Kaleidoskop 2025: Gebrakan Menkeu Purbaya di Awal Menjabat

- Tahun 2025 bukan hanya menandai pergantian pucuk pimpinan di Kementerian Keuangan, tetapi juga perubahan gaya kebijakan fiskal.

Dalam waktu relatif singkat sejak dilantik, Purbaya Yudhi Sadewa meluncurkan serangkaian langkah yang dinilai keluar dari pakem Menteri Keuangan sebelumnya, Sri Mulyani Indrawati.

Apa saja gebrakan mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan ini?

Guyur Likuiditas Rp 200 Triliun ke Himbara

Salah satu langkah paling mengejutkan adalah keputusan Purbaya menempatkan dana negara hingga Rp 200 triliun ke bank-bank Himbara.

Kebijakan ini dilakukan sejak awal masa jabatannya untuk memperkuat likuiditas perbankan dan mendorong penyaluran kredit ke sektor produktif.

Langkah agresif tersebut dinilai tidak lazim karena dilakukan di tengah ruang fiskal yang terbatas.

Namun, Purbaya menegaskan bahwa penguatan likuiditas menjadi kunci menjaga momentum pertumbuhan ekonomi agar tidak melambat.

Menahan Kenaikan Cukai Rokok

Gebrakan lain yang menuai sorotan adalah keputusan untuk tidak menaikkan tarif cukai rokok pada 2026.

Kebijakan ini berlawanan dengan tren fiskal beberapa tahun terakhir yang menjadikan cukai sebagai sumber penerimaan utama.

Purbaya beralasan, industri tembakau telah mengalami tekanan bisnis dalam tiga tahun terakhir.

Menahan kenaikan cukai dinilai perlu untuk menjaga kelangsungan usaha, tenaga kerja, dan stabilitas sektor terkait, meski berisiko menekan penerimaan negara.

Purbaya menyebut bahwa aspek industri dan lapangan kerja menjadi pertimbangan penting. “Saya tidak mau industri (rokok) kita mati, terus dibiarkan yang ilegal hidup,” ujarnya ketika ditemui di Istana Negara.

Coretax adalah sistem admnistrasi layanan Direktorat Jenderal Pajak yang memberikan kemudahan bagi pengguna terhadap layanan perpajakan.

Membereskan Coretax

Masalah sistem Coretax yang menghambat administrasi perpajakan ditangani Purbaya dengan cara tidak biasa.

Ia mendatangkan ahli dari luar Kementerian Keuangan untuk membenahi sistem tersebut, dengan target penyelesaian hanya dalam waktu satu bulan.

Alih-alih bertahan dengan mekanisme internal birokrasi, Purbaya memilih mengakui persoalan dan mencari solusi cepat, meskipun langkah tersebut jarang dilakukan di lingkungan fiskal yang cenderung tertutup.

Menarik Anggaran K/L yang Tak Terserap

Purbaya juga menegaskan akan menarik anggaran kementerian dan lembaga yang tidak mampu menyerap belanja.

Dana tersebut rencananya dialihkan ke program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Kebijakan ini menyentuh wilayah sensitif dalam politik anggaran.

APBN diperlakukan lebih fleksibel dan tidak dianggap sebagai dokumen yang kaku, sebuah pendekatan yang memicu diskusi tentang disiplin fiskal dan tata kelola belanja negara.

KOMPAS.com/DEBRINATA RIZKY Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Dirjen Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama di peresmian alat pemindai berbasis AI di Terminal 3 PT Mustika Alam Lestari (MAL) Tanjung Priok, Jumat (12/12/2025).

Membekukan Bea Cukai jika Gagal Berbenah

Salah satu gebrakan paling mengejutkan Purbaya Yudhi Sadewa selama menjabat Menteri Keuangan adalah mengancam membekukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Keputusan ini diambil di tengah sorotan terhadap kinerja pengawasan, maraknya rokok ilegal, serta kebocoran penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai.

Langkah tersebut langsung memicu perbincangan luas karena belum pernah dilakukan secara terbuka oleh Menkeu sebelumnya.

Purbaya menilai diperlukan jeda untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola, sistem pengawasan, hingga integritas aparatur DJBC.

Kebijakan ini dimaksudkan untuk menghentikan praktik lama yang dinilai tidak efektif, sekaligus membuka ruang perombakan struktural agar fungsi pengamanan penerimaan negara bisa berjalan optimal.

Di sisi lain, kebijakan ini juga mencerminkan gaya kepemimpinan Purbaya yang cenderung frontal dan tidak ragu menabrak pakem birokrasi.

Tag:  #kaleidoskop #2025 #gebrakan #menkeu #purbaya #awal #menjabat