Lebih Prioritas Mana: MBG atau Penciptaan Lapangan Kerja?

PERNYATAAN Rachmat Pambudy selaku Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas mengenai prioritas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dibanding pembukaan lapangan kerja memantik perbincangan luas di ruang publik.

Dalam forum ekonomi Prasasti (29/1), ia menegaskan bahwa kedua program sama-sama penting. Namun MBG, dinilai lebih mendesak untuk segera direalisasikan sebagai agenda utama pemerintah.

Pernyataan ini kemudian memunculkan respons kritis dari masyarakat yang menilai bahwa penyediaan lapangan kerja justru merupakan kebutuhan yang lebih fundamental.

Dari sinilah lahir pertanyaan klasik yang kembali relevan: mana yang seharusnya diprioritaskan—pemenuhan gizi gratis atau kesempatan kerja?

MBG: Antara niat kebijakan dan realitas pelaksanaan 

ANTARA FOTO/Andry Denisah Relawan mengemas menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di SPPG Polda Sultra, Kendari, Sulawesi Tenggara, Senin (19/1/2026). Kementerian Kesehatan mencatat hingga 8 Januari 2026 sebanyak 4.535 SPPG telah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dari total 19.188 SPPG yang terdaftar di Badan Gizi Nasional (BGN). Program MBG dirancang sebagai salah satu strategi besar pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui intervensi gizi, khususnya bagi siswa, balita, dan ibu hamil.

Dengan alokasi anggaran yang sangat besar dalam APBN 2026, MBG diproyeksikan menjadi kebijakan nasional yang strategis dalam jangka panjang.

Baca juga: Menyoal Konstitusionalitas Pengalihan Anggaran Pendidikan untuk MBG

Selain aspek kesehatan, program ini juga diharapkan berdampak pada peningkatan kapasitas kognitif peserta didik yang pada akhirnya tercermin dalam indikator pendidikan internasional seperti skor PISA.

Dalam tataran normatif, MBG memiliki dimensi keadilan sosial karena menyasar kelompok rentan dan keluarga berpenghasilan rendah yang kesulitan memenuhi kebutuhan nutrisi harian.

Berbagai studi internasional, termasuk praktik serupa di negara lain, menunjukkan bahwa program makan gratis di sekolah dapat meningkatkan partisipasi belajar, prestasi akademik, serta kesejahteraan psikososial anak.

Namun, di tingkat implementasi, persoalan muncul. Ketimpangan distribusi, kualitas menu yang tidak selalu sesuai standar gizi, hingga kasus keracunan makanan memperlihatkan adanya jarak antara desain kebijakan dan praktik di lapangan.

Pertanyaan yang kemudian mengemuka bukan lagi sekadar apakah MBG bermanfaat, melainkan sejauh mana kebijakan dengan anggaran besar ini mampu menjawab persoalan yang lebih mendasar seperti kemiskinan struktural, ketimpangan sosial, dan disparitas akses pelayanan publik.

Di titik inilah MBG memperlihatkan keterbatasannya sebagai instrumen yang lebih bersifat kuratif dibanding transformasional.

Lapangan kerja fondasi struktural

Di sisi lain, persoalan pengangguran di Indonesia masih menunjukkan kompleksitas yang tinggi.

Tingkat pengangguran yang melibatkan jutaan penduduk, terutama dari kelompok usia muda, menjadi indikator bahwa persoalan ekonomi tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan erat dengan mobilitas sosial dan ketimpangan kesempatan.

Tingginya angka pengangguran berbanding lurus dengan tingkat kemiskinan, yang pada akhirnya berdampak pada kualitas gizi, pendidikan, dan kesehatan generasi berikutnya.

Baca juga: PSI: Partai Muda dalam Rumus Matematika Politik Lama

Pembukaan lapangan kerja memiliki dimensi struktural yang lebih luas. Ia tidak hanya menyentuh aspek ekonomi keluarga, tetapi juga menyangkut martabat sosial, kemandirian individu, serta peluang mobilitas vertikal dalam stratifikasi sosial.

Ketika seseorang memiliki pekerjaan yang layak, ia tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan nutrisi anaknya, tetapi juga memperbaiki kualitas hidup keluarga secara berkelanjutan.

Berbeda dengan bantuan sosial yang bersifat sementara, pekerjaan memberikan daya tawar dan otonomi ekonomi.

Dalam perspektif ini, MBG memang membantu pemenuhan kebutuhan gizi harian anak, tetapi tidak serta-merta mengangkat kondisi ekonomi keluarganya.

Ketergantungan jangka panjang pada bantuan negara berisiko melahirkan ilusi kesejahteraan semu, apabila tidak dibarengi dengan kebijakan ketenagakerjaan yang kuat.

Dari sudut pandang sosiologi kritis, perdebatan MBG versus lapangan kerja tidak bisa dilepaskan dari relasi kuasa dan orientasi ideologis negara dalam memproduksi kebijakan sosial.

Hal ini menjadi kontekstualisasi yang melekat pada kebijakan negara sebagai representasi struktural-birokrasi.

Program bantuan seperti MBG dapat dibaca sebagai bentuk welfare intervention yang bersifat populis dan berpotensi menjadi instrumen legitimasi politik.

Baca juga: Darurat Kompetensi Polri dan Ancaman Negara Ramah Penjahat

Negara hadir sebagai penyedia kebutuhan dasar, tetapi sekaligus berisiko memelihara struktur ketimpangan apabila intervensi tersebut tidak disertai reformasi ekonomi yang lebih mendasar.

Teori reproduksi sosial dari Pierre Bourdieu (1970) menunjukkan bahwa kemiskinan dan ketimpangan cenderung diwariskan antargenerasi ketika akses ataupun modal terhadap pendidikan berkualitas, pekerjaan layak, dan sumber daya ekonomi tidak merata.

Dalam kerangka ini, MBG dapat meredam gejala permukaan—seperti kekurangan gizi—namun belum tentu menyentuh akar persoalan berupa distribusi kesempatan kerja dan kepemilikan modal.

Negara, jika hanya berfokus pada bantuan konsumtif, berpotensi menciptakan warga yang bergantung pada kebijakan jangka pendek, alih-alih mendorong kemandirian struktural.

Selain itu, pendekatan sosiologi politik melihat bahwa prioritas kebijakan sering kali mencerminkan kalkulasi elektoral.

Program yang dampaknya cepat terlihat secara visual dan emosional cenderung lebih mudah memperoleh dukungan publik dibanding kebijakan ketenagakerjaan yang hasilnya baru terasa dalam jangka panjang.

Program bergaya populisme yang menyasar kelompok sosial dalam skala cepat melahirkan ilusi instan. Di sinilah dilema negara modern muncul: antara kebutuhan untuk menjaga stabilitas sosial jangka pendek dan tanggung jawab melakukan transformasi struktural jangka panjang.

Pada akhirnya, mempertentangkan MBG dan pembukaan lapangan kerja secara biner justru menyederhanakan persoalan yang sesungguhnya kompleks. Keduanya memiliki fungsi yang berbeda, tapi saling melengkapi.

MBG berperan sebagai jaring pengaman sosial untuk memastikan generasi muda tidak kehilangan hak dasar atas gizi dan kesehatan.

Sementara itu, penciptaan lapangan kerja merupakan strategi struktural untuk memutus lingkaran kemiskinan dan memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat.

Tantangan utama pemerintah bukan memilih salah satu, melainkan merumuskan proporsi dan integrasi kebijakan yang tepat.

Bantuan sosial harus berjalan beriringan dengan reformasi ketenagakerjaan, peningkatan kualitas pendidikan vokasi, serta distribusi peluang ekonomi yang lebih adil.

Tanpa integrasi tersebut, kebijakan sosial hanya akan berputar dalam siklus penanggulangan gejala tanpa pernah menyentuh akar persoalan.

Dengan demikian, pertanyaan “lebih prioritas mana” semestinya bergeser menjadi “bagaimana keduanya dijalankan secara simultan dan berkeadilan.”

Negara dituntut tidak hanya hadir sebagai pemberi bantuan, tetapi juga sebagai arsitek struktur sosial-ekonomi yang memungkinkan warganya hidup mandiri, produktif, dan bermartabat.

Tag:  #lebih #prioritas #mana #atau #penciptaan #lapangan #kerja