Satu Tahun Pemerintahan Prabowo Gibran: Ketika Efisiensi Anggaran Tak Lagi Sekedar Penghematan

- Menjelang satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, wajah kebijakan fiskal Indonesia mulai menampilkan warna baru.

Efisiensi anggaran resmi mulai dilaksanakan saat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 dikeluarkan pada 22 Januari 2025.

Kemudian tata cara pelaksanaan efisiensi anggaran dirincikan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 56 Tahun 2025 yang diundnagkan pada 5 Agustus 2025.

Pemerintah menargetkan efisiensi anggaran dapat menghemat anggaran negara sebesar Rp 306,69 triliun yang terdiri dari Rp 256,10 triliun anggaran belanja kementerian dan lembaga serta Rp 50,59 triliun transfer ke daerah (TKD).

Dalam PMK 56 Tahun 2025 itu disebutkan terdapat 15 pos belanja yang menjadi sasaran efisiensi anggaran. Mulai dari belanja alat tulis kantor, perjalanan dinas, infrastruktur, hingga kegiatan seremonial dan rapat menjadi sasaran efisiensi.

Untuk diketahui, jumlah pos belanja yang dipangkas tersebut berkurang satu pos dibanding aturan sebelumnya, Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025, yang memuat 16 pos. Pos belanja lainnya yang tidak berhubungan langsung dengan prioritas pembangunan tidak masuk dalam daftar efisiensi.KOMPAS.com/DEBRINATA RIZKY Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan akan menyiapkan skema penghargaan (reward system) bagi pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang memiliki kinerja baik dan berintegritas.

Namun seiring dengan bergantinya posisi Menteri Keuangan dari Sri Mulyani Indrawati menjadi Purbaya Yudhi Sadewa pada 8 September 2025, terjadi perbubahan makna efisiensi anggaran.

Di bawah kepemimpinan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, istilah efisiensi anggaran tak lagi diartikan sekadar pemangkasan atau penghemata.

Purbaya mengartikan efisiensi anggaran sebagai upaya memastikan uang negara benar-benar bekerja tepat waktu, tepat sasaran, dan tidak mengendap di kas tanpa manfaat ekonomi.

Menurutnya, penghematan atau pemotongan anggaran bukanlah bentuk efisiensi yang sebenarnya.

"Kalau efisiensi adalah (anggaran) yang ada dipastikan dibelanjakan sesuai dengan peruntukannya, tepat waktu, dan enggak dikorup. Kira-kira itu," ujarnya kepada media di kantornya, Jakarta, Selasa (7/10/2025).

Meski efisiensi anggaran versi Purbaya bukan berupa pengurangan belanja seperti yang dilakukan Menteri Keuangan sebelumnya, namun bukan berarti dirinya mendorong belanja tanpa batas (spending free).

Purbaya menegaskan bahwa struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negata (APBN) tidak diubah, tapi pengelolaannya dibuat lebih efisien.

Dia pun mencontohkan kebijakan pemindahan dana saldo anggaran lebih (SAL) dari Bank Indonesia (BI) ke perbankan sebesar Rp 200 triliun.

Menurutnya dengan kebijakan ini, uang yang dimiliki pemerintah dapat digunakan lebih efisien karena tidak dibiarkan mengganggur melainkan dimanfaatkan untuk menggerakan perekonomian,

"Saya pindahin uang (ke perbankan) merubah anggaran gak? Enggak. Uangnya masih punya perintah tapi tempatnya beda," ungkapnya.

"Efisiensi saya gak motong. Anggarannya sama sama kemarin. Tapi impactnya akan beda kalau anda lebih pinter. Kalau kita pinter-pinter memanage uang. Ini cash management," sambungnya.

Dalam pandangannya, efisiensi berarti memastikan setiap rupiah uang negara benar-benar bekerja untuk rakyat.

Bila ada program yang tidak berjalan, dananya harus segera dialihkan ke sektor lain yang lebih siap mengeksekusi.

"Kalau besar-besar nganggur, saya ambil,” ujar Purbaya tegas.

Dia juga menegaskan tidak akan memblokir anggaran K/L maupun pemda dalam melaksanakan efisiensi anggaran.

"Enggak (ada yang diblokir). Nanti kalau gak mampu, coret aja sekalian. Gak usah bintang-bintangan," tukasnya.

Pandangan itu mendapat dukungan dari Direktur Kebijakan dan Program Prasasti Center for Policy Studies, Piter Abdullah.

Piter menilai langkah-langkah yang diambil Purbaya merupakan bentuk redefinisi dari konsep efisiensi anggaran.

"Saya kira langkah-langkah yang diambil oleh Menteri Purbaya, termasuk menempatkan dana Rp 200 triliun ke bank-bank pemerintah, adalah indikasi perlunya perubahan definisi dari penghematan anggaran," kata Piter kepada Kompas.com, Minggu (12/10/2025).

Menurutnya, APBN seharusnya tidak dilihat sebagai instrumen untuk dihemat, tetapi sebagai alat untuk menggerakkan ekonomi.

"APBN bukan untuk dihemat’, tetapi harusnya diupayakan untuk dibelanjakan sesuai rencana dan tepat sasaran. Sehingga tidak ada penumpukan sisa anggaran sementara di sisi lain terus melakukan utang," ujarnya.

Piter menyoroti bahwa selama ini persoalan utama dalam APBN Indonesia bukan pada penerimaan, melainkan di sisi belanja.

"Penerimaan memang masih terbatas, tapi tantangan utamanya adalah bagaimana membenahi belanja agar lebih efisien dan efektif. Itu yang saya kira sedang disuarakan oleh Menteri Purbaya," ucapnya.

Dengan pergeseran definisi ini, efisiensi anggaran di era Prabowo-Gibran bukan lagi tentang penghematan nominal, tetapi optimalisasi dampak ekonomi. Belanja pemerintah diarahkan agar memberikan nilai tambah, bukan sekadar memenuhi target penyerapan.

Tag:  #satu #tahun #pemerintahan #prabowo #gibran #ketika #efisiensi #anggaran #lagi #sekedar #penghematan