Pemerintah Nilai MBG sebagai Infrastruktur Sosial yang Mendesak Dilakukan
Relawan mengemas menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di SPPG Polda Sultra, Kendari, Sulawesi Tenggara, Senin (19/1/2026). Kementerian Kesehatan mencatat hingga 8 Januari 2026 sebanyak 4.535 SPPG telah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dari total 19.188 SPPG yang terdaftar di Badan Gizi Nasional (BGN). (ANTARA FOTO/Andry Denisah)
18:16
29 Januari 2026

Pemerintah Nilai MBG sebagai Infrastruktur Sosial yang Mendesak Dilakukan

Program Makan Bergizi Gratis atau MBG dinilai mendesak untuk dijalankan karena masuk dalam agenda pembangunan infrastruktur sosial.

Program ini dipandang sebagai upaya langsung untuk menjawab persoalan kelaparan di berbagai wilayah Indonesia.

MBG disebut lebih mendesak dibanding pembentukan lapangan kerja baru. Fokus tersebut muncul karena masih banyak masyarakat yang belum mampu memenuhi kebutuhan dasar pangan.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Rachmat Pambudi menjelaskan posisi MBG dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia mengaku pernah diminta membandingkan urgensi MBG dengan penciptaan lapangan kerja.

Rachmat menilai kedua program sama penting. Tingkat urgensinya berbeda.

“Apakah MBG penting, penting sekali. Apakah MBG lebih penting dari memberi lapangan kerja? Saya mengatakan MBG lebih mendesak dari pada lapangan kerja,” kata dia dalam acara Prasasti Economic Forum, Kamis (29/1/2026).

Baca juga: Selama Ramadhan, MBG Pesantren Dikirim Saat Menjelang Buka Puasa

Ia menegaskan, penekanan pada MBG tidak berarti pemerintah mengabaikan agenda penciptaan lapangan kerja.

“MBG penting, lapangan kerja pentin, tetapi MBG lebh mendesak,” imbuh dia.

Rachmat lalu memberi ilustrasi terkait pandangan yang mendorong masyarakat untuk mandiri secara ekonomi. Bantuan dianggap tidak cukup tanpa upaya pemberdayaan.

“Ada yang bilang, tolong kasih kain, jangan ikan. Kalau dikasih kail sudah keburu mati. Coba lihat saudara-saudara kita di ujung pelosok desa kita, mereka lapar, kelaparan,” ungkap dia.

Kondisi tersebut tidak berhenti pada persoalan pangan. Rachmat menyebut masih banyak anak usia SMP hingga SMA di daerah terpencil yang belum mampu membaca dan menulis.

Situasi itu membuat MBG diposisikan sebagai program prioritas. Eksekusi program dinilai perlu dilakukan secara serius dan konsisten.

Baca juga: Kepala BGN: Anak Putus Sekolah Bakal Terima MBG 

Rachmat menambahkan, pembangunan infrastruktur fisik tetap penting. Perhatian terhadap infrastruktur sosial juga perlu berjalan seiring.

“Makan bergizi adalah bagian daripada pembangunan yang harus diselesaikan. Karena itu kalau kita bicara infrastruktur, mohon kita tidak dibatasi pada infrastruktur fisik, tapi juga infrastruktur sosial, mohon kita dibantu untuk menyelesaikan persoalan dasar kita,” tutup dia.

Tag:  #pemerintah #nilai #sebagai #infrastruktur #sosial #yang #mendesak #dilakukan

KOMENTAR