Prabowo Rapat Bareng Bahlil dkk di Hambalang, Bahas Langkah Tegas Atasi Tambang Ilegal

- Presiden Prabowo Subianto mengadakan pertemuan dengan sejumlah anggota Kabinet Merah Putih untuk membahas aktivitas ilegal di sektor pertambangan dan kehutanan.

Rapat diadakan di kediaman Prabowo di Hambalang, Kabupaten Bogor, pada Minggu (23/11/2025).

Melansir Instagram resmi Sekretariat Kabinet, Selasa (25/11/2025), rapat dihadiri Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, dan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.

Turut hadir Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

Selain itu, hadir pula Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, serta Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandan.

Dalam pertemuan yang berlangsung sejak sang hingga malam tersebut, dibahas berbagai agenda strategis. Khususnya mengenai penertiban kawasan pertambangan, serta hasil kerja dan rencana tindak lanjut Satgas Penertiban Kawasan Hutan.

Rapat juga menyoroti konsekuensi hukum atas pelanggaran serta aktivitas ilegal di sektor kehutanan dan pertambangan, termasuk penanganan sejumlah kawasan ilegal yang selama ini sulit dijangkau aparat.

"Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk menjalankan amanat Pasal 33 UUD 1945 bahwa 'Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat'," tulis Sekretariat Kabinet melalui akun @sekretariat.kabinet.

Skema Pertambangan Rakyat

Sebelumnya, Pemerintah tengah memperkuat tata kelola sektor mineral dan batu bara (minerba), salah satunya melalui pembentukan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). 

Dirjen Gakkum ESDM, Rilke Jeffri Huwae, mengungkapkan bahwa pengelolaan sumber daya alam tidak hanya soal produksi dan ekspor, tetapi juga pengawasan dan penegakan hukum yang berpihak pada kepentingan negara dan rakyat. 

“Ditjen Gakkum dibentuk untuk memastikan tata kelola minerba berjalan sesuai visi Presiden, kemandirian energi dan kedaulatan tambang. Ini bukan hanya soal administrasi, tapi legitimasi negara dalam melindungi aset strategis,” ujar Rilke dikutip pada Kamis (30/10/2025) lalu. 

Rilke menegaskan, salah satu fokus utama Ditjen Gakkum adalah pemberantasan tambang ilegal yang telah lama menjadi akar persoalan dalam tata kelola minerba nasional. 

 Ia pun mendorong agar penyelesaian penambangan tanpa izin dapat dijalankan lewat pendekatan yang lebih komprehensif sesuai dengan karakteristik sosial masing-masing wilayah. 

“Masalah tambang ilegal ini tidak bisa dilihat semata sebagai pelanggaran hukum, karena ada dimensi sosial di dalamnya. Kita perlu pendekatan yang lebih komprehensif,” ujarnya. 

Pemerintah, lanjutnya, akan mengedepankan pendekatan solutif dan inklusif, termasuk melegitimasi aktivitas penambangan rakyat melalui skema Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

Tag:  #prabowo #rapat #bareng #bahlil #hambalang #bahas #langkah #tegas #atasi #tambang #ilegal