Efisiensi Anggaran, Mentan Amran: Kami Terbiasa Kelola Anggaran Terbatas

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memberikan tanggapan mengenai rencana efisiensi anggaran yang diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.

Inpres tersebut berkaitan dengan efisiensi belanja dan pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

Dalam rapat kerja yang berlangsung di Gedung DPD RI, Jakarta Pusat, pada Senin (10/2/2025), Amran menyatakan Kementerian Pertanian (Kementan) telah terbiasa mengelola anggaran yang terbatas.

"Kami sudah terbiasa mengelola anggaran terbatas tapi hasil optimal. Tapi, doakan semoga (anggaran) tidak dikurangi," ungkap Amran dalam keterangan tertulis yang dirilis pada Selasa (11/2/2025).

Amran menegaskan program pencapaian swasembada pangan tidak akan terhambat meskipun terjadi efisiensi anggaran di Kementan.

"Jangan karena anggaran semua terhambat. Apa pun yang terjadi tidak masalah, yang penting swasembada tercapai," tambahnya.

Lebih lanjut, Amran menjelaskan bahwa efisiensi anggaran bukanlah hal baru bagi Kementan.

Pada 2024, ia telah melakukan refocusing anggaran yang difokuskan pada program prioritas untuk meningkatkan produksi padi nasional.

"Kami sudah lakukan terlebih dahulu pada 2024. Kami refocusing Rp 1,7 triliun untuk pompa, benih, alsintan, program oplah, dan sebagainya. Kami pangkas perjalanan dinas, rehab gedung, gunting pita seremonial," jelasnya.

Amran juga mengeklaim meskipun pada awal 2024 terjadi fenomena El Nino dan La Nina, pemerintah masih mampu meningkatkan produksi pangan.

"Saat itu terjadi El Nino, La Nina. Sempat shortage pada awal tahun 2024, tapi alhamdulillah, anggaran terbatas tapi kita mampu menaikkan produksi secara signifikan dan menyelamatkan pangan," tuturnya.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan kementerian dan lembaga untuk menghemat anggaran.

Sejumlah kementerian dan lembaga kini tengah menghitung ulang pengeluaran mereka agar efisiensi yang dicapai sesuai dengan target pemerintah pusat, yakni sebesar Rp 306,6 triliun.

Melalui instruksi presiden ini, Prabowo meminta kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk melakukan review sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

Instruksi tersebut juga merinci jumlah efisiensi yang diperlukan, yaitu senilai Rp 306,6 triliun yang terdiri dari anggaran belanja kementerian/lembaga (K/L) tahun 2025 sebesar Rp 256,1 triliun, dan transfer ke daerah sebesar Rp 50,5 triliun.

Tag:  #efisiensi #anggaran #mentan #amran #kami #terbiasa #kelola #anggaran #terbatas