasional kian mahal. Ruang penyesuaian tarif dan insentif dinilai sangat terbatas.

“Ketidakseimbangan ini menciptakan risiko serius terhadap keberlanjutan usaha,” ungkap Khoiri.

Gapasdap meminta kebijakan yang terasa langsung di lapangan. Insentif operasional yang terukur dan tepat sasaran dinilai mendesak. Relaksasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) serta keringanan biaya sertifikasi kapal disebut menjadi kebutuhan utama operator.

Khoiri juga mendorong penataan ulang struktur biaya kepelabuhanan dan layanan penyeberangan agar lebih rasional dan berkeadilan. Langkah tersebut dinilai penting untuk meredakan tekanan arus kas perusahaan.

Baca juga: 33 Pelabuhan Layani Pemesanan Tiket Kapal Ferry Lewat Aplikasi Ferizy

Asosiasi menekankan perlunya kebijakan setara antara operator badan usaha milik negara dan swasta. Ketimpangan kebijakan dinilai berisiko memicu distorsi persaingan dan melemahkan pelaku usaha nasional.

Percepatan perbaikan infrastruktur pelabuhan penyeberangan juga dinilai mendesak. Kondisi fasilitas yang kurang memadai disebut meningkatkan inefisiensi dan menambah biaya operasional di lapangan.

“Jangan sampai negara baru bertindak setelah industri ini kolaps atau layanan penyeberangan terganggu. Pencegahan selalu lebih murah daripada penanganan krisis,” kata Khoiri.

Khoiri menegaskan permintaan insentif tidak dimaksudkan untuk melawan regulasi. Langkah tersebut disebut sebagai upaya menjaga ekosistem transportasi penyeberangan agar tetap mampu melayani masyarakat secara aman dan berkelanjutan.

“Kami siap berdialog dan bekerja sama dengan Pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang realistis, berpihak pada kepentingan nasional, dan menjaga kelangsungan industri penyeberangan sebagai tulang punggung konektivitas Indonesia,” ujar Khoiri.

Tekanan terhadap industri penyeberangan dalam beberapa waktu terakhir dinilai semakin berat. Kenaikan biaya operasional tidak sebanding dengan kemampuan tarif untuk menyesuaikan.

Struktur biaya usaha penyeberangan sangat sensitif terhadap pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS. Sebagian besar komponen utama, mulai dari suku cadang kapal, mesin, peralatan navigasi, hingga jasa perawatan dan docking, masih bergantung pada impor dan transaksi valuta asing.

Pelemahan rupiah langsung mendorong kenaikan biaya. Pendapatan operator tetap dibatasi tarif yang diatur pemerintah. Beban lain juga terus meningkat, termasuk bahan bakar, perawatan rutin, sertifikasi keselamatan, biaya kepelabuhanan, serta kewajiban kepatuhan regulasi. Tekanan tersebut dinilai mengancam keberlanjutan layanan penyeberangan sebagai tulang punggung konektivitas antarpulau.

Tag:  #beban #operasional #makin #mencekik #industri #penyeberangan #terancam #kolaps