![](https://jakarta365.net/public/assets/img/icon/view.png)
![Kena Efisiensi Anggaran Rp 6,5 Miliar, Ketua BPKN Ngeluh Pegawainya yang Honorer 20 Tahun Harus ke Pinjol buat Bertahan Hidup](https://jakarta365.net/uploads/2025/02/13/jawapos/kena-efisiensi-anggaran-rp-6-5-miliar-ketua-bpkn-ngeluh-pegawainya-yang-honorer-20-tahun-harus-ke-pinjol-buat-bertahan-hidup-1244354.jpg)
Ketua BPKN RI, Muhammad Mufti Mubarok saat rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/2).
![](https://jakarta365.net/public/assets/img/icon/clock-d.png)
![](https://jakarta365.net/public/assets/img/icon/calendar-d.png)
Kena Efisiensi Anggaran Rp 6,5 Miliar, Ketua BPKN Ngeluh Pegawainya yang Honorer 20 Tahun Harus ke Pinjol buat Bertahan Hidup
- Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) turut menjadi lembaga yang terdampak efisiensi atau pemangkasan anggaran pada 2025. Pagu anggaran BPKN yang semula mendapat Rp 8.967.942.000 terefisiensi sebesar 73 persen atau sebesar Rp 6.582.942.000. Kini, anggaran BPKN RI hanya tersisa Rp 2.385.000.000 untuk menjalankan berbagai kegiatan hingga belanja pegawai. "Ini sisa anggaran kami Rp 2,385.000.000 itu mungkin sangat besar bagi kami mungkin. Artinya kita memaknai ini dengan Instruksi Presiden dan surat dari Kementerian Keuangan, tentu dari Sekjen Kemendag karena kita masih ikut anggaran disitu. Sisa anggaran ini kita utak atik," kata Ketua BPKN RI, Muhammad Mufti Mubarok saat rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/2). Tak dipungkiri, Mufti mengeluh dengan sisa anggaran BPKN yang hanya Rp 2,385.000.000. Namun, ia menyatakan pihaknya harus taat pada Instruksi Presiden dan surat dari Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan. "Tentu kita tetap Alhamdulillah dan bersyukur karena masih ada anggaran," ucap Mufti. Mufti memastikan, pihaknya masih menyelematkan honorarium pegawai BPKN RI. Sebab, mayoritas pegawai di BPKN masih tenaga honorer. Ia turut menyebutkan bahwa karyawannya harus melakukan pinjaman online atau pinjol untuk bertahan hidup. "Bahkan ada ada karyawan kami yang harus pinjol, Bu, untuk bertahan hidup. Karena masih honorarium 20 tahun, ada 16 tahun, belum masuk PPPK, belum masuk PNS apalagi, ini perjuangan kami," papar Mufti. Lebih lanjut, Mufti mengurai bahwa pemotongan anggaran 2025 dialami BPKN di tengah masifnya pengaduan pelayanan konsumen. Bahkan, pada awal tahun 2025, BPKN sudah menerima 77 aduan. Namun, kini hanya bisa menerima 50 aduan imbas dari pemangkasan anggaran. "Pengaduan kami juga cukup masif, urusan konser kemarin dan urusan macam-macam masih banyak sekali," pungkasnya.
Editor: Estu Suryowati
Tag: #kena #efisiensi #anggaran #miliar #ketua #bpkn #ngeluh #pegawainya #yang #honorer #tahun #harus #pinjol #buat #bertahan #hidup