Ada Efisiensi Anggaran, PHRI Kota Malang Minta Pemerintah Beri Solusi untuk Pengelola Hotel

- Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Malang, Jawa Timur, meminta pemerintah memberi solusi bagi pengelola hotel terkait adanya kebijakan pemangkasan anggaran pemerintah. 

"Hal yang berkaitan dengan menumbuhkan perekonomian itu berhubungan karena kegiatan pariwisata itu memberikan efek bagi sektor usaha lainnya," kata Ketua PHRI Kota Malang, Agoes Basoeki pada Senin (24/2/2025).

Sebagai informasi, Inpres Nomor 1 tahun 2025 telah menginstruksikan pemerintah daerah untuk melakukan efisiensi anggaran. Salah satunya dengan mengurangi belanja sewa gedung.

Diketahui, pemerintah juga kerap melangsungkan program dan kegiatan dengan menyewa convention hall hotel.

Pemerintah Kota Malang juga telah menerbitkan SE No.2/2025 tentang Efisiensi pelaksanaan APBD tahun 2025.

Poin kedua dalam isi SE itu berbunyi ‘Membatasi belanja alat tulis kantor, percetakan, souvenir, sewa gedung, sewa kendaraan, sewa peralatan, lisensi aplikasi, jasa konsultan, pemeliharaan dan perawatan serta pengadaan peralatan dan mesin’.

Belum terdampak signifikan untuk sementara

KOMPAS.com/ Nugraha Perdana Tempat wisata legendaris warga Jawa Timur yakni Taman Rekreasi Selecta ramai pengunjung.

Sejauh ini, menurut Agoes, pengelola hotel di Kota Malang belum terlalu terdampak secara signifikan dari adanya efisiensi yang membuat pemerintahan mengurangi kegiatan sewa gedung.

Meski begitu, Agoes mengatakan, hingga saat ini masih ada beberapa agenda pemerintahan di beberapa hotel di Kota Malang.

"Sementara belum terasa karena beberapa masih ada kegiatan, mungkin itu menggunakan anggaran yang kemarin atau sudah memesan tempat sebelum ada kebijakan ini," katanya.

Adapun untuk menghadapi kebijakan efisiensi anggaran, Agoes menyarankan pengelola hotel mengembangkan inovasi dalam menggaet pelanggan di luar pemerintahan.

Menurutnya, konsumen penyewa convention hall hotel untuk kegiatan Meetings, Incentives, Conventions, and Exhibitions (MICE) tidak hanya dari kalangan pemerintah, tapi juga dari pihak pihak swasta atau masyarakat umum.

"Tetapi juga dengan swasta dan lain lain, kami tidak hanya mengandalkan dari pemerintah saja," katanya.

Agoes menyampaikan, bisnis perhotelan di Kota Malang mayoritas pendapatannya berasal dari tamu kamar hotel.

"Jadi masih menjual kamar hotel sebagai penunjang kegiatan wisatawan," ujarnya.

          View this post on Instagram                      

A post shared by Kompas Travel (@kompas.travel)

Tag:  #efisiensi #anggaran #phri #kota #malang #minta #pemerintah #beri #solusi #untuk #pengelola #hotel