Pemotongan Anggaran Bisa Berdampak pada Okupansi Hotel di NTB

Pemotongan anggaran kementerian dan lembaga disebut akan memengaruhi tingkat okupansi hotel di Nusa Tenggara Barat (NTB), menurut Indonesian Hotel General Manager Association (Asosiasi Manajer Umum Hotel Indonesia atau IHGMA) NTB.

Ketua IHGMA NTB, Lalu Kusnawan menyampaikan, kunjungan tamu yang sepi dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah.

"Sektor pariwisata NTB bisa terkena dampak serius. Selain penurunan pendapatan asli daerah, kami khawatir perputaran ekonomi yang terhambat menyebabkan terjadinya utang yang tidak terbayar di bank," ujar Kusnawan, dilansir dari Antara, Selasa (18/2/2025).

Dampak pemotongan anggaran terhadap sektor perhotelan

Hotel-hotel di NTB dinilai cukup bergantung pada kegiatan pertemuan, insentif, konvensi, dan pameran atau MICE.

Pemotongan anggaran disebut menyebabkan banyak pertemuan dan konferensi yang dibatalkan. Hal ini membuat hotel kesulitan menjaga tingkat okupansi.

Selain itu, penurunan ini juga berdampak pada usaha kecil menengah (UMKM) yang selama ini menopang kegiatan hotel.

KOMPAS.com/Anggara Wikan Prasetya Pantai Senggigi, Lombok

Ketua Bidang Hukum, HAM, Advokasi, dan Perizinan IHGMA NTB, Mukharom, menyampaikan, pasar MICE termasuk faktor utama pendapatan hotel di Mataram.

Pada tahun 2023, kontribusinya mencapai 37 persen dan hampir 50 persen pada 2024.

Jika tren penurunan ini terus terjadi, dikhawatirkan banyak hotel di Mataram dan destinasi wisata lainnya, seperti Senggigi dan Mandalika, akan mengalami kesulitan.

Bisa ada PHK

Perwakilan pengelola hotel di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Samsul Bahri menuturkan, efisiensi anggaran pemerintah bisa menghambat pertumbuhan sektor pariwisata.

"Pengetatan anggaran itu bisa memengaruhi pertumbuhan sektor pariwisata yang seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi daerah," ujar Samsul.

IHGMA NTB meminta pemerintah untuk mempertimbangkan kembali kebijakan ini.

Jika pemotongan anggaran terus dilakukan, dikhawatirkan akan berdampak lebih luas, termasuk pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor perhotelan.