DBS: Ekonomi RI Berpeluang Tumbuh 5,2 Persen pada 2026 dengan Rupiah Terkendali

– Memasuki tahun kedua pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, ekonomi Indonesia berada di persimpangan penting antara optimisme pertumbuhan dan kebutuhan menjaga stabilitas makroekonomi.

Pergeseran paradigma kebijakan fiskal dari era ortodoksi menuju pendekatan yang lebih ekspansif menciptakan peluang sekaligus tantangan bagi perekonomian nasional.

Di tengah dinamika itu, Bank DBS dan DBS Group Research merilis outlook Indonesia 2026 dengan tema "Saatnya Bertindak" yang menekankan urgensi implementasi kebijakan untuk mewujudkan potensi pertumbuhan.

Laporan tersebut menjadi bentuk komitmen Bank DBS sebagai bank teraman di Asia dalam menjadi mitra tepercaya bagi nasabah untuk menavigasi bisnis dan investasi di tengah berbagai perubahan. Bank DBS pun memiliki solusi terpadu untuk bisnis dan individu dan dilengkapi dengan insights pasar yang cepat dan mendalam.

Senior Economist DBS Bank Radhika Rao dalam laporan outlook yang dirilis pada Selasa (16/12/2025) menyebut prospek ekonomi Indonesia sangat bergantung pada kemampuan pemerintah mengalihkan kebijakan dari tahap perancangan ke pelaksanaan.

"Hal ini memerlukan implementasi yang terkoordinasi di seluruh sektor industri dan lembaga, serta dukungan kebijakan yang tepat," demikian tertulis dalam laporan yang diterima Kompas.com.

DBS Group Research memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 mencapai 5,2 persen (year-on-year), sedikit lebih tinggi dari perkiraan 2025 sebesar 5,0 persen.

Kemudian, inflasi diperkirakan terkendali di kisaran 2,5 persen, sementara suku bunga acuan Bank Indonesia (BI rate) diprediksi turun ke level 4,0 persen pada akhir 2026.

Untuk nilai tukar, DBS Group Research memperkirakan rupiah akan stabil di kisaran Rp 16.000-Rp 16.900 per dollar AS. Skenario terburuk jika terjadi guncangan pertumbuhan global dan perburukan risiko perdagangan, nilai tukar rupiah bisa diperdagangkan di atas Rp 17.000 per dollar AS.

Kerangka Sumitronomics mewarnai arah kebijakan

Perubahan arah kebijakan ekonomi Indonesia, menurut DBS Group Research, perlu dilihat melalui kerangka kerja "Sumitronomics". Kerangka ini dinamai berdasarkan Sumitro Djojohadikusumo, mantan pejabat senior, ekonom terkemuka, dan almarhum ayah Presiden Prabowo.

Pendekatan Sumitronomics mendukung peran yang lebih besar bagi industrialisasi dan kegiatan manufaktur, serta penggunaan kebijakan fiskal untuk mendorong pertumbuhan. Ini menandai pergeseran signifikan dari ortodoksi fiskal yang selama ini menjadi ciri khas pengelolaan ekonomi Indonesia.

Sejak 2013, di luar periode Covid-19 pada 2020-2021, defisit fiskal Indonesia rata-rata tercatat minus 2,3 persen dari produk domestik bruto (PDB). Angka ini jauh di bawah ambang batas minus 3,0 persen dari PDB.

Namun untuk 2026, pemerintah memperluas target defisit menjadi minus 2,68 persen dari PDB dibandingkan dengan minus 2,48 persen yang ditetapkan sebelumnya. Perluasan ini bertujuan mengakomodasi peningkatan belanja sambil tetap mematuhi batas minus 3,0 persen dari PDB yang ditetapkan undang-undang.

Peluang dari ekspansi fiskal dan investasi

Pergeseran menuju kebijakan fiskal yang lebih ekspansif membuka sejumlah peluang bagi perekonomian Indonesia.

Total belanja negara untuk 2026 dinaikkan sebesar Rp 56,2 triliun menjadi Rp 3.843 triliun. Kenaikan ini antara lain dialokasikan untuk pemerintah daerah yang naik dari Rp 650 triliun menjadi Rp 693 triliun, program Makan Bergizi Gratis (MBG) senilai Rp 335 triliun, serta peningkatan belanja pertahanan.

Langkah ekspansif tersebut melanjutkan momentum stimulus yang telah dilakukan sepanjang 2025.

Pada 2025, pemerintah telah meluncurkan berbagai paket stimulus ekonomi untuk mendorong pertumbuhan. DBS mencatat terdapat program stimulus pada semester I 2025, dilanjutkan dengan paket "8+4+5" senilai Rp 16,2 triliun, dan penyaluran Rp 200 miliar dari Bank Indonesia ke bank-bank BUMN untuk menurunkan biaya dana.

Pada pertengahan Oktober 2025, pemerintah juga meluncurkan tambahan paket stimulus senilai Rp 30 triliun yang mencakup bantuan langsung tunai (BLT) untuk lebih dari 35 juta keluarga penerima manfaat (KPM) serta program magang berbayar bagi 100.000 lulusan perguruan tinggi.

Peningkatan alokasi stimulus diperkirakan akan mendorong konsumsi rumah tangga, terutama di kelompok berpendapatan rendah. DBS pun memproyeksikan alokasi untuk program unggulan akan naik sekitar 15-20 persen (year-on-year) pada 2026, disertai perluasan jumlah penerima manfaat yang diharapkan dapat menopang daya beli masyarakat.

Selain stimulus konsumsi domestik, peluang pertumbuhan juga didukung oleh momentum investasi asing yang tetap kuat.

Aktivitas foreign direct investment (FDI) menunjukkan kinerja solid, dengan pengolahan logam dasar mencakup porsi terbesar minat FDI pada 2023 – 2024, diikuti oleh sektor transportasi, pergudangan, dan utilitas. Dorongan terhadap aktivitas hilirisasi komoditas telah menarik investasi asing signifikan dan mencapai rekor tertinggi pada 2024.

Ke depan, pengeluaran modal pemerintah dan komitmen badan investasi milik negara Danantara diperkirakan akan memperkuat iklim investasi. Daftar proyek prioritas nasional telah diperluas mencakup lebih dari 200 area kunci.

Danantara telah menguraikan beberapa prioritas investasi yang didanai melalui kombinasi dividen BUMN, fasilitas kredit dari bank-bank BUMN, dan pinjaman dari bank asing. Selain itu, Danantara juga memanfaatkan obligasi patriot domestik senilai Rp 50 triliun serta dana investasi khusus bersama dana kekayaan negara seperti Qatar Investment Agency.

Peluang dari sisi fiskal dan investasi tersebut juga ditopang oleh kinerja ekspor yang solid. Pada 10 bulan pertama 2025, ekspor barang naik 7 persen (year-on-year), sebagian didorong oleh pengiriman yang dimajukan ke Amerika Serikat serta permintaan yang lebih kuat dari China.

Sementara itu, impor meningkat lebih lambat 2,6 persen sehingga neraca perdagangan Indonesia berada pada jalur untuk mencatat surplus tertinggi dalam tiga tahun terakhir, di atas 41 miliar dollar AS dibandingkan 31 miliar dollar AS pada 2024.

Adapun komoditas seperti minyak sawit, mesin, transportasi dan peralatan, serta bahan kimia termasuk sektor yang mencatat kinerja baik.

Tantangan stabilitas rupiah dan kredibilitas fiskal

Dok. Bank DBS Indonesia Bank DBS dan DBS Group Research memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 mencapai 5,2 persen. Tema Saatnya Bertindak diusung untuk menekankan urgensi implementasi kebijakan demi mewujudkan potensi pertumbuhan tersebut.

Meski peluang pertumbuhan terbuka lebar, sejumlah tantangan perlu diwaspadai. Senior Currency Economist DBS Bank Philip Wee dalam laporan yang sama menyebut rupiah masih rentan terhadap risiko domestik dan eksternal.

Operasi valas Bank Indonesia membantu menstabilkan nilai tukar rupiah pada kisaran Rp 16.500 – Rp 16.800 per dollar AS setelah terjadinya aksi protes terbesar sejak 2019 serta keluarnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Agustus-September 2025.

Keluarnya Sri Mulyani, yang selama ini menjadi pilar kredibilitas fiskal Indonesia, menciptakan kekhawatiran di kalangan investor mengenai arah kebijakan fiskal ke depan.

Berdasarkan level penutupan harian, kisaran perdagangan rupiah pada 2025 adalah Rp 16.100 - Rp 16.900 per dollar AS. Angka ini menunjukkan level yang lebih tinggi, meski rentang perdagangannya lebih sempit dibandingkan kisaran Rp 15.100 – Rp 16.400 per dollar AS pada 2024.

"Pasar valuta tidak bereaksi terhadap risiko gagal bayar utang jangka pendek, mengingat neraca Indonesia yang masih kuat, profil jatuh tempo utang yang panjang, serta basis investor domestik yang besar. Pasar bereaksi terhadap kredibilitas kebijakan fiskal kabinet hasil perombakan yang belum teruji," demikian tertulis dalam laporan DBS Group Research.

Meski demikian, sentimen global terhadap Indonesia masih relatif positif. Rapat Tinjauan Pasal IV International Monetary Fund (IMF) pada November 2025 kembali menegaskan Indonesia sebagai "titik terang global" dengan stabilitas makroekonomi yang ditandai oleh pertumbuhan kuat, inflasi terkendali, dan defisit neraca terkelola.

Menurut data Bloomberg, dana global mulai menjadi pembeli saham Indonesia pada awal Desember 2025. Kenaikan 22 persen saham Jakarta pada 2025 didorong oleh peningkatan signifikan jumlah investor domestik terdaftar dari 15 juta menjadi 19 juta.

Asumsi pertumbuhan dasar pemerintah sebesar 5,4 persen dan proyeksi pendapatan dinilai DBS bersifat optimistis. Peningkatan rasio pajak terhadap PDB menuju target 10,5 persen dari PDB, dibandingkan rata-rata di bawah 10 persen dalam 10 tahun terakhir, memerlukan kombinasi sumber pajak baru serta peningkatan kepatuhan dan perluasan basis pajak.

Pemerintah telah memberlakukan bea keluar atas produk emas sebesar 7,5 – 12,5 persen tergantung jenis yang diperkirakan menghasilkan Rp 3 triliun. Selain kenaikan pungutan sawit pada awal 2025, pajak 5 persen atas ekspor batu bara direncanakan berlaku pada 2026 yang menurut pemberitaan media dapat menambah penerimaan sekitar Rp 20 triliun.

Jika rencana belanja dieksekusi dengan baik, defisit 2026 berpotensi melebar melampaui target anggaran hingga sekitar minus 2,9 persen, tapi tetap berada di bawah ambang batas minus 3 persen dari PDB.

Selain itu, jika risiko deviasi meningkat, penyesuaian belanja kemungkinan akan digunakan untuk mencegah pembengkakan defisit.

Dari sisi eksternal, defisit transaksi berjalan diperkirakan melebar menjadi minus 1 persen dari PDB pada 2026 dibandingkan estimasi minus 0,6 persen dari PDB pada 2025. Pelebaran ini terjadi seiring mulai terlihatnya dampak tarif Amerika Serikat berupa pertumbuhan ekspor yang lebih lemah dan peningkatan impor untuk memenuhi komitmen terkait tarif serta kebutuhan belanja modal yang lebih tinggi.

Sebagai faktor satu kali, penutupan tambang Freeport Grasberg juga diperkirakan mampu menekan ekspor pada paruh pertama 2026, meskipun diperkirakan stabil kembali pada paruh kedua.

Solusi melalui koordinasi kebijakan dan reformasi struktural

Menghadapi tantangan tersebut, DBS Group Research menganalisis sejumlah langkah yang dapat ditempuh untuk memastikan peluang pertumbuhan dapat terwujud tanpa mengorbankan stabilitas makroekonomi.

Dari sisi kebijakan moneter, Bank Indonesia diperkirakan tetap mempertahankan sikap pro-pertumbuhan dengan ruang penurunan suku bunga lanjutan ketika rupiah relatif stabil. DBS mempertahankan proyeksi penurunan suku bunga setidaknya 75 basis poin tambahan hingga akhir 2026 guna menyelaraskan kebijakan moneter dengan percepatan fiskal pemerintah.

Dalam jangka pendek, DBS Group Research memperkirakan fokus bisa diberikan pada percepatan transmisi kebijakan serta penerapan langkah-langkah makroprudensial untuk menurunkan suku bunga kredit efektif.

Bank Indonesia sebelumnya mencatat meskipun suku bunga acuan diturunkan, bank-bank hanya menurunkan suku bunga pinjaman sebesar 15 basis poin. Sementara, suku bunga pasar seperti IndoNIA dan imbal hasil SRBI 6 bulan, turun lebih dari 200 basis poin dibandingkan Agustus 2024.

Untuk menjaga stabilitas nilai tukar, selain intervensi valas konvensional, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memperketat aturan terkait regulasi devisa. Mulai Januari 2026, devisa hasil ekspor sumber daya alam (kecuali migas) diwajibkan hanya ditempatkan di bank-bank milik negara untuk mempermudah pemantauan.

Konversi devisa hasil ekspor ke rupiah juga dibatasi maksimal 50 persen, suatu batasan yang belum ditentukan dalam aturan sebelumnya.

Menurut DBS Group Research, akumulasi cadangan devisa perlu terus menjadi prioritas guna memperkuat pertahanan eksternal. Kewajiban repatriasi devisa hasil ekspor ke pasar domestik akan membantu meningkatkan cadangan dari surplus perdagangan yang bersifat organik, sekaligus memperkokoh posisi eksternal perekonomian.

Sementara dari sisi struktural, kombinasi kepastian regulasi, eksekusi yang tepat waktu, dan peningkatan daya saing menjadi faktor krusial untuk memperbaiki iklim investasi Indonesia.

Adapun perbaikan kepastian regulasi mencakup pembatasan perubahan kebijakan secara mendadak terkait perdagangan, aturan tingkat kandungan dalam negeri, dan perpajakan.

Pembenahan perizinan serta sentralisasi persetujuan lintas provinsi yang mengikat bagi otoritas daerah juga diperlukan. Kejelasan kebijakan hilirisasi dan industri, khususnya penyediaan peta jalan jangka panjang bagi industri berbasis sumber daya utama sambil menghindari nasionalisme sumber daya, menjadi hal penting lainnya.

Investasi pada modal manusia juga menjadi krusial, terutama perluasan pelatihan vokasi yang selaras dengan kebutuhan industri untuk memanfaatkan dividen demografis Indonesia.
Indonesia memiliki fondasi solid untuk mencapai pertumbuhan 5,2 persen pada 2026 melalui kombinasi kebijakan fiskal ekspansif, kebijakan moneter akomodatif, dan momentum investasi asing yang kuat.

Tema "Saatnya Bertindak" yang diusung DBS Group Research merefleksikan urgensi untuk mengalihkan fokus dari perencanaan menuju implementasi nyata. Menjaga disiplin fiskal, memastikan transmisi kebijakan moneter yang efektif, serta melanjutkan reformasi struktural menjadi kunci untuk mewujudkan pertumbuhan yang tidak hanya lebih tinggi, tetapi juga lebih berkeadilan dan berkelanjutan.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of Follow our mission at sustainabilityimpactconsortium.asia

Tag:  #ekonomi #berpeluang #tumbuh #persen #pada #2026 #dengan #rupiah #terkendali