Benarkah Makan Tabungan Jadi Satu-satunya Masalah Kelas Menengah?

- Selama ini fenomena makan tabungan kerap dikaitkan dengan perilaku konsumsi masyarakat kelas menengah. Padahal permasalahannya lebih dalam dari itu.

Berdasarkan survei Bank Indonesia (BI) pada Desember 2025 proporsi pendapatan untuk konsumsi sebesar 74,3 persen dan proporsi pendapatan untuk tabungan meningkat menjadi 14,9 persen. Pada saat yang sama, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) tetap kuat di level 123,5.

Data-data tersebut nampak positif. Masyarakat terlihat lebih optimistis di akhir tahun lalu dengan menumpuk tabungan, memperkuat dana darurat, dan menunda belanja yang tidak penting.

Namun Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat menilai, angka agregat tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di lapisan kelas menengah.

Menurutnya, data tersebut menutupi fenomena kelompok kelas menengah yang tengah mengalami penurunan kelas sosial ekonomi.

Kelompok ini kerap terjebak di area abu-abu kebijakan. Mereka tidak tergolong miskin sehingga tidak selalu mendapat bantuan sosial, tetapi pada saat yang sama tidak lagi cukup kuat untuk mempertahankan tingkat konsumsi.

"Ada kelompok menengah yang sedang turun kelas. Daya belinya menurun, tabungannya tergerus, dan perilakunya makin mirip masyarakat bawah, yakni mengutamakan bertahan hidup dan pada titik tertentu membutuhkan bantuan pemerintah," ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (19/1/2026).

Dampak Penurunan Kelas Menengah

Achmad mengungkapkan, dari data Reuters, porsi kelas menengah turun dari 21,5 persen pada 2019 menjadi 17,1 persen pada 2024.

Penyusutan ini, menjadi salah satu faktor di balik melambatnya penjualan berbagai sektor usaha serta maraknya fenomena trade down di kalangan konsumen.

Menurutnya, penyusutan kelas menengah ini jika dibiarkan dapat menggoyahkan perekonomian nasional karena selama ini kelompok ini menjadi motor konsumsi dan bantalan stabilitas sosial.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), masyarakat kelas menengah dan kelompok yang menuju kelas menengah mencakup 66,35 persen penduduk pada 2024.

Porsi konsumsi pengeluaran dari dua kelompok masyarakat ini mencapai 81,49 persen dari total konsumsi masyarakat.

"Kalau segmen ini goyah, ekonomi nasional ikut limbung," kata Achmad.

Bahkan dalam jangka panjang, kondisi ini tidak hanya sekadar isu konsumsi, tetapi isu kualitas manusia.

Sebab masyarakat kelas menengah yang turun kelas mulai menunda perawatan kesehatan, mengurangi kualitas pangan, menahan biaya pendidikan tambahan, dan menekan belanja produktif lain yang seharusnya meningkatkan mobilitas sosial.

Oleh karena itu, Achmad menilai persoalan utama saat ini bukan semata-mata peningkatan tabungan masyarakat.

Dia mengakui, kenaikan tabungan dapat memperkuat stabilitas sistem keuangan melalui peningkatan likuiditas perbankan. Namun, kondisi tersebut perlu dibaca lebih dalam dari sisi sumber dan dampaknya terhadap perekonomian.

Menurutnya, jika penurunan konsumsi terutama berasal dari kelompok kelas menengah yang turun kelas, maka permintaan domestik akan melemah dari basis terbesarnya.

Dampak ini berpotensi menekan kinerja sektor-sektor yang selama ini bergantung pada belanja kelas menengah, seperti ritel nonpangan, restoran, transportasi, pariwisata, otomotif, dan barang tahan lama.

"Menengah ke atas mungkin menunda upgrade, tetapi menengah turun kelas berhenti membeli. Perbedaan ini penting karena dampak ekonominya berbeda. Menunda masih menyimpan potensi rebound, berhenti membeli sering menjadi tanda pendapatan yang menyusut," jelasnya.

Apa yang Harus Dilakukan Pemerintah?

Achmad mengatakan, rekomendasi kebijakan seharusnya tidak mengadu konsumsi melawan tabungan. Negara tidak perlu mendorong masyarakat berhenti menabung.

Sebab yang dibutuhkan saat ini ialah memastikan rumah tangga cukup aman untuk konsumsi normal, dan punya ruang untuk menabung tanpa mengorbankan kebutuhan dasar.

Tabungan yang meningkat di kelompok menengah ke atas seharusnya dapat diarahkan ke aktivitas pembiayaan produktif agar memberi dampak langsung pada penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan.

"Jika tabungan hanya parkir, ekonomi kehilangan tenaga. Tetapi jika tabungan mengalir ke kredit produktif, obligasi ritel yang membiayai proyek bernilai tambah, atau instrumen yang menyalurkan dana ke UMKM yang sehat, maka tabungan menjadi bahan bakar pertumbuhan," ungkapnya.

Sementara itu, fokus kebijakan terhadap kelompok kelas menengah yang turun kelas perlu diarahkan pada pemulihan daya beli. Stabilitas harga kebutuhan pokok, terutama pangan dan energi, dinilai menjadi faktor penting agar tekanan biaya hidup tidak terus menggerus pendapatan riil rumah tangga.

Selain stabilitas harga, penciptaan lapangan kerja formal dengan upah layak juga menjadi kunci untuk menahan laju penyusutan kelas menengah.

Tidak hanya itu, pemerintah juga perlu memperluas cakupan penerima bantuan sosial karena banyak rumah tangga rentan baru berada di atas garis bantuan sosial.

"Pada akhirnya, pertanyaan besarnya bukan sekadar mengapa masyarakat menahan konsumsi. Pertanyaan yang lebih mendesak adalah siapa yang menahan konsumsi karena memilih, dan siapa yang menahan konsumsi karena terpaksa," kata Achmad.

"Selama kita menyamakan keduanya, kebijakan akan terus meleset. Kita akan mengira ekonomi baik baik saja karena tabungan naik, padahal sebagian rumah tangga sedang menghabiskan tabungan untuk bertahan," tuturnya.

Tag:  #benarkah #makan #tabungan #jadi #satu #satunya #masalah #kelas #menengah